Menpora: Selesaikan Dualisme Organisasi Kepemudaan Lewat Kongres Resmi dan Terverifikasi

JAKARTA, Investortrust.id - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Erick Thohir mendesak penyelesaian dualisme organisasi kepemudaan lewat kongres rekonsiliasi dan verifikasi kepengurusan. Cara ini dianggap dapat memastikan legalitas organisasi.

"Penyelesaian dualisme (organisasi pemuda) tidak cukup dilakukan dengan membiarkan masing-masing kubu menggelar kongres sendiri. Organisasi yang terpecah perlu didorong untuk menyatukan kepengurusan melalui proses konsolidasi," kata Erick di Kantor Kemenpora, Jakarta, Selasa (13/10/2026).

Sebelumnya Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) telah menerbitkan Permenpora Nomor 6 Tahun 2026 tentang Pelayanan Kepemudaan. Erick pun menegaskan aturan tersebut tidak hanya sebatas siapa lebih dulu menggelar kongres, namun harus tervalidasi.

“Bukan asal kongres. Ya, kan kongresnya juga kita verifikasi,” tegas Erick saat menjelaskan mekanisme penyelesaian dualisme organisasi.

Melalui mekanisme tersebut, Kemenpora akan mendorong pihak-pihak yang berselisih untuk menggelar kongres bersama sebelum hasilnya diverifikasi. Kepengurusan yang memenuhi ketentuan kemudian dapat diproses untuk didaftarkan ke Kementerian Hukum.

Kemenpora menilai mekanisme ini lebih efisien dibandingkan menggelar pelantikan berulang yang membutuhkan biaya besar. Anggaran organisasi diharapkan lebih banyak digunakan untuk kegiatan nyata yang memberi manfaat bagi anggota dan masyarakat.

“Daripada sewa hotel, sewa ini, mendingan program itu dipakai untuk para organisasi untuk tadi (mengalami dualisme), menggerakkan program yang riil daripada cuma seremonial saja,” ujar Erick.

Menpora menyebut bahwa pendekatan ini diharapkan mendorong organisasi kepemudaan mengutamakan program kerja ketimbang persaingan antarkelompok. Penyelesaian dualisme juga diarahkan kepada organisasi yang memiliki kepengurusan terpecah, termasuk Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) dan organisasi kepemudaan berbasis komunitas.

Di sisi lain, pemerintah mendorong koordinasi lintas kementerian agar program kepemudaan tidak tumpang tindih. "Konsolidasi akan melibatkan sejumlah kementerian terkait, pemerintah daerah, serta lembaga yang menangani pendidikan dan pembinaan karakter," tutup Menpora.