BPN Sebut Program Makan Bergizi Gratis Buat Produk Petani dan Peternak Dalam Negeri Terserap Optimal
JAKARTA, investortrust.id – Kepala Badan Pangan Nasional (BPN) Arief Prasetyo Adi mengatakan, program makan bergizi gratis (MBG) yang dicanangkan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka dapat menyerap produk-produk petani dan peternak dalam negeri.
Arief pun menyampaikan, program tersebut sejalan dengan upayanya dalam melakukan sinergi dari hulu ke hilir pada ekosistem pangan guna mencapai swasembada pangan nasional. Menurutnya, sinergi tersebut perlu dipersiapkan, mulai dari pasokan hingga hilirisasinya.
“Sinergi hulu dan hilir ekosistem pangan ini yang perlu kita siapkan, mulai dari input hingga hilirisasi. Beruntung kita semua dengan program presiden terpilih makan bergizi gratis, kita semua tidak usah khawatir lagi barang produksi pertanian kita tidak terserap,” kata Arief dalam Seminar Nasional Fraksi Partai Gerindra Komisi IV DPR dengan tema “Strategi Mewujudkan Swasembada Pangan Menuju Indonesia Emas 2045” di Gedung Nusantara DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (25/6/2024).
Baca Juga
Ada Program Makan Siang Gratis, 3 Program Kemensos Tak Dapat Alokasi Anggaran di 2025
Apabila program tersebut sudah dijalankan, menurut Arief, pada tahun ini dapat meningkatkan perekonomian pedesaan. Pasalnya, bahan pangan yang nanti digunakan untuk program tersebut menggunakan produk dalam negeri.
"Kalau sudah dimulai dengan anggaran Rp 71 triliun tahun ini. Kalau boleh produknya tidak boleh impor. Karena ini yang akan mengembangkan ekonomi pedesaan," kata dia.
Kemudian, Arief memaparkan kondisi ketahanan pangan di Indonesia. Dalam paparannya, Global Food Security Index (GFSI) Indonesia menempati peringkat ke-63 dari 113 negara dengan skor 60,2 pada tahun 2022.
Sebagai catatan, indeks tersebut menunjukkan ketahanan pangan suatu negara dengan mempertimbangkan aspek keberlanjutan, ketersediaan, kualitas dan keamanan, hingga keterjangkauan.
Baca Juga
Lebih lanjut, Arief menyebutkan, masih ada sebanyak 64 kabupaten/kota di Indonesia yang masih rentan rawan pangan. Hal ini disebabkan karena produksi pangan di wilayah tersebut masih kecil dibandingkan dengan kebutuhan. Selain itu, ada juga prevalensi stunting balita yang tinggi hingga akses air bersih yang terbatas.
"Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan atau prevalence of undernourishment (PoU) adalah persentase populasi yang mengonsumsinya energi kurang untuk hidup sehat dan tetap aktif. POU kita 3,8% masih jauh dari standar dan target yang menginginkan sekitar 5%," ucap mantan Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) atau holding BUMN Pangan ID FOOD.
Selain itu, kualitas konsumsi pangan Indonesia masih belum seimbang. Masyarakat Indonesia, sambung Arief, masih berlebihan mengonsumsi lemak, minyak, dan padi-padian. Padahal konsumsi pangan yang ideal adalah pangan hewani, sayur, dan buah.