Dari “Lapor Mas Wapres” hingga Blusukan ke Daerah, Cara Gibran Menyerap Aspirasi Rakyat

JAKARTA, Investortrust.id – Kehadiran seorang pemimpin di tengah masyarakat tidak semestinya berhenti pada kunjungan seremonial, bersalaman dengan warga, atau mendengarkan keluhan di hadapan kamera. Ukuran yang lebih penting adalah apakah persoalan yang disampaikan masyarakat memperoleh respons, diteruskan kepada instansi yang berwenang, dan pada akhirnya menghasilkan penyelesaian yang dapat dirasakan.

Dalam dua tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, pendekatan tersebut terlihat melalui sejumlah kegiatan Gibran, mulai dari membuka kanal pengaduan Lapor Mas Wapres, mendatangi pengungsi kebakaran, meninjau fasilitas kesehatan, hingga menemui petani, nelayan, guru, dan warga di daerah. Persoalan yang dijumpainya pun beragam, tetapi sebagian besar berkaitan dengan kebutuhan dasar: pendidikan, kesehatan, tempat tinggal, infrastruktur, bantuan sosial, serta keberlangsungan mata pencaharian.

Rangkaian kegiatan itu memperlihatkan dua jalur yang saling melengkapi. Pertama, Gibran hadir secara langsung untuk melihat keadaan masyarakat dan mendengar persoalan yang mereka hadapi. Kedua, aspirasi tersebut berupaya dihubungkan dengan program pemerintah, koordinasi antarlembaga, atau tindak lanjut oleh kementerian dan pemerintah daerah.

Lapor Mas Wapres, dari pengaduan warga menuju tindak lanjut birokrasi

Salah satu langkah Gibran yang paling jelas memperlihatkan upaya membangun komunikasi langsung dengan masyarakat adalah peluncuran kanal Lapor Mas Wapres pada 11 November 2024. Melalui kanal tersebut, warga diberi ruang untuk menyampaikan keluhan dan pengaduan kepada Wakil Presiden, baik melalui layanan tatap muka maupun saluran digital.

Pada pekan pertama setelah peluncuran, kanal Lapor Mas Wapres telah menerima lebih dari 350 aduan. Pada 19 November 2024, Gibran kemudian menyerahkan bantuan kemasyarakatan kepada sejumlah warga sebagai tindak lanjut dari pengaduan yang diterima. Persoalan yang ditangani antara lain kesulitan menebus ijazah sekolah, pendampingan pemrosesan data terpadu kesejahteraan sosial, serta bantuan bagi penyandang disabilitas.

Setahun setelah diluncurkan, Lapor Mas Wapres mencatat 16.505 laporan masuk hingga 10 November 2025. Menurut keterangan Sekretariat Wakil Presiden, laporan tersebut berasal dari berbagai daerah dan mencakup bidang pendidikan, sosial, lingkungan, hingga pertanahan. Sebanyak 66,07% laporan disampaikan melalui WhatsApp, sementara sisanya menggunakan layanan tatap muka setelah melakukan registrasi.

Dalam refleksi satu tahun tersebut, Sekretariat Wakil Presiden menyatakan laporan masyarakat telah ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga terkait. Plt. Sekretaris Wakil Presiden Al Muktabar juga menyampaikan bahwa Gibran mengarahkan agar peta jalan Lapor Mas Wapres terus dioptimalkan sebagai bahan dalam formulasi kebijakan.

Mendatangi pengungsi kebakaran, memastikan kebutuhan paling dasar

Selain membuka kanal pengaduan, Gibran juga beberapa kali mendatangi masyarakat yang menghadapi keadaan darurat. Salah satunya adalah kunjungan ke lokasi pengungsian korban kebakaran di kawasan Kemayoran Gempol, Kelurahan Kebon Kosong, Jakarta Pusat, pada Januari 2025.

Kebakaran yang terjadi pada 15 Januari 2025 membuat puluhan bangunan terbakar dan menyebabkan 119 jiwa dari 45 keluarga kehilangan tempat tinggal. Gibran mendatangi lokasi pengungsian pada 17 Januari 2025. Ia menyapa warga dan membagikan bantuan berupa paket sembako, air mineral, susu, perlengkapan kebersihan, serta popok bayi.

