Pemerintah Respons 5 Tuntutan Demo 28 Oktober, Pastikan Terus Bekerja dan Buka Ruang Dialog
JAKARTA, investortrust.id - Pemerintah merespons lima tuntutan yang disampaikan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) dan sejumlah elemen masyarakat yang menggelar demo 28 Oktober 2026 bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda. Pemerintah memastikan menghormati dan menghargai penyampaian aspirasi oleh mahasiswa, termasuk melalui aksi demonstrasi sebagai bagian dari upaya merawat demokrasi.
Diketahui, BEM UI bersama aliansi Komite Selamatkan Daulat Rakyat (Sadar) serta elemen masyarakat lainnya menggelar demonstrasi di Bundaran HI dan sejumlah titik lainnya di Jakarta pada hari ini. Dalam aksinya, BEM UI menyampaikan lima tuntutan kepada pemerintah. Pertama, menetapkan karhutla sebagai bencana nasional, mengadili korporasi yang bertangung jawab, dan menuntaskan integrasi tata kelola lahan. Kedua, mewujudkan APBN untuk kepentingan rakyat dan menghentikan pemborosan anggaran untuk kepentingan politik melalui program populis, seperti MBG dan KDMP. Ketiga, menurunkan biaya pendidikan, memberikan akses layanan dasar yang merata dan menyediakan lapangan kerja yang berkualitas. Keempat, menghentikan penggunaan hukum untuk penyalahgunaan kekuasaan dan memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Kelima, mengembalikan kebebasan bersuara, mengadili pelanggar HAM dan menghentikan militerisasi ruang sipil.
Baca Juga
Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah Kurnia Ramadhana menyatakan, kritik, aspirasi, dan pengawasan publik merupakan bagian penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sekaligus menjadi masukan bagi pemerintah untuk terus mengevaluasi serta meningkatkan kualitas kebijakan dan pelayanan kepada masyarakat.
"Pemerintah memahami perhatian yang disampaikan mahasiswa terkait persoalan lingkungan, ekonomi, pendidikan, reformasi hukum dan tata kelola pemerintahan, serta perlindungan hak asasi manusia dan demokrasi. Kelima bidang tersebut merupakan bagian dari prioritas pemerintah yang terus dikerjakan melalui berbagai kebijakan dan langkah konkret," kata Kurnia dalam keterangannya, Rabu (28/10/2026).
Kurnia membeberkan sejumlah langkah yang telah dilakukan pemerintah terkait dengan sejumlah isu yang menjadi perhatian mahasiswa dalam demo hari ini. Terkait isu lingkungan dan penanganan karhutla, Kurnia menyatakan pemerintah terus mengerahkan upaya maksimal untuk mempercepat pemadaman, melindungi masyarakat terdampak, memperkuat pencegahan, dan memastikan penegakan hukum.
"Pemerintah telah mengerahkan 72.303 personel gabungan di enam provinsi, disertai operasi darat, pemadaman udara, patroli, dan modifikasi cuaca. Penegakan hukum juga berjalan," katanya.
Dalam penegakan hukum terkait karhutla, Kurnia menyatakan aparat kepolisian telah menetapkan 244 orang sebagai tersangka dari 287 laporan polisi hingga 25 Oktober 2026. Selain itu, polisi juga telah menetapkan 14 korporasi sebagai tersangka dari 104 laporan polisi.
"Ini menunjukkan bahwa penanganan karhutla dilakukan melalui langkah operasional di lapangan sekaligus penindakan hukum terhadap pihak yang diduga bertanggung jawab," katanya.
Tak hanya itu, Kurnia menyatakan, pemerintah telah mengerahkan 2.106 tenaga medis dan tenaga kesehatan, menyalurkan 5,3 juta masker serta berbagai perlengkapan medis, dan menyiagakan 1.691 puskesmas serta 360 rumah sakit rujukan untuk menangani dampak kesehatan akibat karhutla. Pada 18 Oktober 2026, pemerintah juga menyalurkan tambahan 500.000 masker ke tujuh provinsi terdampak, disertai konsentrator oksigen dan obat-obatan. Puskesmas di wilayah terdampak turut diminta memperkuat layanan rumah oksigen dan penanganan ISPA, diare, serta kelompok rentan.
Di sisi lain, pemerintah telah menyalurkan bantuan sebesar Rp 1,235 triliun kepada tujuh provinsi dan 35 kabupaten/kota terdampak karhutla dalam dua tahap, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Bantuan ini digunakan untuk mendukung pemadaman, pengadaan peralatan dan logistik, serta perlindungan kesehatan masyarakat. Pemerintah memastikan bantuan digunakan sesuai kebutuhan daerah untuk memperkuat penanganan karhutla dan melindungi masyarakat terdampak.
"Pemerintah terus memperkuat pemantauan berbasis satelit, perlindungan kesehatan masyarakat, dan langkah pemulihan lingkungan agar penanganan tidak berhenti pada pemadaman kebakaran, tetapi juga mencakup pencegahan kejadian serupa," paparnya.
Terkait dengan isu ekonomi dan pengurangan ketimpangan sosial, Kurnia menyatakan, pemerintah terus memperkuat stabilitas perekonomian, memperluas kesempatan kerja, dan mendorong pemerataan pembangunan. Dikatakan, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,45% pada semester I 2026. Sementara, realisasi investasi mencapai Rp1.539,2 triliun dengan penyerapan sekitar 2,19 juta tenaga kerja langsung sepanjang Januari hingga September 2026.
