Menko Yusril Serahkan 37 Rekomendasi Kebijakan ke 50 Instansi Pemerintah
JAKARTA, investortrust.id - Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) menggelar acara penyampaian rekomendasi kebijakan tahun 2026 di Hotel Borobudur Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Dalam acara tersebut, Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra, menyerahkan 37 rekomendasi kebijakan kepada 50 kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Rekomendasi ini disusun melalui proses koordinasi lintas instansi berdasarkan mandat Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2024.
"Dalam rekomendasi kebijakan yang kami hasilkan terkandung telaah mengenai persoalan yang dihadapi, pemeriksaan terhadap ketentuan hukum dan pembagian kewenangan, penilaian atas kemungkinan penyelesaian serta langkah-langkah yang dipandang perlu untuk memperbaiki pelaksanaan kebijakan di lapangan," kata Yusril.
Baca Juga
Menurut Yusril, bobot sebuah rekomendasi kebijakan tidak dinilai dari tebalnya dokumen yang disusun, melainkan dari dampak penyelesaian masalah di instansi penerima.
"Kualitasnya tidak diukur dari panjangnya naskah atau banyaknya rapat yang dilalui. Ukurannya adalah apakah instansi penerima dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan apakah persoalan yang hendak kita selesaikan benar-benar dapat berkurang," tegas Yusril.
Dalam sambutannya, Yusril menekankan tiga fokus utama kerja pemerintah, yakni pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, pengawalan program prioritas nasional, serta pelaksanaan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto termasuk agenda Asta Cita.
Yusril meminta jajaran kementerian dan lembaga menuntaskan persoalan di tingkat instansi agar tidak membebani presiden maupun pemerintahan berikutnya.
"Jangan ada masalah kita diamkan bertahun-tahun tanpa penyelesaian sampai akhirnya habis periode pemerintahan, masalah itu tetap menggantung dan menjadi beban bagi pemerintah yang akan datang," ujar Yusril.
Yusril juga memastikan, kementerian koordinator tidak akan mengambil alih pekerjaan teknis kementerian lain maupun mencampuri kewenangan lembaga negara independen, seperti Komnas HAM dan KPK.
Pada bidang hak asasi manusia, Yusril mengingatkan seluruh instansi, termasuk aparat TNI-Polri, agar menjadikan penghormatan dan pemenuhan HAM sebagai tindakan nyata sehari-hari di lapangan, bukan sekadar tertulis di dokumen kebijakan.
Acara ini turut dihadiri sejumlah anggota Kabinet Merah Putih, pimpinan lembaga, serta para kepala daerah. Pemerintah Kota Sukabumi tercatat sebagai salah satu daerah penerima rekomendasi strategis tersebut terkait rencana pembangunan Balai Pemasyarakatan (Bapas) guna memperkuat layanan pemasyarakatan di wilayahnya. (M-4)
