133.416 Prajurit TNI Disiagakan untuk Amankan Pilkada 2024
JAKARTA, investortrust.id - Sebanyak 133.416 prajurit TNI disiagakan untuk pengamanan Pilkada 2024. Jumlah personel tersebut tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
"Dalam hal gelar pasukan TNI akan menyiapkan 133.416 personel untuk dilibatkan dalam perbantuan pengamanan pilkada serentak di seluruh wilayah Tanah Air," ujar Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/3/2024).
Agus memerinci sebaran ratusan ribu prajurit TNI tersebut. Dipaparkan, sebanyak 7.823 personel diterjunkan di wilayah Kodam Jaya, 10.708 personel di Kodam IX/Udayana, 9.795 personel di Kodam IV/Diponegoro. Kemudian, sebanyak 7.711 personel diterjunkan di wilayah Kodam I/Bukit Barisan, 4.621 personel di wilayah Kodam XVII/Cendrawasih, hingga 9.365 personel di wilayah Kodam III/Siliwangi.
Agus menekankan, seluruh prajurit TNI akan memegang prinsip netralitas termasuk dalam pengamanan Pilkada 2024 yang digelar serentak di 545 daerah, yakni 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota. Mabe TNI, kata Agus akan memfasilitasi alutsista yang memadai kepada personel yang mendapatkan tugas pengamanan pilkada.
"Dari paparan tentang kesiapan TNI dalam mendukung pengamanan Pilkada serentak 2024. Saya dapat nyatakan bahwa TNI siap membantu Polri dan pemerintah daerah dalam pengamanan pilkada serentak 2024 dengan menggelar pasukan dan alutsista sesuai kebutuhan," katanya.
Dalam kesempatan ini, Agus mengungkap terdapat 15 provinsi dengan kerawanan tinggi jelang pelaksanaan Pilkada 2024. Jajaran TNI, kata Agus, harus siap mengantisipasi agar proses pemilihan pemimpin di ratusan daerah itu berlangsung aman dan lancar.
Sebanyak 15 provinsi dengan tingkat kerawanan tinggi itu, yakni Aceh, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara. Selain itu, enam provinsi di Pulau Papua, yakni Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah.
"Masing-masing provinsi tersebut memiliki jenis dan macam kerawanan yang berbeda-beda, mulai dari konflik SARA, konflik di antara paslon, bentrok antarpendukung fanatik, konflik elite politik, konflik di daerah basis parpol tertentu sampai dengan konflik bersenjata yang terjadi di Papua," tandas Agus.
Selain itu, ada enam provinsi yang memiliki kerawanan tingkat sedang yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Selatan. Agus juga mengungkapkan kesiapan TNI dalam mengamankan jalannya Pilkada serentak 2024.
"Pelaksanaan pilkada lebih besar dari pilpres, dihadapkan pada kelengkapan keamanan yang terbatas pada beberapa daerah jika politik identitas digaungkan, perpecahan nasional, kerawanan bisa dimanfaatkan," katanya.