Presiden Terpilih Prabowo Diminta Lebih Rasional dan Hati-Hati Kelola APBN
JAKARTA, investortrust.id - Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Didin Damanhuri menyarankan presiden terpilih Prabowo Subianto agar lebih berhati-hati dan rasional dalam mengelola anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Soalnya, menurut Didin, utang pemerintah Indonesia sudah sangat besar, mencapai Rp 8.338,43 triliun atau 38,75% terhadap produk domestik bruto (PDB). Apalagi Presiden Jokowi juga mewariskan sejumlah proyek jumbo yang hanya bisa berlanjut jika utang luar negeri ditambah.
Baca Juga
“Kalau program makan siang gratis yang sekitar Rp 460 triliun dibiayai APBN, kemudian program subsidi perumahan digulirkan lagi, lalu kereta cepat Jakarta-Surabaya direalisasikan, saya kira utang total kita akan melebihi 100% PDB. Indonesia bisa default (gagal bayar),” kata Didin dalam diskusi publik Indef di Jakarta, Selasa (4/6/2024).
Menurut Didin Damanhuri, masalah terbesar bangsa Indonesia setelah 79 tahun merdeka adalah keadilan sosial yang tidak merata, bahkan sangat timpang. Terjadi kesenjangan yang sangat lebar antara para konglomerat dan masyarakat kebanyakan.
“Jadi, Presiden Prabowo harus lebih rasional dalam mengelola APBN dan dalam rangka bagaimana tujuan nasional untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia secara sistematis,” ujar dia.
Didin memandang, persoalan Indonesia dalam ketidakadilan sosial yang sangat ekstrem berasal dari sistem politik era reformasi. Sistem politik, seperti pemilu, mulai tingat desa hingga pilpres, memerlukan anggaran sangat besar.
Baca Juga
Berbahayakah Utang Pemerintah Rp 8.041 Triliun? Ini Kata Kemenkeu
“Semua ini (dananya) berasal dari konglomerat bisnis, yang sekarang ini sebagai oligarki bisnis. Sebab, mereka mempertahankan kekayaan, mengembangkan kekayaan terus-menerus, kemudian mendikte sistem politik. Nah, sistem politik yang mahal ini melahirkan sistem ekonomi yang high cost sepenuhnya,” tegas Didin.