Perburuan Politik di Balik Toga
Oleh: Bambang Intojo - Pengamat transformasi sosial politik era digital, alumni Universitas Indonesia
INVESTORTRUST - Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden pada 12 November 2026 menjadi babak baru dari polemik yang selama beberapa waktu terakhir berkembang di ruang politik dan pengadilan. Setelah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo dan pimpinan MPR, Gibran menyatakan berhenti atas permintaan sendiri. Prabowo menerima dan menghormati keputusan tersebut.
Namun, pengunduran diri itu tidak serta-merta menjawab persoalan yang lebih mendasar: apakah seluruh proses yang mengantarkan Gibran sampai pada titik ini benar-benar merupakan pencarian keadilan, atau justru sebuah perburuan politik yang menggunakan pengadilan sebagai instrumennya?
Ada sesuatu yang menggelisahkan dari perkembangan perkara ini. Sasaran politik seolah-olah sudah ditentukan lebih dahulu. Proses pengadilan kemudian menjadi jalan untuk mencari pembenaran melalui konstruksi tekstual dan formalisme administratif.
Dokumen dipelototi, istilah diperdebatkan, dan ketidaksesuaian rumusan dicari. Persoalan yang sesungguhnya lebih luas dipersempit menjadi pertarungan antara selembar dokumen dan tafsir atas teks peraturan.
Padahal, pendidikan bukan sekadar urusan dokumen. Ada jenjang, proses pembelajaran, pengakuan akademik, dan kualifikasi yang saling berkaitan. Seseorang yang telah diterima secara sah, menempuh pendidikan, dan memperoleh gelar dari perguruan tinggi yang diakui negara tentu memiliki rekam jejak akademik yang tidak bisa begitu saja diabaikan.
Pengakuan pendidikan tinggi memang tidak otomatis menghapus seluruh persyaratan administratif pendidikan sebelumnya. Namun, pengakuan tersebut semestinya menjadi bagian penting dalam menilai substansi kualifikasi seseorang. Hukum tidak boleh berhenti pada pembacaan tekstual tanpa mempertimbangkan konteks dan tujuan dari persyaratan yang dibuat.
Di sinilah bahaya formalisme hukum. Ketika teks dipisahkan dari substansinya, ketidaksesuaian administratif dapat dibangun menjadi persoalan yang jauh lebih besar. Persoalan substantif digeser menjadi persoalan tekstual yang lebih mudah diperdebatkan, lalu hasil pergeseran itu dipakai untuk menyerang sasaran.
Bahkan, keputusan administratif yang kemudian dibatalkan pengadilan tidak otomatis membuktikan adanya kesalahan pribadi, apalagi tindak pidana oleh pejabat yang menerbitkannya. Harus ada pembuktian tersendiri mengenai kewenangan, prosedur, kesalahan, dan unsur kesengajaan.
Hukum bukan mesin untuk memproduksi kesalahan.
Perburuan politik semacam ini tidak hanya berlangsung di ruang pengadilan. Ia juga berlangsung dalam pembentukan opini publik.
Ada dua mekanisme psikologis yang menarik untuk diperhatikan.
Pertama, confirmation bias atau bias konfirmasi. Orang cenderung mencari, memilih, dan menafsirkan informasi yang sesuai dengan keyakinannya sejak awal. Mereka yang sejak semula tidak menyukai Gibran akan lebih mudah menerima setiap informasi yang memperkuat keyakinan tersebut. Fakta yang mendukung kesimpulan sebaliknya cenderung diabaikan atau dianggap tidak relevan.
Kedua, appeal to authority atau argumentasi yang bersandar pada otoritas. Dalam konteks ini, toga hakim, meja pengadilan, dan putusan lembaga peradilan dapat digunakan untuk membangun kesan bahwa suatu kesimpulan pasti benar karena telah memperoleh legitimasi institusional.
Padahal, otoritas tidak boleh menggantikan argumentasi. Putusan pengadilan tetap harus bisa diuji melalui pertimbangan hukum, konsistensi penalaran, fakta, dan substansinya.
Ketika kedua mekanisme ini bertemu, terbentuklah lingkaran yang berbahaya. Konstruksi hukum memberikan legitimasi kepada narasi politik, sementara bias konfirmasi membuat publik semakin mudah menerima narasi tersebut.
Akhirnya, yang diperdebatkan bukan lagi benar atau salahnya suatu argumentasi, melainkan siapa yang memiliki otoritas untuk menyatakan dirinya benar.
Baca Juga
Ada ironi politik yang tidak kalah menjijikkan.
Proses pencalonan Gibran dahulu melibatkan banyak pihak. Ada yang membuka jalan, ada yang mendukung, ada yang membiarkan, dan ada yang menikmati keuntungan politiknya. Kemenangan Prabowo-Gibran merupakan hasil dari keseluruhan proses tersebut.Tanpa konfigurasi politik itu, jalan menuju kemenangan Prabowo mungkin akan berbeda.
Namun, sekarang kita menyaksikan sebagian pihak yang dahulu menikmati hasilnya justru mengambil jarak. Mereka tampil seolah-olah tidak pernah menjadi bagian dari proses tersebut. Bahkan, ada yang paling lantang meminta Gibran mundur.
Ibarat gerombolan copet. Setelah berhasil mencopet, copet yang paling lemah diteriaki, dituding, lalu dihajar massa. Sementara copet-copet lainnya sudah lebih dahulu kabur sambil membawa hasil copetannya.
Inilah yang membuat perburuan politik ini terasa begitu brutal. Orang yang paling lemah dijadikan sasaran, sedangkan mereka yang memperoleh keuntungan lebih besar tidak pernah benar-benar dimintai pertanggungjawaban.
Sikap kritis terhadap Gibran, termasuk kritik terhadap proses pencalonannya, tentu sah dan diperlukan. Namun, kritik tidak boleh berubah menjadi pembenaran atas segala cara untuk menyingkirkannya. Bahkan mereka yang sejak awal tidak mendukung pasangan Prabowo-Gibran pun semestinya tetap mempertahankan prinsip keadilan. Tidak menyukai seseorang bukan alasan untuk membenarkan perlakuan yang tidak adil terhadapnya.
Kalau memang ada persoalan hukum, periksa dan buktikan secara terbuka. Kalau ada kesalahan administratif, selesaikan sesuai hukum. Kalau ada tindak pidana, buktikan unsur-unsurnya. Jangan mencampuradukkan semuanya menjadi satu perburuan.
Pengunduran diri Gibran juga tidak boleh menjadi akhir dari pertanyaan tentang tanggung jawab semua pihak yang dahulu terlibat dan menikmati proses pencalonannya.
Jangan sampai pengadilan bukan lagi tempat mencari keadilan, melainkan pembenaran, tempat memformalkan keputusan yang sudah dibuat di luar ruang sidang.
Inilah zaman edan. Semua berlomba ngedan, sebab kalau tidak ikut ngedan, tidak akan kebagian.
Tetapi ada sesuatu yang lebih berbahaya daripada politik yang kehilangan rasa malu: ketika hukum ikut kehilangan keberanian untuk membedakan substansi dari formalitas.
Toga hakim semestinya menjadi lambang independensi dan keadilan, bukan selubung bagi perburuan politik.***
