Urung Berkantor di IKN Bulan Ini, Jokowi: Hujan Deras Banget
JAKARTA, investortrust.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengisyaratkan batal mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Juli ini. Jokowi mengungkapkan sejumlah pekerjaan di IKN mundur dari jadwal karena hujan deras yang terus mengguyur.
"Kemarin memang targetnya kan Juli, tetapi kan lihat ke IKN, tiap hari hujan terus, hujan deras banget jadi memang pekerjaan banyak yang mundur," kata Jokowi saat memberikan keterangan pers sebelum bertolak ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (16/7/2024).
Baca Juga
Soal Wacana Pembatasan BBM Subsidi, Jokowi: Belum Ada Pemikiran ke Sana
Jokowi menyatakan, mundurnya pekerjaan di IKN karena hujan deras merupakan hal yang biasa dalam proyek besar. Jokowi menekankan, IKN bukan dibangun dua atau tiga tahun.
"Ini sebuah mimpi besar jangka panjang, proyek jangka panjang. Mungkin 15-20 tahun," katanya.
Untuk itu, Jokowi mengatakan, saat pelaksanaan upacara HUT Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2024 pembangunan di IKN diperkirakan baru rampung sekitar 15%. IKN, kata Jokowi masih memerlukan investor dalam dan luar negeri.
"Jadi jangan membayangkan kita upacara 17 Agustus itu sudah jadi semuanya. Tidak seperti itu. banyak yang, baru menurut saya, paling nanti 17 Agustus itu paling dihitung semuanya secara keseluruhan mungkin ya 15%," katanya.
Jokowi mengatakan, pemerintah sedang mengejar investor untuk berinvestasi di IKN. Pemerintah, kata Jokowi, memiliki kewajiban membangun kawasan inti IKN, seperti gedung-gedung pemerintahan serta istana presiden dan wakil presiden dengan menggunakan APBN. Sementara, sisanya, dibangun oleh pihak swasta.
Baca Juga
Jokowi Terbang ke Abu Dhabi untuk Temui MBZ, Bahas Investasi di IKN
Untuk itu, Jokowi telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Salah satu yang tertuang dalam aturan tersebut, mengenai hak guna usaha (HGU) yang bisa selama 190 tahun.
"Ya itu sesuai dengan UU IKN yang ada. Kita ingin memang OIKN itu betul-betul diberikan kewenangan untuk menarik investasi yang sebesar-besarnya, baik investasi dalam negeri maupun luar negeri. Karena yang dibangun dari APBN itu hanya kawasan inti yaitu kawasan pemerintahan, yg lainnya itu kita berharap kepada investasi, kepada investor baik dalam dan luar negeri," kata Jokowi.