Jan Senkyr: Demokrasi Tak Cukup dengan Pemilu

Demokrasi membutuhkan lembaga yang kuat, supremasi hukum, media bebas, serta masyarakat yang aktif. Pengalaman Jerman dan Indonesia menunjukkan bahwa berakhirnya pemerintahan otoriter merupakan awal pekerjaan panjang membangun demokrasi.

JAKARTA, Investortrust.id — Direktur Konrad Adenauer Stiftung Jan Senkyr menekankan bahwa demokrasi tidak cukup dibangun melalui penyelenggaraan pemilihan umum. Demokrasi membutuhkan institusi yang dapat diandalkan, peradilan independen, kebebasan media, serta keterlibatan masyarakat sipil untuk menjaga kekuasaan tetap berjalan berdasarkan hukum dan kepentingan publik.

Senkyr menyampaikan pandangan tersebut dalam diskusi bertopik “Kepemimpinan Transformatif untuk Demokrasi yang Inklusif, Tangguh dan Berkelanjutan” yang diadakan The Habibie Center di Jakarta, Selasa (03/11/2026).

Dengan mengangkat pengalaman Jerman dan menghubungkannya dengan perjalanan reformasi Indonesia, Senkyr mengingatkan bahwa demokrasi bukan keadaan yang dapat dianggap terjamin selamanya. Keberlangsungannya membutuhkan komitmen, pemeliharaan institusi, dan partisipasi setiap generasi.

Transformasi demokrasi, menurut dia, tidak selesai ketika sebuah pemerintahan otoriter berakhir. Justru setelah perubahan politik tersebut, masyarakat menghadapi pekerjaan besar untuk membangun lembaga, menumbuhkan kepercayaan, dan memastikan kebebasan berjalan bersama tanggung jawab.

Pelajaran dari Sejarah Jerman

Senkyr menyinggung pengalaman Jerman ketika demokrasi digantikan oleh kediktatoran Nazi pada 1933. Pengalaman tersebut menjadi pengingat bahwa tatanan demokratis dapat runtuh dan tidak boleh dianggap kebal terhadap kemunduran.

Setelah Perang Dunia II, Jerman harus membangun kembali negara sekaligus kehidupan masyarakatnya. Dalam proses tersebut, penghormatan terhadap martabat manusia, hak asasi manusia, dan supremasi hukum menjadi landasan penting pembangunan demokrasi.

Pengalaman itu memperlihatkan bahwa demokrasi membutuhkan fondasi yang lebih dalam daripada mekanisme pergantian pemerintahan. Lembaga negara harus mampu menjalankan fungsinya, hukum harus menjadi rujukan bersama, dan hak warga negara harus memperoleh perlindungan.

Senkyr menempatkan kekuatan institusi sebagai salah satu pelajaran utama dari perjalanan Jerman. Pemilihan umum merupakan unsur penting, tetapi demokrasi juga bergantung pada peradilan yang independen, media yang bebas, dan masyarakat sipil yang dapat berpartisipasi dalam kehidupan publik.

Ia juga mengangkat perubahan politik di Jerman Timur pada 1989. Tuntutan masyarakat terhadap kebebasan dan perubahan politik melalui demonstrasi damai menjadi bagian penting dari proses yang mengantarkan pada runtuhnya Tembok Berlin dan reunifikasi Jerman.

Namun, penyatuan politik tidak serta-merta menyelesaikan seluruh persoalan. Mengatasi perbedaan ekonomi dan sosial antara wilayah timur dan barat membutuhkan waktu panjang. Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa perubahan kelembagaan harus disertai upaya berkelanjutan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat.

Reformasi Indonesia dan Peran Habibie

Dalam konteks Indonesia, Senkyr melihat pengalaman penting melalui proses reformasi. Ia menyoroti peran Presiden B.J. Habibie dalam membuka ruang bagi kebebasan pers, reformasi politik, dan penyelenggaraan pemilihan umum yang demokratis.

Meskipun memiliki latar sejarah berbeda, pengalaman Indonesia dan Jerman memperlihatkan bahwa transformasi demokrasi membutuhkan komitmen jangka panjang. Perubahan sistem politik perlu diikuti penguatan institusi dan tumbuhnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem baru.

Karena itu, berakhirnya pemerintahan otoriter tidak dapat diperlakukan sebagai titik akhir demokratisasi. Fase berikutnya menuntut kemampuan untuk menjadikan kebebasan sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari, membangun aturan yang dipercaya, dan memperluas keterlibatan warga.

Dalam kerangka tersebut, kepemimpinan demokratis memiliki tanggung jawab untuk menjaga proses perubahan tetap terbuka dan melibatkan masyarakat.

