Tantangan Komunikasi era Prabowo: Media di Kota, Pembangunan di Desa
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id — Agenda pembangunan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang tersebar hingga wilayah desa dan kabupaten menghadapi tantangan komunikasi tersendiri. Di satu sisi, berbagai program prioritas membutuhkan ruang dan lokasi yang lebih memungkinkan tersedia di luar pusat kota. Di sisi lain, pusat perhatian media nasional dan aktivitas kreator digital masih terkonsentrasi di Jakarta dan kawasan Jabodetabek.
Kondisi tersebut memunculkan kesenjangan antara lokasi pembangunan dan pusat pembentukan opini publik. Program pemerintah yang berlangsung di berbagai daerah berpotensi tidak memperoleh perhatian yang sebanding apabila pemberitaan dan distribusi informasi lebih banyak bertumpu pada isu-isu yang dekat dengan pusat pemerintahan.
Hampir seluruh kantor pusat media nasional berada di Jakarta, sementara banyak influencer besar juga beraktivitas di Jabodetabek. Sebaliknya, sejumlah agenda pembangunan Prabowo berlangsung di desa, wilayah kabupaten, serta kawasan pinggiran kota yang tersebar di berbagai penjuru Indonesia.
Baca Juga
Persoalan ini menjadi tantangan komunikasi pembangunan. Keberhasilan program pemerintah tidak cukup hanya diukur dari pelaksanaan proyek, tetapi juga perlu disampaikan kepada publik melalui informasi yang akurat, berimbang, dan menjangkau masyarakat luas.
Bangun dari Desa Butuhkan Ruang
Arah pembangunan dari desa merupakan bagian dari Asta Cita keenam Presiden Prabowo, yakni "Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan."
Sejumlah program pendidikan pemerintah memperlihatkan kebutuhan ruang yang cukup besar sehingga lokasi pembangunan lebih memungkinkan berada di luar pusat kota yang padat.
Program Sekolah Rakyat, misalnya, membutuhkan lahan sekitar 10 hektare untuk menyediakan ruang belajar jenjang SD hingga SMA, asrama, dan fasilitas pendukung.
Sementara itu, Sekolah Garuda Baru membutuhkan lahan sekitar 20 hektare yang mencakup asrama, rumah guru, sarana olahraga, dan fasilitas kegiatan pembelajaran. Sekolah Nasional Terintegrasi juga membutuhkan lahan minimal 20 hektare.
Luas 20 hektare setara dengan 200.000 meter persegi. Kebutuhan satu hamparan lahan seluas itu tentu menjadi tantangan tersendiri apabila harus dipenuhi di pusat kota padat seperti Jakarta, terutama dari sisi ketersediaan, keterjangkauan harga, kesiapan lahan, dan aksesibilitas.
Untuk itu, pemilihan lokasi di pinggiran kota maupun wilayah kabupaten menjadi salah satu konsekuensi dari kebutuhan ruang pembangunan tersebut. Implikasinya, hasil pembangunan perlu diliput dan dikomunikasikan dari lokasi yang tidak selalu mudah dijangkau oleh media nasional yang berkantor di Jakarta.
Biaya Liputan Menjadi Tantangan Media
Meliput dinamika politik dan kebijakan di Jakarta relatif lebih mudah bagi redaksi media nasional yang memiliki kantor pusat di ibu kota. Reporter dapat menjangkau kementerian, lembaga, parlemen, maupun pusat pengambilan keputusan dengan waktu dan biaya yang lebih terukur.
Kondisinya berbeda ketika wartawan harus melihat langsung hasil pembangunan sekolah atau fasilitas publik di kabupaten yang jauh dari pusat kota. Liputan semacam itu membutuhkan biaya perjalanan, waktu, tenaga reporter, serta dukungan operasional.
Tantangan tersebut semakin besar ketika perusahaan media menghadapi tekanan keuangan, pengurangan tenaga kerja atau pemutusan hubungan kerja (PHK), serta kebijakan penghematan biaya liputan.
