KHI 2026: Bima Arya Tekankan Pentingnya Pemerintah Terhubung dengan Realita Masyarakat

SOLO, investortrust.id - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya mengingatkan agar seluruh unsur pemerintah tidak menganggap seluruh kritik terhadap kebijakan sebagai ulah buzzer. Seluruh unsur pemerintah idealnya mampu memahami persoalan secara utuh sebelum menentukan strategi komunikasi dan merespons berbagai isu yang berkembang di ruang publik.

"Tidak ada gunanya kita menganggap bahwa semuanya buzzer ketika kemudian kebijakan yang kita lakukan itu juga tidak sesuai dengan apa yang diinginkan publik," tegas Bima Arya dalam sambutannya di acara Konvensi Humas Indonesia (KHI) di Solo, Jawa Tengah, Sabtu (17/10/2026).

Bima mengatakan, tantangan terbesar pemerintah saat ini adalah membangun hubungan dengan masyarakat dan memastikan kebijakan yang diambil tetap terhubung dengan realitas di lapangan.

"Tantangan terbesar hari ini adalah bagaimana government relates dengan society. Itu kuncinya. Bagaimana kita semua selalu connected dengan realita yang ada di masyarakat," jelasnya.

Menurut Bima, setiap unsur dari pemerintah harus mampu memahami suasana kebatinan masyarakat dan mengidentifikasi akar persoalan yang memicu kritik. Kesalahan dalam membaca persoalan dapat berujung pada pengambilan kebijakan dan langkah komunikasi yang tidak tepat.

"Selain memahami persoalan, pengelolaan komunikasi publik tetap diperlukan agar substansi kebijakan yang baik dapat dijelaskan kepada masyarakat," katanya menambahkan.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua BPC Perhumas Solo Andre Rahmanto mengungkapkan, kepercayaan menjadi hal paling berharga bagi pelaku kehumasan di tengah persaingan memperebutkan perhatian publik.

"Jika dulu kepercayaan adalah bonus dari reputasi, kini kepercayaan harus ada lebih dulu, baru pesan kita didengar," ujar Andre.

Baca Juga

AI Makin Canggih, Perhumas Soroti Ancaman 'Deepfake' hingga 'Hoax'

Mengutip data Edelman Trust Barometer 2026, Indonesia berada di antara lima besar negara dengan tingkat kepercayaan terhadap institusi tertinggi di dunia, dengan indeks 73 dari 100.

Namun, laporan tersebut mencatat 66% masyarakat cenderung sulit memercayai kelompok atau sumber informasi yang berbeda dari mereka.

"Artinya modal kita besar, tetapi rentan. Publik semakin selektif menilai siapa yang bicara, tidak hanya apa yang dikatakan," ucap Andre.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Solo Astrid Widayani menegaskan peran strategis humas dalam membangun kepercayaan publik melalui komunikasi yang akurat, transparan, dan beretika di tengah derasnya arus informasi serta perkembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI).

"Kami ingin mengingatkan agar seluruh insan humas harus memastikan komunikasi tidak sekadar menarik perhatian, tetapi juga mencerdaskan, menumbuhkan optimisme, dan mendorong tindakan positif," tutur Astrid.

Ia pun menggarisbawahi, humas berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat, mulai dari menyampaikan kebijakan hingga menyerap aspirasi publik dan mengelola komunikasi dalam situasi krisis.

Sebagai kota budaya, kata Astrid, nilai kesantunan, kebijaksanaan, dan penghormatan di Surakarta/Solo dinilai dapat menjadi landasan untuk membangun komunikasi yang merangkul keberagaman.