Ekonom: Politisi Jangan Sampai Penuhi Kabinet Prabowo
JAKARTA, investortrust.id - Komposisi kabinet Presiden Terpilih 2024-2029 diharapkan tidak akan dipenuhi oleh kalangan politisi agar pertumbuhan ekonomi nasional tetap terjaga di tengah kondisi perekonomian global yang penuh ketidakpastian.
Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didik J. Rachbini berharap Prabowo memilih kalangan profesional untuk menduduki kursi menteri di kabinetnya, bukan dari kalangan politisi sebagai bentuk balas budi karena telah membantu kemenangannya.
Menurut Didik, masyarakat tidak ingin kembali melihat pembantu presiden yang memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan golongannya atau partai politik. Seperti yang terjadi pada pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ketika sejumlah menteri di Kabinet Kerja terjerat kasus korupsi.
“Kabinet yang diisi oleh politisi akan melahirkan perilaku politisi demagog, di antaranya menteri-menteri dari partai politik cenderung akan menggunakan kekuasaannya menjadi predator anggaran," katanya dalam diskusi daring ”Kabinet Rasa Politik atau Profesional? Menagih Arsitektur Kelembagaan Efektif” pada Rabu (1/5/2024).
Baca Juga
Pembicaraan Kabinet Prabowo-Gibran Kian Intensif, Gerindra Ungkap Syarat Calon Menteri
Didik menjelaskan perilaku tersebut kian subur karena demokrasi Indonesia mengalami kemunduran. Checks and balances nyaris tidak berjalan karena Jokowi berhasil merangkul semua partai politik menjadi satu koalisi besar.
"Situasi politik Indonesia mengalami backsliding democracy akut. Akibatnya, check and balance lumpuh di masa Jokowi," tegasnya.
Parahnya lagi, Jokowi berhasil membuat para pendukung dan sukarelawannya menjadi militan. Mereka membela mantan Walikota Solo itu mati-matian, termasuk melawan siapa pun yang mengkritik atau tidak sejalan dengan junjungannya.
“Di era Presiden Soeharto, kalau ada kritik dia bisa menutup media. Kalau sekarang, belasan kali dikritik tidak ada respons [dari Presiden Jokowi]. Justru yang menghajar adalah sukarelawan presiden,” tutur Didik.
Baca Juga
Maruarar Sirait Buka Suara soal Masuk Kabinet Prabowo-Gibran
Apabila Prabowo tidak mengulangi apa yang dilakukan oleh Jokowi, menurut Didik pertumbuhan ekonomi nasional bisa jauh lebih tinggi dibandingkan saat ini. Terlebih mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Danjen Kopassus) itu lebih paham konteks demokrasi dibandingkan pendahulunya.
“Prabowo lebih paham dalam konteks demokrasi, isu-isu internasional. Seharusnya ia bisa keluar dari subordinasi Jokowi,” ujarnya.
Kondisi Ekonomi Global yang Sulit
Pada kesempatan yang sama, Ekonom Senior Indef Tauhid Ahmad mengatakan tugas berat menanti siapa pun yang ditunjuk menjadi menteri terkait urusan perekonomian. Sebab mereka dibayangi oleh situasi ekonomi global yang menantang.
“Siapa pun yang akan jadi menteri, diperkirakan akan kebingungan jika tidak bisa mendinamisasi situasi ekonomi di tengah suku bunga global yang masih relatif tinggi. Itu akan berpengaruh besar terhadap suku bunga dalam negeri dan nilai tukar rupiah,” tuturnya.
Selain itu, pertumbuhan ekonomi global diproyeksi masih belum maksimal. Pertumbuhan ekonomi nasional diproyeksi tak lebih dari 5,2% pada 2025, jauh di bawah target ambisius Prabowo sebesar 8%.
“Pertumbuhan ekonomi di negara-negara maju mitra dagang Indonesia juga belum tumbuh signifikan, di mana AS [Amerika Serikat] mengalami penurunan [pertumbuhan] ekonomi. Eskalasi di Timur Tengah masih terus dipantau pengaruhnya terhadap situasi ekonomi global,” tambahnya.
Melihat ambisi Prabowo, menurut Tauhid sudah seharusnya kabinet diisi oleh kalangan profesional. Mereka sangat dibutuhkan untuk menggenjot kinerja sektor manufaktur, industri, perdagangan, dan pertanian yang akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional.
“Tantangan bagi kabinet terpilih, khususnya menteri-menteri ekonomi adalah bagaimana menaikkan kinerja pertumbuhan ekonomi agar melebihi target pertumbuhan yang telah diprediksi oleh lembaga-lembaga dunia," tegasnya.