"Rumahnya kena? Habis semua? Nanti kami bantu ya," kata Gibran kepada salah satu wanita paruh baya yang menjadi korban kebakaran. Di sela-sela kunjungan, ia juga menunaikan salat Jumat bersama warga di Masjid At Taqwa, tidak jauh dari lokasi kebakaran.

Kunjungan Gibran memperlihatkan bahwa perhatian terhadap korban bencana tidak berhenti pada penyaluran bantuan di awal kejadian. Warga yang kehilangan rumah membutuhkan penanganan berkelanjutan, mulai dari makanan, air bersih, pakaian, perlengkapan bayi, layanan kesehatan, hingga kepastian tempat tinggal setelah masa pengungsian.

Beberapa bulan kemudian, Gibran kembali mendatangi warga terdampak kebakaran di Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Kebakaran pada 6 Juni 2025 menghanguskan ratusan rumah dan membuat sekitar 1.900 warga harus tinggal di tenda-tenda pengungsian. Pada Senin malam, 9 Juni 2025, Gibran meninjau lokasi kebakaran dan posko pengungsian.

Dalam kunjungan itu, Gibran menyampaikan bahwa pemerintah akan memastikan kebutuhan pokok warga terpenuhi, termasuk fasilitas pengungsian yang lebih layak, makanan bergizi, dan layanan kesehatan.

Meninjau puskesmas, memastikan program kesehatan dapat dijangkau warga

Pada sektor kesehatan, Gibran melakukan peninjauan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) di sejumlah puskesmas pada Februari dan Maret 2025. Kunjungan tersebut menjadi bagian dari pemantauan pelaksanaan program kesehatan pemerintah, sekaligus kesempatan untuk berinteraksi dengan warga yang sedang mengakses layanan.

Pada 27 Februari 2025, Gibran meninjau Puskesmas Cilandak dan Puskesmas Jagakarsa di Jakarta Selatan. Kunjungan berikutnya dilakukan di Puskesmas Cibinong, Kabupaten Bogor, pada 18 Maret 2025. Gibran meninjau ruang pemeriksaan, ruang pelayanan, dan fasilitas penunjang program. Ia juga berbincang dengan masyarakat yang tengah menggunakan layanan kesehatan dan mendengarkan masukan mereka.

Dalam kunjungan tersebut, Gibran menekankan pentingnya sosialisasi program. Pesan itu relevan karena program kesehatan gratis tidak akan mencapai sasaran apabila masyarakat tidak mengetahui keberadaannya, tidak memahami prosedur pendaftaran, atau tidak mengetahui jenis pemeriksaan yang tersedia.

CKG mencakup pemeriksaan kesehatan untuk mendeteksi risiko penyakit, antara lain pemeriksaan tekanan darah, risiko penyakit jantung dan strok, serta pemeriksaan mata. Dengan pendekatan pencegahan, program ini diharapkan mendorong masyarakat memeriksa kondisi kesehatan sebelum penyakit berkembang menjadi lebih berat.

Dari kampung nelayan Lampung Timur, keluhan solar dan perizinan armada

Pada 8 Mei 2026, Gibran mengunjungi Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Margasari, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur. Dalam kunjungan tersebut, ia berdialog dengan nelayan dan petambak udang untuk mendengar persoalan yang mereka hadapi.

Keluhan yang disampaikan warga antara lain mengenai kuota solar dan perizinan armada penangkapan ikan. Persoalan tersebut berkaitan langsung dengan biaya operasional dan kelancaran kegiatan ekonomi masyarakat pesisir. Solar merupakan kebutuhan penting bagi kapal nelayan, sedangkan perizinan menentukan kepastian usaha dan legalitas kegiatan penangkapan ikan.

Gibran juga menerima aspirasi mengenai kuota solar dan perizinan armada. Ia menyatakan bahwa berbagai kekurangan fasilitas dan persoalan yang disampaikan masyarakat akan ditindaklanjuti.

Petani singkong Lampung Timur, harga jual dan persoalan irigasi

Persoalan ekonomi masyarakat kembali menjadi perhatian Gibran ketika menemui petani singkong di Desa Muara Jaya, Kecamatan Sukadana, Lampung Timur, pada 15 Juli 2026. Dalam kunjungan tersebut, ia mendengar keluhan mengenai harga singkong, potongan rafaksi, dan minimnya fasilitas irigasi.