Kompromi Merupakan Kekuatan Demokrasi

Senkyr menjelaskan bahwa Jerman menerapkan demokrasi parlementer dengan struktur federal. Kekuasaan dibagi antara pemerintah pusat dan 16 negara bagian untuk mencegah konsentrasi kekuasaan yang berlebihan.

Pada saat yang sama, pemerintahan di Jerman umumnya dibentuk melalui koalisi partai politik. Proses tersebut membutuhkan negosiasi dan kemampuan membangun kompromi di antara pihak-pihak yang memiliki pandangan berbeda.

Dalam pandangannya, kompromi merupakan salah satu kekuatan utama demokrasi. Kemampuan mencapai kesepakatan memungkinkan perbedaan politik dikelola melalui proses yang damai dan berdasarkan aturan bersama.

Tugas kepemimpinan demokratis adalah mengelola perbedaan tersebut. Keberagaman pandangan merupakan bagian dari kehidupan politik yang perlu diolah menjadi keputusan bersama melalui dialog, negosiasi, dan kesediaan mencari titik temu.

Budaya politik yang mampu menerima perbedaan dan membangun kompromi menjadi penting agar persaingan tidak berkembang menjadi perpecahan yang merusak institusi.

Demokrasi dan Kesejahteraan Saling Berkaitan

Senkyr juga menekankan hubungan antara demokrasi dan kehidupan ekonomi masyarakat. Ia mengangkat model ekonomi pasar sosial Jerman yang menggabungkan kebebasan ekonomi dengan tanggung jawab sosial.

Model tersebut diarahkan agar pertumbuhan ekonomi memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Dengan demikian, kemajuan ekonomi memiliki kaitan erat dengan kemampuan menjaga kepercayaan terhadap tatanan politik.

Ketika kesenjangan sosial membesar dan masyarakat kehilangan keyakinan terhadap masa depannya, kepercayaan kepada institusi demokrasi juga dapat melemah. Karena itu, pembangunan ekonomi, kemajuan sosial, dan penguatan demokrasi perlu berjalan bersama.

Pandangan tersebut menempatkan kesejahteraan sebagai bagian penting dari ketahanan demokrasi. Masyarakat perlu merasakan bahwa sistem politik memberikan ruang partisipasi sekaligus peluang untuk memperbaiki kehidupan.

Menghadapi Polarisasi dan Disinformasi

Senkyr mengakui bahwa demokrasi Jerman saat ini juga menghadapi tantangan. Polarisasi dan melemahnya kepercayaan terhadap institusi politik menjadi persoalan yang membutuhkan perhatian.

Perkembangan teknologi digital menambah kompleksitas tantangan tersebut. Media sosial membuka kesempatan lebih luas bagi masyarakat untuk berpartisipasi, tetapi juga menjadi saluran penyebaran disinformasi dan manipulasi informasi yang dapat memperdalam perpecahan sosial.

Menghadapi kondisi itu, Senkyr menekankan pentingnya pendidikan politik. Masyarakat perlu memiliki pemahaman tentang proses politik agar dapat berpartisipasi secara sadar dan bertanggung jawab.

Pendidikan politik juga menjadi bagian penting dari kegiatan Konrad Adenauer Stiftung, bersama dialog dan kerja sama internasional untuk memperkuat demokrasi serta supremasi hukum.

Melalui pendekatan tersebut, partisipasi masyarakat diharapkan bertumpu pada pemahaman mengenai institusi, aturan, serta tanggung jawab warga dalam kehidupan demokratis.

Indonesia dan Jerman Saling Belajar

Senkyr menilai hubungan Indonesia dan Jerman perlu dibangun berdasarkan prinsip saling belajar. Jerman memiliki pengalaman dalam membangun institusi, memperkuat supremasi hukum, dan mengembangkan pendidikan politik.

Sebaliknya, Indonesia memiliki pengalaman penting dalam menjalankan demokrasi di tengah keberagaman sosial, budaya, dan agama. Pengalaman tersebut memberikan pelajaran tentang upaya mengelola kemajemukan dalam kehidupan bernegara.

Pertukaran pengalaman menjadi semakin relevan ketika demokrasi di berbagai negara menghadapi tekanan dan tantangan yang terus berubah. Kerja sama membuka ruang untuk memahami keberhasilan maupun kesulitan masing-masing, sekaligus mencari pendekatan yang sesuai dengan kondisi masyarakat.

Pada akhirnya, pesan Senkyr menempatkan demokrasi sebagai pekerjaan berkelanjutan. Institusi yang kuat, kepemimpinan yang membangun kepercayaan, partisipasi warga, dan kemampuan berkompromi merupakan fondasi untuk menjaganya tetap hidup.

Demokrasi diwariskan melalui sejarah, tetapi keberlangsungannya harus diperjuangkan oleh setiap generasi.