Kemenkomdigi Waspadai Serangan Siber, PDN dan Layanan Pemerintah Diperketat

JAKARTA, Investortrust.id - Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman serangan siber yang menyasar situs dan layanan digital pemerintah. Seluruh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta penyelenggara sistem elektronik (PSE) lingkup publik diminta memperkuat pengamanan sistem.

Direktur Strategi dan Kebijakan Teknologi Pemerintah Digital Kemenkomdigi, Aries Kusdaryono mengatakan bahwa ancaman tersebut memang belum terverifikasi. Namun, seluruh instansi tetap perlu menyiapkan langkah antisipasi untuk menjaga keberlangsungan layanan publik digital.

“Kita tidak boleh mengabaikan potensi risiko ancaman serangan tersebut. Karena itu, kami meminta seluruh instansi meningkatkan pengamanan sistem, memperkuat pemantauan, dan memastikan kesiapan penanganan apabila ditemukan indikasi serangan. Prioritas kita adalah menjaga keamanan dan keberlangsungan layanan digital pemerintah,” ujar Aries dalam keterangan tertulis, Selasa (10/11/2026).

Sebagai langkah antisipasi, Ditjen Teknologi Pemerintah Digital Kemenkomdigi menerbitkan tiga surat imbauan pada 9 November 2026. Surat tersebut ditujukan kepada pengguna Pusat Data Nasional 1 (PDN-1) dan Government Cloud, pejabat nama domain kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, serta seluruh PSE lingkup publik.

Baca Juga

Serangan Siber di Indonesia Naik 1,6 Juta Kali per Hari, Publik Diminta Siaga 72 Jam

Imbauan tersebut merupakan tindak lanjut atas Security Advisory Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang diterbitkan pada 8 November 2026. Pengelola sistem diminta memperkuat pengamanan, meningkatkan pemantauan jaringan, memeriksa kerentanan, serta menyiapkan koordinasi penanganan insiden.

Ancaman serangan siber sebelumnya beredar melalui media sosial dan disebut sebagai bentuk penolakan terhadap penerapan Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN). Namun, BSSN melalui Government Computer Security Incident Response Team (Gov-CSIRT) Indonesia menyatakan keaslian ancaman maupun kemampuan pelaku belum terverifikasi.

Sejumlah potensi serangan tetap perlu diwaspadai, mulai dari Distributed Denial of Service (DDoS), perubahan tampilan situs (defacement), eksploitasi celah keamanan, hingga pembajakan DNS. Ancaman lainnya berupa phishing dan penyebaran informasi palsu yang dapat mengganggu layanan maupun menipu masyarakat.

Kemenkomdigi meminta instansi memastikan kesiapan tim tanggap insiden, memperkuat autentikasi akun administrator, dan memperbarui perangkat lunak. Pengelola juga diminta meningkatkan perlindungan terhadap serangan DDoS serta memastikan pencadangan data dan mekanisme pemulihan layanan berjalan baik.

Masyarakat turut diminta waspada terhadap email, pesan, dan tautan yang mengatasnamakan instansi pemerintah, terutama yang berkaitan dengan isu pajak digital. “Keamanan siber merupakan tanggung jawab bersama. Kami meminta seluruh instansi mempertahankan kewaspadaan dan kesiapsiagaan, sehingga infrastruktur digital pemerintah, data, dan layanan publik tetap terlindungi,” tutup Aries.

Jika menemukan indikasi serangan atau gangguan keamanan pada layanan PDN-1 dan Government Cloud, instansi pengguna dapat melapor melalui kanal resmi PDN-CSIRT di https://csirtpdn.layanan.go.id atau email pdn-csirt@layanan.go.id. Masyarakat juga diimbau hanya mengakses layanan pemerintah melalui situs resmi dan tidak memberikan kata sandi maupun data sensitif melalui kanal yang belum dipastikan keasliannya.