Otorita IKN Pastikan Pembangunan Ibu Kota Nusantara Sesuai Rencana
JAKARTA, investortrust.id - Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) memastikan pembangunan IKN sesuai dengan rencana. Hal itu disampaikan Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/3/2024).
Bambang menyampaikan perkembangan pembangunan IKN. Beberapa di antaranya, terkait perkembangan kawasan istana kepresidenan, gedung dan kawasan kantor kementerian perekonomian, gedung dan kawasan kantor Kementerian Sekretariat Negara (Setneg), rumah tapak menteri, rusun Polri dan BIN, dan rusun ASN.
“Perkembangan hari ini jauh lebih maju atau lebih terlihat,” ujar Bambang.
Baca Juga
Bambang menjelaskan sudah ada persiapan untuk upacara 17 Agustus yang menunjukkan integrasi antara perayaan kebangsaan dan pengembangan infrastruktur sekaligus rencana ekosistem yang terbangun di akhir 2024. Ekosistem tersebut terdiri dari bangunan gedung infrastruktur yang dibangun oleh Kementerian PUPR dan swasta.
“Beberapa investor swasta yang sudah mulai kelihatan gedungnya terutama untuk Hotel Nusantara,” kata Bambang.
Hotel Nusantara diharapkan selesai pada Agustus 2024 dan mulai beroperasi dengan 200 kamar. Selain itu, dalam konteks pengembangan IKN, penataan kawasan lingkungan menjadi aspek penting yang ditekankan oleh Otorita IKN. Bambang menyoroti pentingnya penanganan penataan kawasan di wilayah dan memastikan pembangunan tidak merugikan masyarakat setempat. Hal ini mengingat IKN bukan hanya dirancang sebagai kota cerdas, tetapi juga didasarkan pada prinsip-prinsip people (manusia), nature (alam), dan culture (budaya).
“Kami ingin mereka itu menjadi di bagian dalam IKN, dan bagaimana mereka nanti hidup lebih baik, lebih sejahtera. Jika dari mereka ingin membuka usaha akan kami sediakan tempat yang kami tata dalam satu kawasan yang benar-benar humanis,” ucap Bambang.
Dengan visi IKN sebagai super economy hub yang mendorong pertumbuhan ekonomi di luar Pulau Jawa, RDP dengan Komisi II DPR ini tak hanya fokus pada pembangunan fisik dan penataan lingkungan. Aspek penting lainnya yang dibahas adalah investasi. Melalui kerja sama strategis dengan Kadin dan Apindo, diharapkan investasi dapat direalisasikan bersama untuk menunjang visi tersebut dan mempercepat transformasi IKN menjadi pusat ekonomi baru yang inklusif dan berkelanjutan.
Dalam pertemuan tersebut, turut dibahas mengenai pengembangan Command Center Ibu Kota Nusantara yang terletak di hunian pekerja konstruksi IKN. Inisiatif ini merupakan langkah penting menuju realisasi Ibu Kota Nusantara sebagai kota cerdas.
RDP ini merupakan rapat perdana antara Otorita IKN dengan Komisi II DPR. Rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung ini membahas perkenalan Otorita IKN sebagai mitra baru Komisi II DPR dan pemaparan perkembangan pembangunan IKN.
Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan, rapat ini merupakan rapat formal pertama semenjak Otorita IKN menjadi mitra Komisi II DPR. Dengan demikian, mitra kerja Komisi II DPR bertambah menjadi 17 mitra.
Bambang menyambut baik bergabungnya Otorita IKN menjadi mitra ke-17 DPR.
“Terima kasih ini perdana, tadi disebutkan kami adalah mitra ke-17, ini angka sakral jadi insyaallah barokah aamiin ya rabbal alamin,” ujar Bambang.
Otorita IKN mempunyai tugas melaksanakan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus IKN, dan pengembangan IKN serta Daerah Mitra. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Otorita IKN didukung oleh organisasi yang saat ini sudah berjalan.
Baca Juga
Ada Pembangunan IKN, Bos Swiss-Belhotel Yakin Bisnis Perhotelan akan Melejit
Terdapat sejumlah pejabat yang diperkenalkan oleh Bambang dalam RDP hari ini. Beberapa di antaranya, Wakil Kepala Otorita IKN, Dhony Rahajoe; Sekretaris Otorita IKN, Achmad Jaka Santos Adiwijaya; Kepala Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan, Ida Bagus Nyoman Wiswantanu; Deputi Bidang Perencanaan dan Pertanahan, Mia Amalia; Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan, Thomas Umbu Pati; dan Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital, Mohammed Ali Berawi.
Kemudian, Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi, Agung Wicaksono; Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat, Alimuddin; Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam, Myrna A. Safitri; dan Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Silvia Halim.
Selanjutnya Staf Khusus Bidang Komunikasi Publik sekaligus Juru Bicara Troy Pantouw; Staf Khusus Manajemen Pengetahuan Cahyadi Indrananto; dan Staf Khusus Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Diani Sadiawati.