Dugaan Korupsi Mirage Dilaporkan ke KPK, Jubir Menhan Minta LSM Jadi Timses
JAKARTA, investortrust.id - Jubir Menhan Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak meminta lembaga swadaya masyarakat (LSM) menjadi tim sukses (timses) capres-cawapres jika melancarkan kampanye hitam. Hal itu disampaikan Dahnil menanggapi langkah koalisi masyarakat sipil melaporkan dugaan korupsi proyek pesawat Mirage di Kemenhan.
"Saran saya bila mau lakukan kampanye hitam lebih baik terang-terangan saja jadi timses, tidak perlu berjubah LSM," kata Dahnil saat dikonfirmasi, Selasa (13/2/2024).
Dahnil menekankan, koalisi masyarakat sipil melaporkan sesuatu yang tidak ada. Hal ini lantaran tidak ada pembelian pesawat Mirage di Kemenhan.
"Tidak ada pembeliannya, tidak ada barangnya dan tidak ada uangnya. Jadi mereka melaporkan hal yang gaib," katanya.
Koalisi masyarakat sipil melaporkan dugaan korupsi pengadaan pesawat jet tempur Mirage 2000-5 ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (13/2/2024). Laporan tersebut terkait artikel viral di salah satu laman agregator yang menyebut Lembaga Antikorupsi Uni Eropa atau The Group of States against Corruption (Greco) menyoroti Prabowo terkait pengadaan Mirage.
Baca Juga
Koordinator Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Julius Ibrani mengeklaim laporan ini tidak terkait dengan Pilpres 2024. Koalisi masyarakat sipil berharap KPK menindaklanjuti laporan mereka untuk membuat terang kebenaran dugaan korupsi tersebut.
"Semata-mata tujuannya karena ini kaitannya dengan anggaran negara, tentu untuk membuat masalah ini menjadi clear and clean, bukan menjadi perdebatan di ruang politik belaka yang tidak berujung apa-apa dan tidak memberi manfaat apa pun bagi rakyat Indonesia," terang Julius.
Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana mengatakan masyarakat sipil mempunyai keterbatasan untuk mendalami dugaan korupsi tersebut. Untuk itu, ia berharap KPK dengan sumber daya yang dimilikinya dapat bergerak cepat menindaklanjuti.
"KPK sangat punya kemampuan baik sumber daya manusia maupun pengalaman untuk mengadakan kerja sama proses penegakan hukum untuk memverifikasi," katanya.
Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri membenarkan adanya laporan tersebut. Dikatakan, KPK akan memverifikasi laporan itu untuk menentukan langkah selanjutnya.
"Tentu berikutnya kami verifikasi sesuai ketentuan lebih dahulu oleh bagian pengaduan masyarakat di Kedeputian Informasi dan Data KPK," katanya.
Sebelumnya, laman agregator MSN.com memuat berita media Meta Nex dengan judul "Indonesia Prabowo Subianto EU Corruption Investigation".
Artikel yang tayang pada Jumat (9/2/2024) itu menyebut adanya kesepakatan dengan Qatar untuk pembelian 12 jet tempur Mirage bekas senilai US$ 792 juta atau sekitar Rp12,4 triliun, atau dengan harga US$ 66 juta setiap jet. The Group of States Against Corruption (GRECO) atau Komisi Antikorupsi Uni Eropa disebut sedang menyelidiki skandal ini.
Sebelumnya, Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Muhammad Herindra membantah dugaan korupsi tersebut. Dikatakan, pembelian Mirage 2000-5 belum dilakukan karena keterbatasan fiskal atau anggaran belanja.
"Rencana pembelian Mirage 2000-5 belum terjadi karena alasan keterbatasan ruang fiscal dan Kementerian Pertahanan tetap fokus berusaha mencari pesawat tempur terbaik yang tersedia untuk menjaga wilayah udara Indonesia," sebut Herindra.
Baca Juga
Ia menambahkan saat ini Kemenhan tengah menunggu kedatangan pesawat tempur Rafale Dassault dari Perancis.
"Pesawat tempur ini akan menjadi bagian yang memperkuat sistem pertahanan udara Indonesia," ucapnya.
Untuk itu, Herindra menyayangkan beredarnya isu terkait dengan tuduhan adanya korupsi dalam pembelian Mirage 2000-5.
"Saya, mewakili Kementerian Pertahanan, menegaskan bahwa informasi-informasi tersebut adalah sesat, fitnah, dan hoax. Jika terus dikembangkan, maka informasi-informasi sesat ini dapat memperlemah upaya Kementerian Pertahanan dalam merancang sistem kekuatan pertahanan Republik Indonesia," katanya.