Delapan Fraksi Setuju, RUU Tata Cara Pembentukan UU Segera Dibahas
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id — DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Tata Cara Pembentukan Undang-Undang menjadi RUU Usul Inisiatif DPR. Rancangan beleid tersebut selanjutnya akan dibahas bersama pemerintah untuk menyempurnakan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia.
Persetujuan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna ke-12 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 yang dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Sebelum pengambilan keputusan, delapan fraksi DPR RI telah menyampaikan pandangan dan pendapat terhadap RUU yang merupakan usul inisiatif Badan Legislasi (Baleg) DPR tersebut.
Untuk mengefektifkan jalannya rapat, Dasco menawarkan agar seluruh fraksi menyampaikan pandangan secara tertulis kepada pimpinan DPR. Usulan tersebut disetujui peserta rapat.
Setelah menerima pandangan seluruh fraksi, Dasco kemudian meminta persetujuan peserta rapat untuk menetapkan RUU tentang Tata Cara Pembentukan Undang-Undang sebagai RUU Usul Inisiatif DPR. Seluruh peserta rapat menyatakan setuju.
"Dengan demikian, kedelapan fraksi telah menyampaikan pendapat fraksi masing-masing," ujar Dasco.
Dalam pandangan umumnya, delapan fraksi pada prinsipnya menyetujui RUU tersebut untuk menjadi inisiatif DPR. Meski demikian, masing-masing fraksi memberikan sejumlah catatan, mulai dari pengaturan mekanisme legislasi cepat, penguatan partisipasi publik, hingga pemanfaatan teknologi dan kecerdasan buatan dalam proses pembentukan undang-undang.
Kualitas regulasi juga ditentukan oleh proses pembentukannya
Fraksi Partai Gerindra, misalnya, menekankan bahwa kualitas undang-undang tidak hanya ditentukan oleh materi muatan, tetapi juga proses pembentukannya. Gerindra mendorong pengaturan prosedur legislasi cepat dengan kriteria normatif yang terukur tanpa menghilangkan tahapan formal, keterbukaan, partisipasi masyarakat, dan ketelitian pembahasan.
Gerindra juga meminta kejelasan pengaturan metode pembentukan undang-undang, meliputi metode standar, konsolidasi, kodifikasi, dan omnibus. Selain itu, fraksi tersebut menyoroti pentingnya tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) serta pemanfaatan teknologi dan kecerdasan buatan dengan tetap memperhatikan akuntabilitas dan perlindungan data pribadi.
Sementara itu, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menekankan pentingnya tindak lanjut Putusan MK Nomor 81/PUU-XXIII/2025 secara terukur. Hal tersebut mencakup pemetaan materi yang perlu ditindaklanjuti, lembaga yang bertanggung jawab, hingga tenggat penyelesaiannya.
PKB juga mengingatkan agar mekanisme percepatan legislasi tidak mengurangi kualitas kajian dan kesempatan masyarakat untuk memberikan masukan. Fraksi ini turut mendorong penguatan mekanisme carry ove, pengaturan metode omnibus, transparansi proses legislasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan undang-undang setelah disahkan.
Adapun Fraksi PDI Perjuangan menyoroti pentingnya penataan ulang sistem pembentukan hukum nasional agar lebih adaptif, akuntabel, transparan, dan menjamin partisipasi aktif masyarakat.
PDI Perjuangan secara khusus mendorong penerapan prinsip meaningful participation yang mencakup hak masyarakat untuk didengar, hak untuk dipertimbangkan, serta hak untuk mendapatkan penjelasan.
Fraksi ini juga meminta pembatasan perubahan materi RUU setelah disepakati dalam rapat pleno Baleg maupun rapat pleno komisi. Selain itu, PDI Perjuangan mendukung penyediaan satu portal digital nasional untuk memudahkan masyarakat mengakses dokumen pembentukan undang-undang.
