Ekonom: Investor Butuh Kepastian Institusional, Bukan Sekadar Jaminan Politik

JAKARTA, investortrust.id – Kepercayaan investor diyakini sebagai salah satu fondasi penting dalam menjaga keberlanjutan investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional. Indonesia pun dinilai memiliki momentum untuk terus memperkuat kredibilitas pasarnya, terutama di tengah dinamika ekonomi global dan domestik.

Ekonom Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, mengutarakan kredibilitas tersebut akan semakin kokoh ketika komitmen diwujudkan melalui implementasi kebijakan yang terukur, keterbukaan informasi, serta penegakan aturan yang memberikan kepastian dalam menjalankan usaha.

Menurut dia, persepsi investor domestik maupun asing sangat dipengaruhi oleh bagaimana pemerintah menjaga kepastian institusional dan arah kebijakan ekonomi. Syafruddin menegaskan, pelaku pasar akan mencermati langkah pemerintah dalam menjamin stabilitas regulasi, melindungi kontrak investasi, serta memperkuat koordinasi antar-lembaga.

“Investor membutuhkan kepastian institusional, bukan sekadar jaminan politik. Pemerintah harus menjaga kepastian kontrak, menertibkan regulasi, memperkuat tata kelola pasar modal, serta menyampaikan arah kebijakan secara konsisten,” kata Syafruddin pada Jumat (13/11/2026).

Ia menjelaskan, kepastian regulasi dan koordinasi pemerintahan yang solid dapat menekan persepsi risiko. Dengan begitu, investor akan lebih optimistis dalam melakukan ekspansi, percepatan realisasi proyek, serta permintaan tingkat imbal hasil juga akan lebih wajar.

“Dampak positifnya akan terasa pada pembiayaan dunia usaha, penciptaan lapangan kerja, dan pencapaian target pertumbuhan ekonomi,” tandasnya.

Urgensi pembenahan tata kelola ini mencuat setelah pasar modal nasional terguncang hebat pada pertengahan Oktober lalu, menyusul pengumuman Morgan Stanley Capital International (MSCI) yang membuka konsultasi penurunan status indeks saham Indonesia dari Emerging Market menjadi Standalone Market.

Transparansi struktur kepemilikan emiten

Sebagaimana disorot dalam laporan Bloomberg Businessweek Indonesia, peringatan keras tersebut memicu koreksi tajam pada Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Ini akibat kekhawatiran investor global terhadap struktur kepemilikan yang kurang transparan, dugaan perdagangan terkoordinasi, serta lemahnya penegakan hukum dan pemberian sanksi yang tegas oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Bursa Efek Indonesia (BEI).

Dalam konteks pasar modal, Guru Besar Fakultas Ekonomi Unand itu juga menyoroti penguatan tata kelola sebagai langkah strategis dalam merespons perhatian MSCI terhadap pasar modal Indonesia. Menurut Syafruddin, hal tersebut dapat ditindaklanjuti melalui langkah perbaikan yang terukur, transparansi informasi, serta peningkatan kualitas data dan aksesibilitas pasar.

Respons konkret tersebut dipercaya akan memberi gambaran jelas bagi investor, mengenai komitmen Indonesia dalam meningkatkan kredibilitas dan daya saing pasar modal.

Syafruddin menambahkan, keberlanjutan investasi juga ditopang oleh strategi pemerintah dalam menjaga kesinambungan kebijakan dan menciptakan iklim usaha yang kondusif.

“Kepercayaan investor perlu ditopang oleh kepastian kebijakan, konsistensi regulasi, dan kemampuan pemerintah menjaga iklim investasi yang kondusif,” tegasnya.

Dia mengingatkan bahwa capaian realisasi investasi menjadi dasar penting dalam menjaga komitmen penanaman modal pada periode berikutnya. Pasalnya, angka realisasi yang telah tercatat mencerminkan aktivitas investasi yang berjalan, tetapi tidak semerta-merta mendorong masuknya investasi baru.