Ketua Dewan Pers Ungkap Paradoks Demokrasi di Indonesia Jelang Pemilu 2024
JAKARTA, Investortrust.id - Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu mengungkap adanya paradoks terkait demokrasi di Indonesia menjelang Pemilu 2024. Di satu sisi, pemilu merupakan pesta demokrasi. Namun, di sisi lain, laporan Freedom House pada 2023 menunjukan kebebasan sipil dan kebebasan politik di Indonesia menurun.
"Tentu ini paradoks di mana hampir semua negara menginginkan dan mencita-citakan demokrasi semakin tegak," kata Ninik saat memberikan sambutan dalam Anugerah Dewan Pers 2023 di Hotel JW Marriot, Jakarta, Jumat (10/11/2023).
Baca Juga
Ada 4 Indikator Keberhasilan Pemilu Serentak 2024, Apa Saja?
Untuk itu, Ninik menekankan pentingnya kehadiran dan peran pers dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Dikatakan, wartawan dan perusahaan pers berperan penting memperdalam dan memperluas makna demokrasi dengan melibatkan sebanyak-banyaknya masyarakat dalam pesta demokrasi. Pers juga berperan menjembantani beragam informasi yang diperlukam masyarakat.
"Bagaimana agar demokrasi kita bisa ditunjukkan secara realitas masyarakat," katanya.
Baca Juga
Dikatakan, terdapat tiga entitas penting yang berkontribusi pada kehidupan pers. Ketiga entitas itu adalah wartawan, perusahaan pers, dan masyarakat. Bahkan, ketiga entitas itu dikukuhkan dalam UU Pers yang menyatakan anggota Dewan Pers merepresentasikan wartawan, perusahaan pers, dan masyarakat. Pers yang merdeka mensyaratkan wartawan dan perusahaan pers yang profesional.
"Tentu yang tidak kalah penting adalah kebersamaan dan perjuangan para tokoh masyarakat dan masyarakat yang ikut menyuarakan dan menjunjung demokrasi. Atas kecintaan demokrasi itulah pers kita bisa menjadi pers yang maju karena pers adalah salah satu pilar dari demokrasi," katanya.