Prabowo, Jokowi, Listyo, dan Neorba

Oleh: Bambang Intojo - Pengamat transformasi sosial politik era digital, alumni Universitas Indonesia

INVESTORTRUST - Pengungkapan kasus penyadapan yang menyeret nama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membuka pertanyaan politik yang lebih besar daripada sekadar siapa menyadap siapa. Mengapa kasus yang sesungguhnya sangat sensitif ini muncul ke permukaan? Siapa yang berkepentingan mengungkapnya? Dan sejauh mana pengungkapan tersebut dapat mempengaruhi hubungan Prabowo, Jokowi, dan jaringan kekuasaan yang selama ini menopang pemerintahan?

Listyo bukan sekadar pejabat kepolisian. Ia memiliki posisi strategis dalam konfigurasi kekuasaan selama pemerintahan Jokowi dan kemudian Prabowo. Karena itu, persoalan yang menyentuh dirinya berpotensi merembet ke jaringan politik dan institusional yang lebih luas.

Ada kemungkinan kasus ini merupakan bagian dari persaingan antar-kelompok di dalam kekuasaan. Namun, siapa yang berada di belakangnya dan apa tujuannya belum dapat dipastikan. Yang menarik justru konsekuensi politiknya: pengungkapan penyadapan dapat membuka jaringan yang sebelumnya tersembunyi, sekaligus mengubah keseimbangan di antara para pemain.

Apakah Prabowo memahami seluruh konsekuensi dari penyingkapan kasus ini? Apakah ia sedang membiarkan proses tersebut berjalan untuk mengurangi pengaruh jaringan lama, atau justru berisiko membuka pertarungan yang lebih luas daripada yang diperhitungkan?

Prabowo, Jokowi, dan Jaringan Aparat

Kemenangan Prabowo pada Pilpres 2024 tidak bisa dilepaskan dari dukungan Jokowi. Pencalonan Gibran sebagai wakil presiden, dukungan jaringan politik, serta kesinambungan sebagian kekuatan birokrasi dan ekonomi menjadi bagian penting dari perkawinan politik tersebut. Prabowo memperoleh jalan menuju Istana, sementara Jokowi berharap pengaruh politiknya tetap terpelihara setelah meninggalkan jabatan presiden.

Namun, perkawinan politik tidak selalu menghasilkan kesetiaan permanen. Setelah kekuasaan diperoleh, kepentingan masing-masing pihak dapat berubah. Prabowo membutuhkan ruang untuk membangun kekuasaannya sendiri. Jokowi, sebaliknya, berkepentingan mempertahankan pengaruh yang telah dibangun selama sepuluh tahun. Gibran menjadi simpul penting karena kedudukannya sebagai wakil presiden sekaligus simbol kesinambungan politik Jokowi.

Perubahan hubungan keduanya tidak dapat dilepaskan dari dinamika di tubuh TNI dan Polri. Kedua institusi ini bukan kelompok yang sepenuhnya homogen. Ada faksi, jaringan perwira aktif dan purnawirawan, hubungan patronase, serta kepentingan kelembagaan yang tidak selalu sejalan.

Di lingkungan TNI, sejumlah jaringan purnawirawan jenderal dan perwira aktif memiliki sejarah serta kedekatan politik yang berbeda. Di Polri, hubungan antar-pimpinan, jaringan patronase, dan perebutan posisi strategis juga dapat membentuk faksi-faksi dengan kepentingan masing-masing.

Karena itu, perubahan hubungan Prabowo-Jokowi berpotensi mengubah keseimbangan di kedua institusi tersebut. Sebagian jaringan mungkin lebih dekat dengan Prabowo, sebagian memiliki hubungan historis dengan Jokowi, sementara yang lain lebih mengutamakan kepentingan institusinya sendiri.

Dalam konteks ini, Listyo menjadi figur penting. Jika pengungkapan kasus penyadapan berkembang menjadi persoalan politik, ia bisa berada di tengah pertarungan antara jaringan lama dan konfigurasi kekuasaan baru. Bahkan, muncul pertanyaan apakah Listyo sedang diposisikan sebagai kambing hitam untuk menanggung persoalan yang sesungguhnya melibatkan jaringan lebih luas.

Jokowi pun berpotensi terseret, terutama jika kasus tersebut dikaitkan dengan jaringan kekuasaan pada masa pemerintahannya. Tetapi kemungkinan ini perlu diuji. Apakah memang ada upaya sistematis untuk memutus jaringan lama, ataukah pengungkapan kasus penyadapan justru berkembang di luar kendali para aktor politik yang terlibat?

Prabowo juga menghadapi persoalan legitimasi pemerintahannya sendiri. Sejumlah pidatonya yang kontroversial, pernyataan spontan yang terkesan tanpa perhitungan, bahkan kadang dianggap asal bicara, berpotensi menggerus citra kepemimpinannya. Kritik terhadap gaya komunikasinya semakin terasa ketika dihadapkan pada persoalan substantif pemerintahan.

Dua program besar, Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), menjadi contoh penting. Keduanya terus dibela sebagai program unggulan pemerintahan, tetapi pelaksanaannya menghadapi kritik mengenai tata kelola, pemborosan, konflik kepentingan, dan dugaan penyimpangan. Berbagai persoalan itu belum dengan sendirinya membuktikan korupsi secara menyeluruh, tetapi cukup untuk menimbulkan pertanyaan serius mengenai pengawasan dan pertanggungjawaban.

Persoalannya menjadi lebih sensitif karena unsur TNI dan Polri terlibat aktif dalam berbagai kegiatan pendukung program tersebut. Pemerintah membutuhkan dukungan aparat untuk menjalankan agenda besar itu. Sebaliknya, ketika muncul persoalan, keterlibatan aparat dapat ikut menyeret institusi ke dalam kontroversi.