Dalam situasi seperti itu, kemampuan redaksi untuk menjangkau lokasi-lokasi pembangunan yang tersebar di berbagai daerah ikut menghadapi keterbatasan. Padahal, peliputan langsung diperlukan untuk memastikan informasi yang disampaikan tidak hanya bersumber dari laporan administratif atau keterangan resmi pemerintah.
Publik perlu mengetahui bagaimana sebuah program berjalan di lapangan, siapa penerima manfaatnya, apa kendala pelaksanaannya, dan sejauh mana pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Dengan demikian, tantangan komunikasi pembangunan tidak hanya berada pada pemerintah dalam menyampaikan informasi, tetapi juga pada kapasitas ekosistem media dalam menjangkau wilayah yang menjadi sasaran program.
Wartawan Daerah dan Kreator Lokal Perlu Diperkuat
Kondisi tersebut membuka ruang bagi penguatan wartawan daerah dan kreator konten lokal. Mereka memiliki kedekatan geografis dengan lokasi pembangunan sekaligus pemahaman terhadap kondisi sosial dan kebutuhan masyarakat setempat.
Wartawan daerah dapat memainkan peran penting dalam melaporkan perkembangan program, memeriksa realisasi pembangunan, serta menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah. Kedekatan dengan lokasi juga memungkinkan peliputan dilakukan secara lebih rutin tanpa selalu bergantung pada penugasan reporter dari Jakarta.
Sementara itu, kreator lokal dapat membantu memperluas distribusi informasi melalui platform digital dengan pendekatan yang lebih dekat dengan komunitasnya. Konten mengenai pembangunan sekolah, fasilitas kesehatan, infrastruktur desa, dan program pemberdayaan ekonomi dapat menjangkau kelompok masyarakat yang selama ini tidak selalu menjadi perhatian media nasional.
Namun, penguatan peran tersebut perlu disertai kualitas informasi dan tanggung jawab editorial. Kecepatan distribusi konten tidak boleh mengesampingkan verifikasi, akurasi, serta pemisahan antara informasi faktual dan opini.
Pemerintah juga perlu membuka akses informasi dan memberikan ruang yang setara bagi media daerah maupun kreator lokal untuk memperoleh data, mengajukan pertanyaan, dan melakukan peliputan secara independen.
Pembangunan Perlu Terlihat dari Seluruh Indonesia
Tantangan komunikasi pembangunan pada era Presiden Prabowo pada akhirnya bukan sekadar persoalan bagaimana pemerintah mempromosikan program. Persoalan yang lebih mendasar adalah bagaimana masyarakat memperoleh gambaran utuh mengenai pembangunan yang berlangsung di berbagai wilayah Indonesia.
Pemberitaan tidak semestinya hanya mengikuti apa yang ramai dibicarakan di pusat pemerintahan. Perkembangan di desa, kabupaten, kawasan pesisir, dan daerah terpencil juga perlu memperoleh ruang yang memadai.
Di sisi lain, media tetap harus menjalankan fungsi kontrol. Pemberitaan mengenai pembangunan bukan hanya menampilkan proyek yang selesai atau fasilitas yang diresmikan, tetapi juga menguji ketepatan sasaran, kualitas pelaksanaan, manfaat ekonomi, dan dampaknya bagi masyarakat.
Baca Juga
Bulog Salurkan Bantuan Pangan Lewat Kopdes, Ini Mekanismenya!
Dengan demikian, komunikasi pembangunan perlu dibangun melalui kolaborasi antara pemerintah, media nasional, wartawan daerah, dan kreator lokal tanpa mengurangi independensi pers.
Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas dengan kebutuhan pembangunan yang berbeda-beda. Karena itu, hasil pembangunan pada era Presiden Prabowo tidak semestinya dinilai hanya berdasarkan apa yang terlihat dari Jakarta.
Semakin jauh lokasi pembangunan dari pusat perhatian, semakin besar pula kebutuhan untuk menghadirkan informasi yang akurat dan menjangkau publik. Pembangunan yang berlangsung di desa harus memperoleh ruang dalam percakapan nasional, sementara media perlu memastikan suara masyarakat di daerah tidak tertinggal dari hiruk pikuk politik ibu kota.