Dalam kesempatan tersebut petani meminta pemerintah menjaga harga singkong agar tidak bergejolak. Mereka mengusulkan harga acuan Rp2.500 per kilogram dengan potongan rafaksi maksimal 15%. Persoalan tersebut menjadi penting karena harga jual dan potongan kualitas berpengaruh langsung terhadap pendapatan petani.

Gibran sendiri menyampaikan bahwa kunjungannya ke Lampung dilakukan secara khusus untuk melihat kondisi komoditas singkong. Ia mengatakan, “Hari ini saya ke Lampung khusus mengecek singkong. Karena di komoditas ini masih banyak berbagai dinamika dan tantangan.”

Dalam dialog dengan perwakilan kelompok tani, Gibran juga menerima aspirasi mengenai penyesuaian harga komoditas.

Keluhan petani tidak berhenti pada harga jual. Keterbatasan irigasi dan infrastruktur pendukung turut memengaruhi produktivitas dan biaya usaha tani. Petani membutuhkan kepastian pasar, tata niaga yang adil, akses terhadap sarana produksi, serta infrastruktur yang memadai agar hasil panen dapat didistribusikan dengan baik.

Kunjungan tersebut menjadi gambaran bahwa aspirasi masyarakat di tingkat akar rumput sering kali berkaitan dengan persoalan kebijakan yang lebih luas. Harga singkong, misalnya, tidak hanya menyangkut hubungan antara petani dan pembeli, tetapi juga struktur pasar, standar kualitas, industri pengolahan, dan kebijakan perdagangan komoditas.

Aspirasi guru melalui media sosial, berujung kunjungan ke sekolah di Rokan Hilir

Salah satu peristiwa yang menggambarkan hubungan antara kanal komunikasi digital dan kehadiran langsung Gibran terjadi di SDN 016 Serusa Parit Aman, Kabupaten Rokan Hilir, Riau, pada 17 Juli 2026.

Kunjungan itu bermula dari komentar seorang guru bernama Desi Pradipta di salah satu unggahan media sosial Gibran. Ia menyampaikan kondisi sekolah yang dinilai tidak layak dan meminta Wakil Presiden datang melihat keadaan sekolah secara langsung.

Permintaan tersebut kemudian direspons dengan kunjungan ke sekolah. Dilaporkan bahwa Gibran menyerap aspirasi guru untuk mendorong rehabilitasi bangunan agar kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung lebih optimal. Kondisi sekolah yang dikeluhkan antara lain bangunan rapuh dan miring, serta keterbatasan lapangan untuk kegiatan ekstrakurikuler dan upacara.

Desi mengaku tidak menyangka komentarnya di media sosial mendapat tanggapan hingga berujung pada kunjungan langsung. Ia berharap sekolah tempatnya mengajar dapat segera diperbaiki agar kegiatan belajar berlangsung lebih nyaman.

Sekolah di Ende, permintaan sederhana tentang pagar dan kebutuhan layanan dasar

Sebelum mengunjungi Rokan Hilir, Gibran juga mendatangi SD Wolomoni di Desa Niowula, Kecamatan Detusoko, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur, pada 18 Juni 2026. Dalam kunjungan tersebut, warga menyampaikan persoalan keterbatasan sarana dan prasarana sekolah.

Salah seorang wali murid menyampaikan bahwa sekolah masih menggunakan kayu damar dan bambu sebagai pagar. Ia meminta bantuan agar fasilitas sekolah dapat diperbaiki. Gibran merespons dengan menyatakan bahwa kebutuhan tersebut akan dimasukkan ke dalam program revitalisasi sekolah pemerintah.

“Pak Presiden punya program revitalisasi sekolah. Ini kita masukkan juga ya,” ujar Gibran.

Kunjungan ke Ende juga memperlihatkan bahwa persoalan di suatu desa tidak hanya terbatas pada sekolah. Dilaporkan bahwa warga Desa Niowula menyampaikan keluhan lain, termasuk akses air bersih, jaringan telekomunikasi, bantuan sosial Program Keluarga Harapan, Kartu Indonesia Sehat, dan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.