"Dari total investasi tersebut, sebesar 50,6% terealisasi di luar Pulau Jawa, mencerminkan upaya memperluas persebaran kegiatan ekonomi. Pemerintah menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi perlu diikuti peningkatan daya beli, kualitas lapangan kerja, dan pemerataan kesempatan agar manfaat pembangunan semakin dirasakan masyarakat," katanya.
Isu Pendidikan
Terkait sektor pendidikan, Kurnia menjelaskan pemerintah terus memperkuat sektor pendidikan melalui peningkatan anggaran nasional dari Rp 757,82 triliun dalam APBN 2026 menjadi Rp 824 triliun dalam APBN 2027. Anggaran tersebut untuk mendukung perluasan akses pendidikan, peningkatan kualitas pembelajaran, revitalisasi sekolah, digitalisasi pendidikan, peningkatan kesejahteraan guru, serta program bantuan pendidikan seperti Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, Beasiswa Garuda, dan Sekolah Rakyat untuk membantu memutus rantai kemiskinan antargenerasi.
Dikatakan, pemerintah terus memperkuat sektor pendidikan melalui revitalisasi sekolah, digitalisasi pembelajaran, peningkatan kesejahteraan guru, dan perluasan akses pendidikan bagi keluarga miskin melalui program Sekolah Rakyat. Pada 2025–2026 misalnya, Kurnia mengatakan, lebih dari 55.451 sekolah telah direvitalisasi dengan target lebih dari 71.000 sekolah akan direvitalisasi hingga akhir 2026. Sementara, digitalisasi pendidikan telah menjangkau 368.310 satuan pendidikan dengan lebih dari 51 juta siswa penerima manfaat. Pemerintah juga meningkatkan tunjangan guru non-ASN serta memperluas Sekolah Rakyat untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi.
Dalam mendukung digitalisasi pembelajaran, pada 2025, pemerintah telah menyalurkan 288.865 unit perangkat digital dan pendukungnya, termasuk laptop dan perangkat penyimpanan data. Pada 2026, sebanyak 72.258 unit perangkat digital telah disalurkan dari target 742.536 unit, sementara 126.097 sekolah mendapat pendampingan teknis pemanfaatan perangkat.
"Pemerintah juga menyediakan akses listrik bagi 2.389 sekolah dan internet bagi 8.152 sekolah yang belum terhubung, agar pemanfaatan teknologi pembelajaran semakin merata," katanya.
Terkait penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, Kurnia menjelaskan, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen memberantas KKN tanpa pandang bulu, melalui penegakan hukum, pencegahan kebocoran anggaran, serta penyelamatan kekayaan negara. Berdasarkan keterangan resmi pemerintah pada 6 Oktober 2026, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) telah menyelamatkan keuangan negara hingga Rp 52 triliun secara kumulatif, disertai penertiban lebih dari 6,2 juta hektare kawasan hutan.
"Capaian ini merupakan bagian dari upaya melindungi kekayaan negara agar dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk rakyat," katanya.
Selain itu, kata Kurnia, Satgas PKH telah menertibkan dan menutup aktivitas tambang emas ilegal milik PT Kristalin Eka Lestari di Nabire, Papua Tengah, seluas 275,36 hektare pada 22 Oktober 2026. Pemerintah mencabut izin usaha pertambangan perusahaan tersebut yang mencakup wilayah seluas 3.500 hektare.
"Langkah ini merupakan bagian dari penegakan hukum terhadap aktivitas pertambangan ilegal sekaligus upaya melindungi kawasan hutan dan memastikan pengelolaan sumber daya alam sesuai ketentuan," katanya.
Tak hanya itu, Kurnia mengatakan, dalam reformasi hukum, pemerintah mendukung penuh pembentukan UU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana yang kini dibahas DPR. Undang-undang ini penting agar negara dapat memulihkan kerugian dan menutup ruang bagi pelaku untuk menikmati hasil kejahatannya.
Terkait perlindungan HAM dan demokrasi, Kurnia mengatakan, pemerintah menegaskan komitmennya untuk menghormati hak konstitusional warga negara, termasuk kebebasan menyampaikan pendapat secara damai. Komitmen terhadap penghormatan HAM juga diwujudkan melalui pengakuan terhadap perjuangan masyarakat dalam sejarah bangsa, termasuk peresmian Museum Ibu Marsinah pada 16 Mei 2026 sebagai bentuk penghormatan terhadap perjuangan hak-hak pekerja.
Baca Juga
Presiden Prabowo Subianto juga terus membuka ruang dialog dengan akademisi, pakar, dan berbagai elemen masyarakat untuk mendengarkan pandangan serta masukan terhadap kebijakan pemerintah lewat “Presiden Menjawab” selama lebih dari 12 jam. Pemerintah memandang demokrasi perlu terus dijaga melalui keterbukaan terhadap kritik, penghormatan terhadap perbedaan pandangan, dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat sesuai dengan konstitusi.
Kurnia mengatakan, pemerintah menyadari berbagai capaian tersebut bukan berarti seluruh persoalan telah terselesaikan. Masih terdapat tantangan yang membutuhkan kerja berkelanjutan, evaluasi, dan perbaikan. Untuk itu, aspirasi yang disampaikan mahasiswa menjadi bagian dari masukan yang penting untuk memastikan kebijakan pemerintah semakin tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
"Pemerintah berkomitmen untuk terus bekerja, membuka ruang dialog, serta memastikan bahwa pembangunan, penegakan hukum, dan penyelenggaraan pemerintahan senantiasa berpihak pada kepentingan rakyat," katanya.
