LP3ES: Kemunduran Demokrasi Sudah Terindikasi Sejak 2019
JAKARTA, investortrust.id - Direktur Pusat Media dan Demokrasi Lembaga Penelitian, Pendidikan, Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) Wijayanto menyebut kemunduran demokrasi di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah mulai dirasakan sejak tahun 2019. Indikasi kemunduran demokrasi itu telah menjadi perhatian LP3ES dalam penelitian berjudul “Menyelamatkan Demokrasi” yang terbit pada 2019.
“Kita tak bahagia prediksinya terwujud, kita berhadap situasinya membaik, tapi nyatanya tidak. Kenyataannya lebih buruk,” kata Wijayanto, dalam diskusi bertajuk “Masa Depan Demokrasi jika Dinasti Jokowi Menang”, yang digelar daring, Selasa (9/1/2024).
Wijayanto menyebut kondisi kemunduran demokrasi ini merujuk pada indikator dalam buku How Democracies Die yang ditulis Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt. Menurut dia, setidaknya ada empat indikator perilaku otoriter yang ditulis para pakar itu.
Pertama, penolakan atas aturan main demokrasi. Kedua, penyangkalan legitimasi lawan politik. Ketiga, toleransi atau anjuran kekerasan. Dan keempat, kesediaan membatasi kebebasan sipil lawan termasuk media.
Untuk indikator pertama, kata Wijayanto, kondisi ini terlihat dari instruksi Jokowi terhadap para tentara di level desa untuk mengkampanyekan kebijakannya dan memerangi berita palsu. Kampanye ini juga didukung kepala daerah dari tingkat gubernur hingga kepala desa. Bahkan, di level Mahkamah Konstitusi (MK) muncul pencopotan atas Hakim MK yang menganulir Omnibus Law dan wacana amandemen konstitusi untuk wacana tiga periode.
“Jadi artinya, situasi yang kita hadapi hari ini adalah sedikit demi sedikit muncul tanda-tandanya secara konsisten,” ucap dia.
Indikator kedua dibuktikan dengan adanya cawe-cawe presiden dalam pemilihan ketua umum partai. Langkah Jokowi, kata Wijayanto, dilakukan agar partai politik tersebut meninggalkan posisi oposisi. Bahkan, Jokowi juga disebut menggunakan intelijen untuk melihat dan mengamati partai politik yang lain. Ini dilakukan karena, kata dia, Jokowi menginginkan tidak adanya oposisi.
“Pelemahan kompetitor ini juga dilakukan dalam pemilu 2024 ini. Bagaimana Anies menyebut pengusaha besar takut membantunya karena diperiksa alat negara. Jadi pengetahuan bersama, bagaimana baliho Ganjar diturunkan saat Jokowi ke Bali,” kata dia.
Wijayanto mengatakan kasus anjuran terhadap kekerasan juga muncul saat periode kedua kepemimpinan Jokowi. Pada 2021 dan 2022, mengutip data Amnesty Internasional, terjadi sejumlah penganiayaan oleh aparat. Pada 2021, terdapat 15 kasus dan pada 2022 terdapat 21 kasus penganiayaan. Yang terbesar yaitu Tragedi Kanjuruhan, Malang yang menewaskan ratusan orang.
Lalu indikator keempat, pemberangusan kebebasan sipil termasuk media. Survei LP3ES pada 2021 menemukan bahwa 52,1% takut menyampaikan pendapat di depan publik. Sementara itu, kata dia, Survei Indikator Politik Indonesia pada 2022 menunjukkan 62,9% rakyat takut berpendapat.
Baca Juga
Habibie Democracy Forum: Tidak Ada Demokrasi yang Kuat Tanpa Kebebasan Pers
Selain itu, ada juga kekerasan dan peretasan terhadap awak media. “Lalu ada pula pemblokiran medsos dan pembredelan buku. Masih kaitannya dengan revisi UU KPK, bagaimana akademisi diretas WhatsApp ketika menghimpun diri di WhatsApp grup,” kata dia.
Wijayanto mengatakan, berdasarkan amatannya, demokrasi harus dirawat dan terus diperjuangkan. Sebab, demokrasi bukan jatuh dari langit.
Upaya merawat dan memperjuangkan demokrasi ini, kata dia, karena ada tren kebuntuan demokrasi. “Jika dulu kudeta militer berlangsung, meruntuhkan demokrasi, sekarang modusnya pemimpin yang terpilih secara demokrasi justru memundurkannya,” kata dia.
Baca Juga