Anggota Fraksi PDIP Sepakat Gulirkan Hak Menyatakan Pendapat soal Ijazah Gibran
JAKARTA, investortrust.id - Sebanyak 110 anggota Fraksi PDIP DPR sepakat untuk menggulirkan hak menyatakan pendapat (HMP) terkait polemik dokumen pendidikan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka. kesepakatan itu dilakukan setelah Fraksi PDIP DPR RI menggelar rapat fraksi di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Ketua Fraksi PDIP DPR Utut Adianto memyatakan, dalam rapat itu, sebanyak 110 anggota Fraksi PDIP DPR telah sepakat HMP.
"Karena kita ini kan memang kita header demokrasi, demokrasi kita terpimpin. Jadi satu iya, semua iya," kata Utut seusai rapat dikutip dari Antara.
Baca Juga
50 Anggota DPR Teken Hak Menyatakan Pendapat Terkait Polemik Ijazah Gibran
Menurutnya, HMP diajukan Fraksi PDIP dengan merujuk Pasal 7A dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur soal pemberhentian presiden atau wakil presiden.
Selanjutnya, Utut menyampaikan Fraksi PDIP akan meneruskan kesepakatan itu ke pimpinan DPR untuk segera ditindaklanjuti.
Pada prinsipnya, dia mengatakan semua pihak perlu menjaga upaya berbangsa, bernegara, dan bersaudara. Dia menegaskan bahwa kesepakatannya itu tetap dijalankan dengan damai.
"Kita tadi mengambil keputusan terhadap hak orang per orang, termasuk itu kita tidak pernah menghalangi," kata dia.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan Istana menghormati proses politik di DPR terkait penggunaan hak menyatakan pendapat (HMP) dalam merespons polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
"Kalau berkenaan dengan proses yang terjadi di DPR itu tentunya adalah proses politik yang juga harus sama-sama kita hormati," kata Prasetyo di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Baca Juga
DPR Terima Usulan Hak Menyatakan Pendapat soal Ijazah Gibran, Puan: Akan Ditindaklanjuti
Dia mengatakan DPR maupun setiap anggotanya memiliki hak yang dapat digunakan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga legislatif.
"Bagaimanapun memang ada hak-hak yang dimiliki oleh DPR maupun oleh anggota DPR," kata Prasetyo.
