Soal Desakan Buka Ijazah Anggota DPR, Ini Penjelasan Dasco
JAKARTA, investortrust.id — Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menegaskan data riwayat pendidikan anggota DPR dapat ditelusuri melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini karena dokumen persyaratan pendidikan telah diserahkan para calon anggota legislatif (caleg) saat mengikuti proses pencalonan dalam pemilu.
Pernyataan tersebut disampaikan Dasco merespons desakan masyarakat agar seluruh anggota DPR membuka dan memverifikasi ijazah pendidikan mereka, mulai dari jenjang sekolah menengah hingga perguruan tinggi. Tuntutan transparansi tersebut belakangan mengemuka, salah satunya melalui petisi yang mendorong keterbukaan latar belakang pendidikan para wakil rakyat.
Baca Juga
DPR Kaji Plus-Minus Wacana Pemindahan Badak Jawa Ujung Kulon ke Alas Purwo
"Sebenarnya kan kalau dalam pencalonan sebagai anggota DPR itu kan di KPU kan sebenarnya itu terbuka, sehingga bisa dilihat mungkin itu di KPU data-data mengenai calon sebelum jadi pada waktu menjadi calon legislatif itu ada semua," ujar Dasco di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Menurut Dasco, setiap calon anggota DPR telah melalui mekanisme administrasi pencalonan yang mengharuskan mereka memenuhi sejumlah persyaratan sesuai ketentuan perundang-undangan. Salah satunya adalah menyerahkan dokumen yang berkaitan dengan kualifikasi pendidikan kepada KPU.
Politikus Partai Gerindra tersebut mengatakan, informasi mengenai latar belakang pendidikan para anggota DPR dapat ditelusuri melalui data pencalonan yang disampaikan ketika mereka masih berstatus sebagai caleg.
"Sehingga bisa dilihat mungkin itu di KPU data-data mengenai calon sebelum jadi pada waktu menjadi calon legislatif itu ada semua," tegasnya.
Persyaratan pencalonan anggota DPR diatur dalam Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 atau UU Pemilu.
Dalam ketentuan tersebut, salah satu syarat bagi calon anggota DPR adalah memiliki pendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas (SMA), madrasah aliyah (MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), madrasah aliyah kejuruan (MAK), atau sekolah lain yang sederajat.
Selain persyaratan pendidikan, calon anggota DPR juga diwajibkan berusia paling rendah 21 tahun, bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta mampu berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia.
Baca Juga
Dasco Sebut 3 Nama di Bursa Calon Wapres Adalah Kader Terbaik Gerindra
Calon anggota legislatif juga harus menjadi anggota partai politik peserta pemilu dan memenuhi persyaratan administratif lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Polemik mengenai transparansi riwayat pendidikan anggota DPR kembali menyoroti tuntutan publik terhadap akuntabilitas pejabat negara. Keterbukaan informasi tersebut dinilai penting untuk memastikan para wakil rakyat memenuhi persyaratan pencalonan sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif.
Meski demikian, akses masyarakat terhadap dokumen pencalonan tetap harus memperhatikan ketentuan keterbukaan informasi publik dan perlindungan data pribadi yang berlaku.
