Menteri PANRB Gelorakan Digitalisasi di Forum Musrembang Jabar
BANDUNG, investortrust.id – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas, menggelorakan pentingnya digitalisasi saat menjadi pembicara Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Jawa Barat, Senin (22/4/2024).
Kementerian PANRB sendiri sejatinya tengah melaksanakan transformasi digital sebagai upaya mewujudkan pelayanan publilk yang lebik baik. Maka dari itu, Azwar Anas menilai bahwa penting untuk terus menggelorakan digitalisasi dapat dilakukan oleh pemerintah daerah yang merupakan penyelenggara roda pemerintahan.
“Arah kebijakan reformasi birokrasi ke depan yaitu birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional. Untuk itu, diperlukan digital structure, digital competence, dan digital culture agar selaras dengan tekad transformasi digital di pemerintahan,” kata Azwar Anas dalam keterangannya, Senin (22/4/2024).
Baca Juga
Lebih lanjut Azwar Anas menyampaikan, digitalisasi harus dibarengi dengan pemangkasan proses bisnis, dan ke depan seluruh aplikasi akan diinteroperabilitaskan, dan tidak boleh satu inovasi satu aplikasi.
Selain itu, Presiden Joko Widodo sendiri juga telah memerintahkan kepada kementerian/lembaga, dan kabupaten/kota untuk membuat portal di daerah yang menginteroperabilitaskan berbagai layanan.
Maka dari itu, Azwar Anas menekankan rekrutmen ASN ke deoan akan mengutamakan kualifikasi SDM yang memiliki talenta digital baik untuk ASN pengelola Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) maupun non-SPBE. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan birokrasi digital di masa depan.
“Jabar tempatnya talenta digital, harapan kami bisa menjadi pionir termasuk membuat web service yang terintegrasi,” ujar Azwar Anas.
Azwar Anas memaparkan, indeks RB dan SAKIP Pemprov Jabar berada jauh di atas nilai rata-rata SAKIP dan RB Pemprov secara nasional. Namun, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dinilai perlu mengoptimalkan penilaian atas kinerja yang telah dilakukan, khususnya pada tingkat individu.
Baca Juga
Menpan-RB Kebut Pembahasan Tunjangan ASN Pioner yang Pindah ke IKN
Pemprov Jabar sendiri memperoleh predikat “Sangat Baik” pada evaluasi SPBE. Sementara pada sektor pelayanan publik, masih ada sebanyak 12 kabupaten/kota di Jabar yang belum memiliki MPP dan 6 kabupaten/kota sedang membangun MPP.
Oleh karena itu, bagi daerah yang belum menyelenggarakan MPP diharapkan dapat memprioritaskan pembangunan MPP. Selanjutnya seluruh instansi di Pemprov Jabar telah terhubung dengan LAPOR! sebagai kanal pengaduan. Sementara itu, persentase tindak lanjut laporan se-Jawa Barat telah mencapai 98% secara keseluruhan.
