Pejabat Otorita IKN Ditarik Pertamina, Bagaimana Kelanjutan Pembangunan Ibu Kota Baru?
JAKARTA, investortrust.id - Eks Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Agung Wicaksono digeser ke PT Pertamina (Persero) sebagai direktur transformasi dan keberlanjutan bisnis. Hal ini sesuai keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun Buku 2024 yang dilaksanakan pada Kamis (12/6/2025).
Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono meyakini bahwa iklim investasi dan pembangunan di ibu kota politik 2028 tersebut tetap bergulir meski salah satu pejabat OIKN mengemban tugas baru di Pertamina.
"Masyarakat dan investor tidak perlu khawatir, karena pembangunan IKN akan terus berjalan. Kami berkomitmen memastikan proses investasi dan pembangunan tidak terganggu, didukung sistem yang sudah terbentuk dan semangat kolaborasi kuat seluruh tim," tegas Basuki dalam keterangan resmi, dikutip Jumat (13/6/2025).
Menurut Basuki, selama Agung Wicaksono menjabat di OIKN, investasi Rp 65 triliun berhasil digerakkan. "Pencapaian signifikan juga terlihat pada skema kerja-sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) yang berhasil mencapai tahap persetujuan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani,'' ucap dia.
Terpisah, Juru Bicara Otorita IKN Troy Pantouw menyampaikan bahwa Kedeputian Bidang Pendanaan dan Investasi (PI) OIKN masih kokoh dalam mengawal iklim investasi ''Kota Dunia untuk Semua'' itu. ''Ada tiga direktur di Kedeputian PI dengan tim yang solid,'' jelas dia saat dihubungi investortrust.id.
Adapun tiga direktur di Kedeputian PI, yaitu Direktur Investasi dan Kemudahan Berusaha Lazuardi Nasution, Direktur Pendanaan Insyafiah, dan Direktur Pembiayaan M Naufal Aminuddin.
Troy melanjutkan, Otorita IKN akan terus menjaga iklim investasi IKN secara solid dan berkelanjutan. ''Termasuk pembangunan infrastruktur swasta tetap berjalan sesuai target dan jadwal yang didampingi tim OIKN seperti yang berjalan selama ini,'' katanya.
Skema proyek KPBU di IKN terus bergulir hingga pertengahan 2025. Di bawah arahan Kepala Otorita IKN, berbagai proses investasi kini diarahkan untuk berjalan lebih ringkas dan efisien, tanpa mengabaikan transparansi dan akuntabilitas. ''Prinsip kehati-hatian tetap dijaga, tetapi hambatan birokratis yang tidak perlu diminimalkan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga,'' ujar Basuki.
Dikatakan Basuki, capaian penguatan tata kelola ini adalah dimulainya implementasi KPBU unsolicited sektor hunian, seperti penyelesaian mendapat persetujuan availability payment (AP) dan penjaminan pemerintah dari Kementerian Keuangan dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII) untuk pembangunan delapan tower hunian ASN oleh PT Nindya Karya (Persero) di WP 1A, mencakup 288 unit hunian bertipe 190 m2.
Selanjutnya, proyek pembangunan 109 unit rumah tapak oleh PT Intiland Development Tbk (DILD) di WP 1B dan 1C, dengan tipe bangunan 390 m2. "Kedua proyek tersebut ditargetkan mulai transaksi pada kuartal kedua 2025 dan memulai konstruksi pada tahun yang sama. Ini menjadi tonggak awal konkret pelaksanaan KPBU di IKN yang sebelumnya masih berada dalam tahap penyiapan,'' terang Basuki.
Di samping itu, lanjut Basuki, terdapat investor nasional, yaitu Ciputra Nusantara dan konsorsium Triniti Truba, serta investor asing, yaitu konsorsium IJM-CHEC dan Maxim.
Menurutnya, Ciputra Nusantara dan konsorsium IJM-CHEC telah menyelesaikan feasibility study (FS) dan kini tengah menjalani evaluasi FS dan dokumen pendukung. Sedangkan konsorsium Triniti-Truba dan Maxim dalam proses finalisasi FS sebelum memasuki tahapan evaluasi.
Selain enam proyek yang telah berjalan, saat ini terdapat tiga proyek tambahan yang digawangi PT Adhi Karya Tbk (ADHI), konsorsium Samsung C&T-Brantas Abipraya, dan konsorsium PJ-IC Bee Invest-Promec-Ozturk Holdings yang telah mendapatkan letter-to-proceed (LtP) dan tengah dalam tahap penyusunan FS.
"Investor-investor ini berasal dari berbagai negara, seperti Amerika Serikat, Turki, Spanyol, dan Brunei Darussalam, dengan nilai investasi Rp 63,3 triliun untuk sektor hunian,'' ungkap Basuki.
Kepala Otorita menambahkan, KPBU sektor jalan dan terowongan multi-utilitas (MUT) juga menunjukkan perkembangan menjanjikan. ''Tercatat ada lima calon investor dari Tiongkok, Malaysia, dan Indonesia yang saat ini dalam proses penyusunan FS dan evaluasi dokumen dengan indikasi nilai investasi Rp 71,8 triliun, dari jumlah itu, Rp 55 triliun dari luar negeri,'' paparnya.