Selama Periode Pemerintahan Jokowi, Jumlah Penduduk Miskin Berkurang 300 Ribu Orang per Tahun

JAKARTA, investortrust.id - Tingkat kemiskinan selama Presiden Jokowi menjabat atau dalam10 tahun terakhir mengalami penurunan sebesar 2,22% poin atau berkurang 300 ribu orang per tahun.

Plt Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik (BPS), Imam Machdi mengungkapkan, dalam satu dekade terakhir jumlah penduduk miskin berkurang 3,06 juta orang.

“Berarti turun 2,22% poin. Secara rata-rata jumlah penduduk miskin berkurang 300 ribu orang per tahun,” kata Imam, di kantor BPS, Jakarta, Senin (1/7/2024).

Baca Juga

Kondisi Ekonomi Makro Positif, BPS Ungkap Alasan Kemiskinan Masih Tinggi

Imam menyebutkan, pada Maret 2024, tingkat kemiskinan mengalami catatan terendah selama satu dekade terakhir, yaitu 25,22 juta orang.

Jika dilihat per wilayah, menurut Imam Machdi, garis kemiskinan perkotaan mengalami peningkatan yang tidak setinggi angka perdesaan. Angka garis kemiskinan perkotaan pada Maret 2024 sebesar Rp 601.871, lebih tinggi 5,72% dibanding Maret 2023 yang sebesar Rp 569.299.

Sementara itu, angka garis kemiskinan perdesaan per Maret 2024 sebesar Rp 556.874 atau naik 6,06% dibandingkan Maret 2023 yang sebesar Rp 525.050.

Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Ateng Hartono mengatakan, selama setahun terakhir tingkat kemiskinan di perkotaan mengalami perlambatan penurunan sebesar 0,2% poin. Sedangkan penurunan di perdesaan mencapai 0,43%.

“Jadi, di perdesaan turun lebih tinggi dari perkotaan,” ujar Ateng.

Ateng Hartono menuturkan, perlambatan penurunan tingkat kemiskinan di perdesaan terjadi karena dua faktor. Pertama, yaitu karakter masyarakat miskin di dua wilayah itu.

“Di perdesaan ini kalau kita lihat statistiknya di bawah ambang batas garis kemiskinan. Jadi, dia akan cepat lompat ke tidak miskin, sementara yang perkotaan masih ada tantangan,” kata dia.

Dugaan kedua, kata Ateng, yaitu urbanisasi. Meskipun pemerintah telah menghadirkan bantuan sosial (bansos), perpindahan penduduk berdasarkan KTP membuat bantuan itu tak tersalurkan.

Baca Juga

Airlangga Ingin Kerek Masyarakat Miskin ke Kelas Menengah, Ada Caranya?

“Yang urban kan KTP-nya di regional tapi statistik penduduk kita di perkotaan. Ini yang mungkin menghambat penurunan kemiskinan  di perkotaan,” kata dia.

Ateng menjelaskan, usaha kepala keluarga masyarakat miskin mayoritas di sektor informal, terutama di sektor industri dan jasa.

“Saya ambil data Susenas Maret 2023, kepala rumah tangga yang bekerja di sektor industri 23,88% dan di sektor lainnya, terutama yang sebagian besar jasa 31,47%” kata dia.