Survei Indikator: Pemberantasan Korupsi Dinilai Masih Buruk
JAKARTA, Investortrust.id - Survei lembaga Indikator Politik Indonesia mengungkap, masyarakat masih menilai buruk kinerja pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini. Kepercayaan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun menunjukkan tren penurunan.
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menjelaskan, survei ini dilaksanakan pada 30 Desember 2023 hingga 4 Januari 2024. Berdasarkan hasil survei, responden yang menyatakan pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini dalam kondisi baik hanya sebesar 32,7%.
Lalu, responden yang menyatakan pemberantasan korupsi buruk 35%. Sedangkan yang menyatakan sedang 29% serta tidak menjawab atau tidak tahu 3,2%.
"Secara tren, responden yang menyatakan pemberantasan korupsi buruk turun dibanding survei sebelumnya yaitu dari 37,4% ke 35%. Sedangkan yang mengatakan pemberantasan korupsi baik naik dari 28,6% jadi 32,7%. Meski demikian, overall masih lebih banyak yang menilai negatif dibanding positif," ujarnya dalam rilis survei secara daring, Selasa (23/01/2024).
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menjelaskan, survei ini dilaksanakan pada 30 Desember 2023 hingga 4 Januari 2024. Berdasarkan hasil survei, responden yang menyatakan pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini dalam kondisi baik hanya sebesar 32,7%.
Lalu, responden yang menyatakan pemberantasan korupsi buruk 35%. Sedangkan yang menyatakan sedang 29% serta tidak menjawab atau tidak tahu 3,2%.
"Secara tren, responden yang menyatakan pemberantasan korupsi buruk turun dibanding survei sebelumnya yaitu dari 37,4% ke 35%. Sedangkan yang mengatakan pemberantasan korupsi baik naik dari 28,6% jadi 32,7%. Meski demikian, overall masih lebih banyak yang menilai negatif dibanding positif," ujarnya dalam rilis survei secara daring, Selasa (23/01/2024).
Peringkat 7
Secara kelembagaan, kepercayaan terhadap KPK menduduki posisi 7 (70%), kalah dari TNI (89%), Presiden (86%), Kejaksaan Agung (76%), Polri (75%), Pengadilan (75%), dan Mahkamah Konstitusi (71%). Burhanuddin mengatakan tren penurunan kepercayaan terhadap KPK sudah turun sejak Firli Bahuri menjabat ketua.
Firli telah resmi diberhentikan dari ketua KPK, karena sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Kini, posisi Ketua KPK dijabat Nawawi Pomolango.
"Pimpinan KPK melihat kepercayaan publik merupakan modal utama KPK, dan itu yang membuat mereka merasa penting untuk mendengar masukan dari lembaga survei. Saat Pak Firli diangkat, Indikator juga diminta presentasi, dan saat itu sudah turun (kepercayaan). Saya juga kaget karena saat ini makin turun," tuturnya.
Firli telah resmi diberhentikan dari ketua KPK, karena sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Kini, posisi Ketua KPK dijabat Nawawi Pomolango.
"Pimpinan KPK melihat kepercayaan publik merupakan modal utama KPK, dan itu yang membuat mereka merasa penting untuk mendengar masukan dari lembaga survei. Saat Pak Firli diangkat, Indikator juga diminta presentasi, dan saat itu sudah turun (kepercayaan). Saya juga kaget karena saat ini makin turun," tuturnya.
Survei melibatkan 4.560 responden. Sebanyak 1.200 responden dari seluruh provinsi yang terdistribusi secara proporsional, dengan 13 provinsi yang oversample yakni Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Selatan, Lampung, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Bali, dan NTT. Margin error sekitar 2,9% dengan tingkat kepercayaan 95%. Penarikan sampel dilakukan dengan metode multistage random sampling dengan sampel terpilih diwawancarai dengan tatap muka.