Ditanya Hakim MK soal Kenaikan Suara Golkar, Ini Respons Airlangga
JAKARTA, investortrust.id - Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan tanggapan atas pertanyaan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat perihal kenaikan suara Partai Golkar dalam Pemilu 2024. Menurut Airlangga, ia hadir menjadi saksi persidangan gugatan sengketa hasil Pilpres 2024 di MK dalam kapasitas sebagai Menko Perekonomian dan bukan Ketua Umum Partai Golkar.
"Pertama, saya hadir untuk perhitungan hasil pemilu presiden. Kedua, saya hadir sebagai Menko Perekonomian, jadi pertanyaan terkait saya Golkar izin saya tidak jawab," kata Airlangga kepada majelis hakim MK, Jumat (5/4/2024).
Pertanyaan Arief Hidayat berawal dari penjelasan MK yang memanggil empat menteri Presiden Jokowi untuk memberikan keterangan. Dalam kesempatan tersebut Airlangga turut memberikan penegasan terkait tuduhan politisasi bansos.
Baca Juga
Hakim MK Tanya Airlangga soal Kenaikan Suara Golkar di Pemilu 2024
"Tetapi ada satu yang bisa saya pastikan bahwa bansos itu bungkusannya tidak ada yang berwarna kuning, terima kasih," ujar Airlangga.
Keterangan Airlangga tersebut ditanyakan kembali oleh Arief Hidayat tentang apakah kemasan bansos yang disalurkan kepada masyarakat menggunakan warna lain atau yang terafilisasi menjadi ciri khas peserta pemilu.
"Kalau warna lain saya tidak tahu," jawab Airlangga dengan tersenyum.
Baca Juga
Sebelumnya Arief Hidayat mengajukan pertanyaan kepada Menko Bidang Perekonomian yang juga Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto mengenai kenaikan suara Partai Golkar di Pemilu 2024. Pertanyaan tersebut dilontarkan dalam rangkaian sidang sengketa hasil pilpres 2024 di ruang sidang MK, Jakarta, Jumat (5/4/2024).
Selain Airlangga, sidang hari ini menghadirkan Menko PMK Muhadjir Effendy, Menkeu Sri Mulyani, dan Mensos Tri Rismaharini. Arief mengatakan, keempat menteri dipanggil karena pemohon mendalilkan adanya keberpihakan Presiden Jokowi dalam pilpres 2024.
"Kenapa kita panggil? Itu karena begini, dalil pemohon mengatakan keberpihakan lembaga kepresidenan dan dukungan Presiden Jokowi dalam pilpres," kata Arief.
Baca Juga
Di Sidang MK, Menkeu: Tidak Ada Perubahan Anggaran Bansos di Kemensos Tahun 2024
Kemudian selanjutnya, penyaluran bansos yang dianggap memiliki korelasi dengan elektoral. Namun, Arief mengungkapkan dalam berbagai diskusi ternyata penyaluran bansos lebih berdampak elektoral pada pemilihan legislatif (pileg).
“Jadi partai yang naik pesat suaranya adalah Golkar. Nah ini yang mungkin nanti bisa direspons," kata Arief.