Ganjar Ungkap Sering Diskusi dengan Jokowi soal IKN
JAKARTA, investortrust.id - Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengaku sering berdiskusi dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal ibu kota dan presiden periode sebelumnya untuk berdiskusi terkait pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Bahkan, diskusi itu kerap terjadi sebelum Ganjar ditetapkan sebagai capres. Selain dengan Jokowi, Ganjar mengaku ingin berdiskusi mengenai IKN dengan presiden terdahulu, seperti Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri dan Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Tidak hanya Pak Jokowi (Presiden Joko Widodo), para presiden yang sebelumnya menjabat layak untuk diajak diskusi," kata Ganjar dikutip dari Antara, Kamis (7/12/2023).
Ganjar mengatakan, rencana pemindahan ibu kota sudah dipertimbangkan sejak masa pemerintahan Presiden pertama RI Soekarno. Meski, rencana tersebut belum terealisasi hingga di masa pemerintahan Presiden Jokowi.
Ganjar menegaskan akan melanjutkan dan mempersiapkan pembangunan IKN dengan seksama agar sesuai dengan rencana. Bahkan, mantan Gubernur Jawa Tengah itu menyatakan kesiapannya untuk berkantor di IKN jika terpilih sebagai presiden ke-8 RI.
"Saya sampaikan tadi dari awal saya di sini, yang pertama, untuk menunjukkan komitmen itu," kata Ganjar.
Baca Juga
Pada hari ini, Ganjar berkunjung ke IKN. Ganjar berharap IKN dapat menjadi kota masa depan yang mencerminkan modernitas dan kemajuan peradaban, sekaligus mewujudkan mimpi-mimpi anak bangsa.
Dalam kesempatan itu, Ganjar mengungkapkan keinginannya agar anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) menjadi sumber pembiayaan membangun aset di IKN. Ganjar menegaskan pembangunan semaksimal mungkin menggunakan kekuatan dalam negeri. Untuk itu, sumber pendanaan IKN sebaiknya mengutamakan APBN.
"Kalau kemudian sektor-sektor pemerintah, dalam arti aset yang mesti dibangun, kita optimalkan dari anggaran kita," katanya.
Ganjar mengatakan pembiayaan yang bersumber dari investasi bersifat dukungan. Meski demikian, tidak menutup skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU/public-private partnership, PPP).
Tak hanya itu, Ganjar juga menyoroti skema tersebut harus menjamin insentif, kemudahan, dan kepastian untuk penanam modal.
"Model PPP bisa kita berikan maka mereka mesti kita ajak dan itu cerita insentif, cerita kemudahan, cerita kepastian," ujar Ganjar.
Baca Juga
Kawasan Inti IKN Wajib Bebas Emisi, Sepeda Motor Dilarang Melintas
Pemerintah menganggarkan dana pembangunan IKN pada 2024 sebesar Rp 40,6 triliun untuk memprioritaskan kemajuan infrastruktur hingga pembangunan kompleks pemerintahan. Dari nilai tersebut, Rp 35 triliun di antaranya diserahkan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Kementerian PUPR menargetkan pembangunan infrastruktur dasar selesai pada 2024.
Berdasarkan data Kementerian PUPR, realisasi pembangunan fisik kantor presiden di IKN Nusantara per 17 Agustus mencapai 27,52%. Kementerian PUPR, melalui Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN) berencana membawa dan memasang bilah Garuda di kantor presiden secara bertahap di IKN pada September 2023.