Banjir Terjang 8 Wilayah di Aceh, Puan Minta Evakuasi Warga Dipercepat
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id — Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah mengoptimalkan operasi tanggap darurat untuk menangani bencana banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Aceh. Evakuasi warga, penyaluran bantuan logistik, hingga kesiapan personel dan peralatan penyelamatan diminta menjadi prioritas untuk meminimalkan dampak bencana.
Puan menyampaikan keprihatinan atas bencana hidrometeorologi yang terjadi di sejumlah daerah di Aceh dalam beberapa waktu terakhir. Dia juga menyampaikan dukacita atas jatuhnya korban jiwa, termasuk seorang anak berusia dua tahun yang meninggal dunia akibat tertimbun material longsor.
“Tentunya kami menyampaikan keprihatinan atas bencana banjir dan longsor yang terjadi di sejumlah wilayah di Aceh, dan dukacita bagi korban yang meninggal dunia,” kata Puan dalam keterangan pers, Selasa (17/11/2026).
Berdasarkan catatan Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), banjir dan tanah longsor melanda tujuh kabupaten dan satu kota. Wilayah terdampak meliputi Aceh Tamiang, Gayo Lues, Aceh Tenggara, Aceh Tengah, Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Kota Subulussalam, dan Aceh Utara.
Di Kabupaten Aceh Tamiang, misalnya, banjir menyebabkan sebanyak 15.921 jiwa terdampak. Genangan air juga merendam rumah warga, jalan nasional, hingga lahan perkebunan dan pertanian.
Pemerintah didorong percepat evakuasi
Merespons kondisi tersebut, Puan meminta pemerintah memprioritaskan keselamatan masyarakat melalui percepatan evakuasi, terutama bagi warga yang berada di kawasan rawan banjir dan longsor.
“Prioritas utama adalah keselamatan warga. Pemerintah bersama Tim SAR gabungan perlu memastikan operasi penyelamatan dan tanggap bencana dilakukan secara optimal,” tuturnya.
Dia juga meminta seluruh instansi terkait meningkatkan kesiapsiagaan mengingat Pemerintah Aceh telah menetapkan status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi mulai 11 November 2026 hingga 31 Januari 2027.
Menurut Puan, kesiapan personel, peralatan, dan pemantauan kondisi wilayah harus diperkuat agar proses penyelamatan dapat segera dilakukan ketika masyarakat membutuhkan pertolongan.
“Selain pemantauan kondisi secara menyeluruh, setiap jajaran harus memastikan kesiapan personel dan peralatan sehingga dapat segera membantu masyarakat yang membutuhkan pertolongan,” jelasnya.
Selain evakuasi, Puan meminta Kementerian Sosial dan dinas sosial di daerah segera menyalurkan bantuan logistik kepada masyarakat terdampak. Bantuan tersebut, menurutnya, tidak boleh hanya diberikan kepada warga yang berada di lokasi pengungsian, tetapi juga masyarakat yang memilih bertahan di rumah meskipun wilayahnya terendam banjir.
Dia turut meminta pemerintah memastikan tempat pengungsian berada dalam kondisi aman dan nyaman, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil dan menyusui, lanjut usia, penyandang penyakit bawaan, serta penyandang disabilitas.
Puan juga mendorong pemerintah pusat turun tangan membantu penanganan bencana di Aceh. Dukungan pemerintah pusat diperlukan apabila dampak bencana dan kebutuhan penanganan di daerah telah melampaui kemampuan pemerintah daerah.
“Pemerintah pusat perlu membantu daerah yang menghadapi kebutuhan melampaui kemampuannya,” tegasnya.
