Pemindahan Badak Belum Diputuskan, Ujung Kulon Bukan Wilayah Tambang
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id – Pemerintah menegaskan pengembangan habitat kedua badak Jawa masih dalam tahap penjajakan dan belum menjadi keputusan pemindahan. Ujung Kulon, Banten, tetap dipertahankan sebagai habitat utama. Sementara itu, Kementerian ESDM menyatakan kawasan taman nasional tersebut tidak termasuk wilayah pertambangan.
Penjelasan kedua kementerian itu menjawab kekhawatiran publik mengenai keselamatan badak dan dugaan keterkaitan rencana pemindahan dengan kepentingan pertambangan. Pemerintah menyebut pengembangan populasi tambahan sebagai strategi konservasi jangka panjang.
Dalam keterangan tertulis, Senin (16/11/2026), Kementerian Kehutanan menjelaskan bahwa gagasan yang disampaikan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo bertujuan mengurangi risiko akibat terkonsentrasinya populasi badak di satu kawasan, termasuk ancaman gempa, tsunami, dan aktivitas vulkanik.
Baca Juga
Pemerintah Janji Takkan Pindahkan Badak Jawa Ujung Kulon ke Alas Purwo Tanpa Kajian Ilmiah
Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur, merupakan salah satu calon lokasi yang perlu dikaji. Lokasi definitif, jumlah individu, metode, serta waktu pemindahan belum ditetapkan.
“Pemilihan lokasi harus didasarkan pada bukti ilmiah dan penilaian risiko yang memadai,” ujar Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan Ristianto Pribadi.
Kajian harus mencakup ekosistem, pakan, air, penyakit, bencana, keamanan, kesiapan pengelolaan, serta keterlibatan masyarakat. Pembentukan populasi tambahan tetap harus menjaga keberlangsungan badak di Ujung Kulon.
Perlindungan habitat utama dilanjutkan melalui pengamanan dari perburuan, pemantauan populasi, pemulihan habitat, dan pengendalian ancaman ekologis. Kementerian Kehutanan menegaskan gagasan habitat kedua tidak menjadi dasar perubahan peruntukan ataupun pengurangan perlindungan TNUK.
Baca Juga
DPR Kaji Plus-Minus Wacana Pemindahan Badak Jawa Ujung Kulon ke Alas Purwo
Secara terpisah, Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia menjelaskan, Selasa (17/11/2026), bahwa Kepmen ESDM Nomor 65.K Tahun 2026 hanya mencakup sebagian perairan sekitar TNUK dalam penetapan wilayah pertambangan Banten, bukan kawasan taman nasional.
Menurut kementerian tersebut, belum ada izin tambang yang diterbitkan di TNUK maupun perairan sekitarnya. Proses pengusulan wilayah berlangsung sejak 2013. Usulan perairan sempat dikecualikan pada 2014, diajukan kembali pada 2015, kemudian masuk penetapan pada 2017 dan 2022 sebelum diperbarui pada 2026.
ESDM menjelaskan sebagian perairan memiliki potensi mineral berdasarkan informasi geologi. Namun, status Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) merupakan bagian perencanaan sumber daya mineral dan tidak otomatis memberikan hak menambang.
Baca Juga
Tertekan 57% Sejak Awal Tahun, Saham GOTO Masih Punya Peluang Bangkit?
Penerbitan izin masih membutuhkan pemenuhan ketentuan, termasuk kesesuaian tata ruang, Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut, serta persetujuan lingkungan. “Perlu dipahami bahwa penetapan wilayah usaha pertambangan tidak mengubah peruntukan kawasan konservasi maupun mengurangi fungsi perlindungan Taman Nasional Ujung Kulon,” tegas Anggia.
Meski demikian, keterangan belum adanya izin perlu dibedakan dari jaminan bahwa perairan tersebut tidak akan pernah ditambang. Siaran pers ESDM tidak mengumumkan pencabutan WUP. Penjelasan mengenai kewajiban perizinan juga belum merupakan hasil kajian dampak lingkungan suatu proyek tertentu.
Kedua keterangan resmi tersebut pun tidak menyajikan bukti yang mengonfirmasi klaim kandungan emas setara Freeport. Karena itu, klaim tersebut belum dapat diperlakukan sebagai fakta.