Menemui warga terdampak bencana di Tapanuli Tengah, mendengar aspirasi di pinggir jalan

Salah satu peristiwa yang memperlihatkan interaksi langsung secara spontan terjadi ketika Gibran mengunjungi Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatra Utara, pada 4 September 2026. Dalam perjalanan menuju lokasi peninjauan Sabo Dam di Kecamatan Tukka, kendaraan yang ditumpanginya dihentikan sejumlah warga terdampak bencana.

Gibran kemudian turun dari kendaraan dan menemui warga. Mereka menyampaikan persoalan pascabencana, antara lain kebutuhan jaminan hidup, kepastian pembangunan hunian tetap, serta percepatan penyelesaian Sabo Dam di Tukka.

“Setiap kendala dan keluhan yang dialami warga terdampak adalah hal penting yang harus ditindaklanjuti, karena merupakan tanggung jawab pemerintah memastikan kendala masyarakat selama masa pemulihan bisa tertangani,” ujar Gibran merespons sejumlah permintaan warga terdampak bencana.

Ia juga menjelaskan bahwa pembangunan hunian tetap dilakukan secara bertahap dan belum seluruh warga menerima rumah. Gibran menyatakan pemerintah akan mempercepat pembangunan agar masyarakat terdampak memperoleh kepastian tempat tinggal yang lebih layak dan aman.

Setelah mendengar aspirasi warga, Gibran meminta jajaran pemerintah pusat dan daerah serta kementerian/lembaga terkait memastikan kebutuhan masyarakat ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing.

Membuka dialog dengan mahasiswa, menerima kritik terhadap program pemerintah

Penyerapan aspirasi tidak hanya berlangsung ketika Gibran mendatangi masyarakat di daerah. Pada 15 Juni 2026, ia juga menerima 15 perwakilan mahasiswa dari Universitas Bung Karno dan Universitas Mohammad Husni Thamrin di Istana Wakil Presiden, Jakarta.

Para mahasiswa sebelumnya menggelar demonstrasi di kawasan Patung Kuda. Mereka kemudian menyampaikan aspirasi dan hasil kajian mengenai sejumlah isu nasional, termasuk program Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Merah Putih, pendidikan, revisi regulasi, dan pembangunan wilayah tertinggal.

Kesempatan pertemuan tersebut menjadi ruang bagi perwakilan mahasiswa untuk menyampaikan tuntutan aksi secara langsung. Koordinator aksi Muhammad Abdi Maludin menyebut mahasiswa menyampaikan keluhan dari daerah maupun persoalan berskala nasional. Tuntutan mereka antara lain menyangkut kebijakan fiskal dan pendidikan, termasuk permintaan agar pelaksanaan program MBG dibekukan sementara dan kebijakan terkait kedaulatan pangan diaudit transparansinya.

Dalam pertemuan itu, Gibran menyatakan pemerintah menyadari masih terdapat kekurangan yang harus diperbaiki bersama.

“Yang sudah kita capai sekarang, apa yang sudah dibangun itu yang kita rawat bersama. Saya sadar masih banyak minus-minusnya, kekurangannya banyak, ya ini yang harus kita perbaiki bersama,” tutur Gibran menjawab aspirasi yang disampaikan para mahasiswa.

Dari sejumlah langkah dan sikap yang ditunjukkan Gibran, ia secara tidak langsung menggambarkan bahwa penyerapan aspirasi bisa berupa kritik dari mahasiswa, organisasi masyarakat, kelompok profesi, dan komunitas lokal juga menjadi bagian dari informasi yang dibutuhkan pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan.

Keterbukaan terhadap kritik menjadi salah satu bagian penting dalam hubungan pemerintah dan masyarakat. Pemimpin tidak hanya perlu hadir ketika warga menyampaikan kesulitan ekonomi atau terkena bencana, tetapi juga perlu memberi ruang kepada kelompok masyarakat untuk menguji dan mempertanyakan kebijakan yang dijalankan.

Apa yang dilakukan Wapres Gibran seperti mengingatkan apa yang telah disampaikan John Stuart Mills, dalam bukunya On Liberty. “Orang yang hanya mengetahui satu sisi dari suatu persoalan, sesungguhnya hanya mengetahui sedikit tentang persoalan tersebut,” begitu kira-kira kata Mills.