Polri Bantah Isu Penangkapan Dua Mantan Kapolri

JAKARTA, Investortrust.id -- Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa informasi yang beredar di tengah masyarakat terkait penangkapan dua mantan Kepala Polri berinisial IA dan MTK adalah tidak benar.

Isu tersebut mengeklaim keduanya ditangkap terkait kasus dugaan penyadapan ilegal dan penghapusan data elektronik yang menjerat mantan Kapolri Jenderal Polisi LSP bersama tiga tersangka lainnya.

Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Polisi Asep Safrudin menyampaikan secara langsung konfirmasi bantahan tersebut kepada para jurnalis di Jakarta.

“Tidak benar,” kata Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Polisi Asep Safrudin kepada para jurnalis di Jakarta, Minggu (8/11/2026) seperti dikutip Antara.

Perkembangan penanganan perkara ini mencatat bahwa Polri sebelumnya telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal dan penghapusan data elektronik pada 3 November 2026. Ketiga tersangka tersebut meliputi mantan Kapolri Jenderal Polisi LSP, Kepala Divisi Hukum Polri Inspektur Jenderal Polisi ASN atau AS, serta widyaiswara pada Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri Inspektur Jenderal Polisi EHS atau EH. Selanjutnya pada 5 November 2026, Polri kembali menetapkan mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri Inspektur Jenderal Polisi SU sebagai tersangka, sehingga total tersangka bertambah menjadi empat orang.

Polri dan Komisi III DPR bakal gelar rapat kerja

Pada hari yang sama dengan penetapan tersangka keempat, Polri mengonfirmasi bahwa LSP, ASN, dan EHS telah menjalani penahanan di Rumah Tahanan Negara Mako Brimob, Depok, Jawa Barat. Sementara itu, tersangka SU belum dilakukan penahanan karena masih menjalani perawatan akibat kondisi sakit pascastroke.

Merespons perkembangan kasus penyadapan ilegal tersebut, Komisi III DPR RI dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dijadwalkan menggelar rapat kerja pada Kamis, 12 November 2026. Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan bahwa rapat kerja tersebut difokuskan untuk membongkar dalang serta motif di balik aksi dugaan penyadapan ilegal tersebut secara mendalam.

Pelaksanaan rapat kerja baru dapat diselenggarakan pada hari Kamis mendatang mengingat masa sidang DPR RI baru akan dibuka secara resmi pada Selasa, 10 November 2026. Jalannya rapat kerja dijadwalkan dipimpin langsung oleh Habiburokhman selaku Ketua Komisi III DPR RI, dengan didampingi para wakil ketua yaitu Rano Alfath, Dede Indra Permana, Ahmad Sahroni, serta Ketua MKD Nazarudin Dek Gam.

Komisi III DPR RI menegaskan komitmennya untuk mengawal penanganan kasus penyadapan ilegal ini hingga tuntas sesuai dengan arahan Pimpinan DPR. Langkah pengawalan tersebut dilakukan agar penanganan kasus diusut hingga terungkap sejelas-jelasnya dan siapa pun pihak yang terlibat wajib dimintai pertanggungjawaban hukum secara adil.