Di sinilah paradoksnya. Prabowo membutuhkan dukungan TNI dan Polri untuk menjaga stabilitas dan menjalankan program pemerintahannya. Namun, keterlibatan mereka dalam program yang bermasalah juga dapat menjadi beban politik. Kritik terhadap MBG dan KDMP tidak lagi hanya menyangkut kebijakan, tetapi berpotensi menyentuh kepentingan institusi dan jaringan yang berada di belakang pelaksanaannya.

Dalam situasi popularitas yang tertekan, pembentukan musuh bersama dapat menjadi instrumen politik. Perhatian publik dapat dialihkan dari persoalan kinerja dan tata kelola menuju pertarungan dengan pihak yang dicitrakan sebagai pengganggu pemerintahan. Jika Listyo atau jaringan Jokowi menjadi sasaran utama, pertanyaannya adalah apakah mereka memang bertanggung jawab atas persoalan yang diungkap, atau justru sedang dijadikan pihak yang menanggung beban politik lebih luas.

Neorba: Kekuasaan Tanpa Satu Pusat

Konfigurasi tersebut dapat dijelaskan melalui konsep Neorba - Neo Orde Baru. Neorba bukan Orde Baru jilid dua, melainkan mutasi pola kekuasaan Orde Baru dalam lingkungan politik yang berbeda.

Orde Baru bertumpu pada sentralisasi kekuasaan di sekitar Soeharto. Militer, birokrasi, partai politik, dan kekuatan ekonomi bergerak dalam orbit satu pusat kekuasaan. Dalam Neorba, kekuasaan tidak sepenuhnya terpusat pada satu figur. Ia terbentuk melalui jaringan kelompok yang saling membutuhkan, bernegosiasi, sekaligus bersaing.

Ada tiga karakter utama yang perlu diperhatikan.

Pertama, otoritarianisme tanpa diktator. Kekuasaan dapat bergerak semakin dominan tanpa harus bertumpu pada seorang diktator tunggal. Konsolidasi dilakukan melalui penguasaan institusi, kooptasi elite, pembatasan ruang oposisi, dan pengaturan akses terhadap kekuasaan.

Kedua, rezim transaksi. Kekuasaan dipelihara melalui pertukaran kepentingan. Jabatan, proyek APBN, konsesi sumber daya alam, serta akses ekonomi menjadi bagian dari mekanisme menjaga loyalitas dan keseimbangan antarkelompok. Kabinet gemuk dan proyek-proyek besar dapat menjadi instrumen pembagian ruang kekuasaan, sekaligus sumber rente yang diperebutkan.

Ketiga, rezim algoritma. Pertarungan politik tidak hanya berlangsung melalui institusi dan aparat, tetapi juga melalui pengelolaan perhatian publik. Buzzer, influencer, perang narasi, pembentukan musuh bersama, dan pengalihan isu menjadi instrumen pembentukan legitimasi.

Dalam Orde Baru, musuh bersama relatif permanen dan terpusat: komunisme, PKI, serta ancaman terhadap stabilitas negara. Dalam Neorba, musuh bersama lebih lentur dan dapat berubah mengikuti kebutuhan politik. Ia bisa berupa oposisi, pengkritik pemerintah, kelompok yang dicap radikal, atau pihak yang dianggap mengganggu persatuan dan stabilitas.

Peran algoritma membuat proses ini semakin efektif. Isu tertentu dapat diperbesar, figur tertentu didelegitimasi, sementara persoalan lain tenggelam oleh banjir informasi. Ketika kepentingan Prabowo dan Jokowi mulai berbeda, musuh bersama pun dapat berubah fungsi. Mantan sekutu bahkan berpotensi perlahan-lahan dicitrakan sebagai bagian dari masalah.

Dalam sistem seperti ini, konflik antar-elite tidak otomatis menjadi ancaman bagi rezim. Selama pertarungan masih berlangsung di dalam pagar koalisi, konflik justru dapat menjadi mekanisme untuk menata ulang pengaruh dan pembagian sumber daya. Konsolidasi tidak berarti semua aktor sepakat. Mereka tetap bersaing, tetapi masih berkepentingan mempertahankan bangunan kekuasaan yang sama.

Maka, pengungkapan kasus penyadapan perlu dibaca lebih jauh daripada persoalan Listyo dan Polri. Ia mungkin menjadi pintu masuk bagi penataan ulang jaringan kekuasaan, tetapi juga dapat membuka konflik yang sulit dikendalikan. Prabowo mungkin ingin membangun kemandirian politik dari bayang-bayang Jokowi. Namun, ia tidak bisa begitu saja melepaskan diri dari jaringan aparat, partai, birokrasi, dan kepentingan ekonomi yang ikut menopang kekuasaannya.

Pergantian presiden tidak otomatis mengakhiri jaringan kekuasaan pendahulunya. Sebaliknya, berakhirnya pengaruh seorang patron juga tidak otomatis membuat presiden penggantinya benar-benar mandiri.

Itulah paradoks Neorba: kekuasaan tidak lagi sepenuhnya berada di tangan satu orang, tetapi tersebar di antara kelompok-kelompok yang saling membutuhkan, saling mengawasi, dan sewaktu-waktu dapat saling menyingkirkan. Dalam pertarungan itu, Listyo bisa menjadi aktor, sasaran, atau bahkan korban. Jokowi bisa kehilangan pengaruh, tetapi belum tentu seluruh jaringannya ikut hilang. Dan Prabowo, meskipun berada di puncak kekuasaan formal, belum tentu sepenuhnya mengendalikan permainan. ***