Menko Dudung: 140 WNI Pelaku Online Scam di Filipina Bakal Dipulangkan
JAKARTA, Investortrust.id - Sebanyak 140 warga negara Indonesia (WNI) yang terlibat dalam kasus penipuan daring atau online scam di Filipina akan dipulangkan ke Tanah Air pada 25 November 2026. Hal itu disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Dudung Abdurachman seusai bertemu Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Dudung mengatakan proses pemulangan tersebut sedang diurus oleh tim dari Mabes Polri bersama Kementerian Luar Negeri. Pemerintah juga telah mengantisipasi berbagai kasus penyelundupan dan aktivitas ilegal lintas negara, termasuk praktik penipuan daring.
Baca Juga
Kemenkomdigi-Polri Perkuat Pemberantasan Judol Lintas Negara dan Scam
"Tim dari Mabes Polri sudah berangkat. Online scammer ini ada 140 yang nanti akan dikembalikan, termasuk dari tim Deplu juga nanti rencana tanggal 25 (november) akan dikembalikan," jelas Dudung.
Ia mengatakan rencana pemulangan tersebut juga akan dihadiri sejumlah pejabat pemerintah. Dudung menyebut dirinya bersama Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto, Menteri Luar Negeri (Menlu) Arrmanatha Nasir, dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dijadwalkan hadir dalam prosesi tersebut.
"Memang ada penyelundupan-penyelundupan dan ini juga sudah kita antisipasi," kata Dudung.
Menurut dia, pengawasan dilakukan bersama sejumlah instansi, termasuk kepolisian, imigrasi, dan bea cukai.
Baca Juga
Indonesia Bentuk Indonesia Desk di Kamboja untuk Tangani 'Online Scam'
Kasus WNI yang terlibat sindikat online scam bukan pertama kali terjadi. Sepanjang 2020 hingga 2025, sekitar 10.000 WNI tercatat terlibat dalam praktik tersebut di 10 negara, dengan sekitar 1.500 orang di antaranya diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Sementara itu, KBRI Phnom Penh mencatat 11.986 WNI meminta bantuan pemulangan dari Kamboja sepanjang Januari hingga Juni 2026. Lonjakan tersebut terjadi di tengah operasi penindakan besar-besaran pemerintah Kamboja terhadap jaringan online scam.
