Ketua Dewan Pers: Perlu Intervensi untuk Menjaga Keberlanjutan Pers yang Sehat

SERANG, Investortrust.id—Saat ini hampir tidak ada media massa di Indonesia yang tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawannya. Tanpa intervensi pemerintah, ruang hidup media massa akan semakin sempit dan cita-cita mewujudkan pers yang sehat kian sulit dicapai. Dalam kondisi tersebut, ruang publik berisiko dikuasai oleh informasi yang diproduksi media sosial (medsos) yang bekerja tanpa verifikasi dan hanya menyajikan konten demi memanjakan selera publik.

“Perlu intervensi pemerintah agar iklan kembali mengalir ke media massa. Ini penting jika kita ingin mewujudkan pers yang sehat,” ujar Komaruddin Hidayat, Ketua Dewan Pers, saat memberikan pidato pada puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 di Serang, Banten, Minggu (9/2/2026). HPN ke-80 tersebut mengusung tema “Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Negara Kuat.”

Komaruddin mengenang masa ketika surat kabar menjadi rujukan utama masyarakat dalam memahami arah informasi nasional. Ia mengisahkan pengalamannya semasa mahasiswa, ketika kedatangan surat kabar di asrama selalu dinanti dan menjadi penentu arah diskursus publik.

Dalam perkembangannya, kata dia, posisi pers mulai terdesak oleh perubahan ekosistem informasi. Informasi tidak lagi sepenuhnya dipahami sebagai instrumen perjuangan bangsa, tetapi telah bergeser menjadi bisnis informasi yang didukung oleh platform digital dan kecerdasan artifisial (AI).

Menurut Komaruddin, media sosial kini menjadi hiburan utama masyarakat. Hasil penelitian Dewan Pers menunjukkan jumlah pembaca surat kabar menurun drastis karena publik merasa cukup mengandalkan media sosial. Masyarakat tidak lagi menunggu berita datang, melainkan langsung mengakses ponsel mereka sejak bangun tidur.

Ia menegaskan perbedaan mendasar antara pers dan media sosial. Pers bekerja secara rasional, objektif, dan bertanggung jawab. Sebaliknya, media sosial cenderung memanjakan selera audiens dengan sajian emosional dan sensasional.

Baca Juga

Negara Pastikan Pers Tetap Hidup sebagai Suluh Bangsa

“Kalau pers mengedepankan tanggung jawab, media sosial justru mengikuti selera penonton. Di mana audiens banyak, di situlah iklan mengalir,” ujarnya.

Iklan Berpindah, Media Tertekan

Perpindahan audiens ke media sosial berdampak langsung pada perpindahan belanja iklan. Logika ekonomi digital membuat iklan lebih banyak mengalir ke platform media sosial yang memiliki jumlah penonton besar. Akibatnya, jatah iklan yang selama ini menopang keberlangsungan media pers konvensional semakin menyusut.

“Tidak ada perusahaan pers hari ini yang tidak melakukan PHK. Ini adalah keprihatinan besar kami,” kata Komaruddin. Ia menegaskan, kondisi ini menuntut campur tangan pemerintah agar tercipta keadilan distribusi iklan. Tanpa kebijakan afirmatif, media massa akan semakin terdesak di tengah dominasi platform digital global.

Butuh Solusi Nasional

Komaruddin mengakui bahwa dominasi media sosial berbasis AI merupakan fenomena global dan bukan hanya terjadi di Indonesia. Ekosistem ini belum pernah ada sebelumnya dan menuntut respons kebijakan yang serius.

Meski demikian, ia melihat optimisme di tengah keprihatinan insan pers. Perayaan HPN 2026 menunjukkan antusiasme dan semangat kuat dari kalangan jurnalis untuk menjaga integritas, profesionalisme, dan etika pers di tengah tekanan zaman.

Ia menegaskan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pers masih relatif tinggi. Meski publik lebih sering menikmati media sosial, ketika berhadapan dengan persoalan krusial, masyarakat tetap mencari pandangan pers sebagai rujukan “Kepercayaan itu hanya bisa dijaga dengan profesionalisme dan objektivitas,” tegasnya.

Komaruddin menyebutkan, Dewan Pers menerima sekitar 10 pengaduan setiap hari terkait pemberitaan, sebagian besar berasal dari konten yang mengabaikan prinsip profesionalisme dan objektivitas, terutama di media sosial.

Ia menekankan bahwa profesionalisme, objektivitas, dan etika merupakan prasyarat minimum agar pers tetap dipercaya publik. Informasi saat ini sangat dominan memengaruhi emosi, pikiran, dan perilaku masyarakat. “Kita membutuhkan udara yang bersih, makanan dan air yang jernih, sebagaimana kita membutuhkan informasi yang sehat untuk dikonsumsi setiap hari,” ujarnya.

Menurut Komaruddin, informasi adalah konsumsi harian publik. Tanpa standar etika dan tanggung jawab, informasi justru bisa merusak daya nalar masyarakat.

Di akhir pidatonya, Komaruddin menyampaikan apresiasi kepada pemerintah atas perhatian dan sikap kooperatif yang selama ini diberikan kepada insan pers. Ia berharap ke depan ada langkah konkret untuk menindaklanjuti aspirasi yang muncul dari komunitas pers, termasuk insentif yang adil dan kebijakan yang menopang keberlanjutan industri media. “Pers membutuhkan kehadiran negara agar tetap hidup, sehat, dan mampu menjalankan fungsinya bagi demokrasi,” pungkasnya.