Soroti legislasi cepat dan penggunaan AI
Fraksi Partai Golkar menyampaikan lima prinsip utama dalam penyempurnaan RUU tersebut, yakni kepastian hukum dan legitimasi prosedural, partisipasi publik yang bermakna, kualitas materi muatan dan sinkronisasi, kesesuaian dengan nilai konstitusi, serta pengaturan mekanisme khusus antara prosedur cepat dan prosedur biasa.
Golkar juga meminta kejelasan pembagian peran dan tanggung jawab DPR, Presiden, serta DPD sesuai kewenangan konstitusional masing-masing. Pengajuan RUU di luar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) maupun penggunaan prosedur cepat harus didasarkan pada alasan urgensi yang objektif dan kriteria yang jelas.
Sementara itu, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menekankan pentingnya pemenuhan seluruh tahapan pembentukan undang-undang, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, hingga pengundangan.
PKS mengingatkan bahwa percepatan legislasi tetap harus menjamin kualitas substansi, ketelitian perumusan norma, dan partisipasi masyarakat yang bermakna.
Fraksi ini juga mendorong pembatasan perbaikan teknis naskah undang-undang setelah persetujuan bersama DPR dan Presiden agar tidak mengubah substansi norma yang telah disepakati. PKS turut menyoroti penguatan kewenangan DPD dalam pembentukan undang-undang yang berkaitan dengan kepentingan daerah.
Adapun Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) menyampaikan empat masukan strategis, yakni pengaturan fast track legislation secara terbatas, transparan, dan akuntabel; pemanfaatan kecerdasan buatan dengan tetap menempatkan keputusan legislasi pada kewenangan manusia; penguatan partisipasi publik; serta peningkatan kualitas perencanaan legislasi melalui pemantauan dan evaluasi.
PAN menilai keberhasilan legislasi tidak semata-mata diukur dari kecepatan pengesahan, tetapi juga dari kemampuannya memberikan kepastian hukum, menyelesaikan persoalan masyarakat, dan menghadirkan manfaat nyata bagi rakyat.
Selanjutnya, Fraksi Partai NasDem menilai RUU tersebut penting untuk memberikan landasan hukum yang lebih komprehensif dan sistematis dalam pembentukan undang-undang.
NasDem turut mengapresiasi pengaturan mekanisme carry over terhadap RUU yang belum selesai dibahas pada periode keanggotaan DPR sebelumnya. Fraksi ini juga menekankan bahwa penerapan prosedur legislasi cepat harus tetap memperhatikan seluruh tahapan pembentukan undang-undang dan dicantumkan dalam Prolegnas Prioritas Tahunan.
Sementara itu, Fraksi Partai Demokrat mendorong pembaruan dan harmonisasi sistem legislasi nasional agar selaras dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 beserta perubahannya.
Demokrat juga mendukung penghapusan Ketetapan MPR dari hierarki peraturan perundang-undangan dengan tetap memperhatikan keberlakuan Ketetapan MPRS/MPR berdasarkan TAP MPR Nomor I/MPR/2003.
Selain itu, Demokrat menegaskan bahwa prosedur cepat tidak boleh mengurangi kualitas pembahasan dan partisipasi publik. Fraksi ini turut mendorong tindak lanjut putusan MK secara utuh dan konsisten, serta pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan artifisial dengan tetap menjamin pengawasan manusia, keamanan informasi, dan akuntabilitas.
Berbagai catatan dari delapan fraksi tersebut akan menjadi bahan pembahasan lebih lanjut bersama pemerintah. Penyempurnaan aturan ini diharapkan dapat memperkuat sistem legislasi nasional yang lebih tertib, transparan, partisipatif, dan menghasilkan undang-undang berkualitas.
Selain menyetujui RUU tentang Tata Cara Pembentukan Undang-Undang sebagai usul inisiatif DPR, Rapat Paripurna ke-12 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 juga menyepakati perpanjangan waktu pembahasan RUU tentang Statistik.
