MPR Mulai Bahas Cara Pemilihan Wapres, Ada Opsi Coblos hingga Cap Jempol
JAKARTA, investortrust.id — Panitia Ad Hoc Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mulai membahas rancangan Ketetapan (TAP) MPR terkait pengangkatan wakil presiden (wapres), termasuk mekanisme pemilihan hingga pelantikannya.
Koordinator Panitia Ad Hoc MPR Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul mengatakan, pembahasan tersebut telah dimulai melalui rapat perdana yang digelar di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Baca Juga
Bertemu Dasco di DPR, Menhan Sjafrie Tegaskan Tak Bahas Isu Calon Wapres
Dia menyebut rapat awal tersebut masih berupa diskusi dan sempat diwarnai perdebatan di antara anggota. Sejumlah aspek teknis maupun substansi mekanisme pemilihan wapres mulai menjadi bahan pembahasan.
"Rapat dari waktu ke waktu, jadi itu maraton. Harus selesai semua," kata Bambang Pacul kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Dalam pembahasan perdana, salah satu hal yang turut didiskusikan adalah mekanisme pemungutan suara. Panitia ad hoc mempertimbangkan sejumlah opsi, mulai dari penggunaan surat suara dengan cara mencoblos, mencontreng, hingga menggunakan cap jempol.
Menurut Bambang, berbagai opsi tersebut masih akan dirumuskan lebih lanjut dalam rangkaian rapat berikutnya sebelum menjadi bagian dari rancangan aturan yang disiapkan MPR.
Panitia ad hoc tersebut dipimpin Benny K Harman sebagai ketua. Sementara itu, posisi wakil ketua dijabat Agun Gunandjar dan sekretaris oleh Abidin Fikri.
Bambang menargetkan seluruh hasil persiapan dan pembahasan panitia ad hoc dapat diselesaikan paling lambat sehari sebelum Sidang Paripurna MPR yang dijadwalkan berlangsung pada 9 Desember 2026.
Dia menegaskan, seluruh rumusan yang disusun harus berlandaskan konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Para anggota MPR yang terlibat dalam pembahasan juga menyampaikan argumentasi masing-masing dengan mengacu pada ketentuan konstitusi.
"Karena peristiwa itu adalah peristiwa langka, perlu juga memperlakukan pembaruan-pembaruan di dalam pasal-pasal, konstitusi," ujarnya.
Baca Juga
MPR Tunjuk Habiburokhman sebagai Ketua Tim Verifikasi Calon Wapres Pengganti Gibran
Sebelumnya, Ketua MPR Ahmad Muzani mengumumkan Sidang Paripurna MPR untuk memilih dan menetapkan wakil presiden yang saat ini mengalami kekosongan jabatan diundur menjadi 9 Desember 2026.
Sidang tersebut sebelumnya dijadwalkan berlangsung pada 2 Desember 2026. Muzani menjelaskan, perubahan jadwal dilakukan setelah MPR menerima surat dari Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Muzani, Prabowo membutuhkan waktu karena memiliki agenda yang padat sekaligus perlu melakukan komunikasi dengan partai-partai politik pengusung untuk menentukan dua nama calon wakil presiden yang akan dipilih.
