Kapolri Terbitkan Peraturan Baru, Sidang Etik Jenderal Listyo Sigit Bisa Daring
JAKARTA, investortrust.id - Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menerbitkan Peraturan Polri (Perpol) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Aturan baru ini diterbitkan menjelang sidang etik terhadap mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terkait kasus penyadapan yang rencananya digelar pekan depan.
Salah satu perubahan dalam aturan baru mengenai sidang etik yang dapat digelar secara daring atau online.
Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir mengatakan Perpol Nomor 4 Tahun 2026 tersebut disahkan dan diundangkan pada Senin (16/11/2026). Dikatakan, salah satu pertimbangan penerbitan perpol tersebut untuk mengakomodasi pelaksanaan sidang etik terhadap Listyo Sigit yang merupakan jenderal polisi bintang empat.
Baca Juga
Legislator Gerindra Minta Istana Sterilkan Ring-1 Prabowo dari Orang Listyo Sigit
Menurutnya, terdapat beberapa perubahan mengenai mekanisme sidang etik yang diatur dalam perpol, salah satunya dalam Pasal 59 terkait kehadiran terduga pelanggar dalam sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP).
Pasal 59 ayat (2) dalam Perpol 7/2022 berbunyi: “Sidang KKEP wajib dihadiri oleh terduga pelanggar.” Pasal tersebut berubah menjadi: “Sidang KKEP wajib dihadiri oleh terduga pelanggar secara langsung atau melalui media elektronik atas persetujuan Ketua KKEP.”
"Artinya ada dua pilihan, terduga pelanggar bisa hadir langsung dalam sidang atau bila pelanggar tidak bisa hadir dalam ruang sidang, bisa menggunakan media elektronik seperti melalui Zoom dengan syarat atas persetujuan Ketua KKEP," papar Isir.
Perubahan lain yang signifikan adalah mekanisme susunan Majelis Sidang KKEP sebagaimana diatur di Pasal 42 ayat (3). Aturan itu sebelumnya berbunyi: “Keanggotaan dari KKEP berpangkat sama atau lebih tinggi dengan pangkat terduga pelanggar.”
Dalam Perpol 4/2026, pasal tersebut berubah menjadi: “Keanggotaan dari KKEP berpangkat setingkat lebih tinggi, sama, atau maksimal dua tingkat lebih rendah dengan pangkat terduga pelanggar.”
Dengan perubahan tersebut, ujar Isir, personel berpangkat lebih rendah satu tingkat dan lebih rendah dua tingkat dari terduga pelanggar dapat menjadi anggota KKEP. Mekanisme tersebut akan digunakan dalam sidang etik terhadap Jenderal LSP.
Baca Juga
Kepala Bakom Sebut Kepercayaan Publik ke Prabowo Melonjak 20% setelah Penangkapan Listyo Sigit
Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan empat jenderal polisi sebagai tersangka kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo. Keempat jenderal itu, yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, mantan Kadiv Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta, mantan Widyaiswara Sespim Lemdiklat Polri Irjen Eko Hadi Santoso, dan mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.
Divisi Propam Polri telah menggelar sidang etik terhadap Ahrie Sonta dan Eko Hadi. Dalam persidangan yang digelar terpisah itu, majelis etik menjatuhkan sanksi pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap Ahrie Sonta dan Eko Hadi. Namun, keduanya menyatakan banding atas pemecatan tersebut.
Sementara itu, sidang etik terhadap Listyo Sigit Prabowo dijadwalkan digelar para pekan depan. Namun, Polri belum mengungkapkan hari maupun susunan anggota majelis sidang KKEP terhadap Listyo Sigit.
