Wapres Sebut Pembangunan Kantor Pemprov Papua Pegunungan Tak Lagi Jadi Polemik
JAKARTA, Investortrust.id – Wakil Presiden KHMa’ruf Amin sebagai Ketua Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) atau Badan Pengarah Papua (BPP), menyebutkan lokasi pembangunan pusat perkantoran Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan tak lagi menjadi polemik dan permasalahan lahan disebutkan telah selesai.
Sebelumnya dikabarkan lokasi pembangunan pusat perkantoran Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan menimbulkan potensi konflik dengan masyarakat adat setempat. Pasalnya, gedung perkantoran ini akan berdiri di atas tanah adat. Aduan pun bahkan telah diajukan kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
Baca Juga
Menanggapi pertanyaan awak media mengenai isu tersebut, Wakil Presiden KHMa’ruf Amin sebagai Ketua Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) atau Badan Pengarah Papua (BPP), menyebutkan menyebutkan permasalahan lahan untuk pembangunan gedung perkantoran sudah selesai.
Hal ini disampaikan Wapres setelah menggelar Rapat Koordinasi terkait Update Kesiapan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Sentra Sarana dan Prasarana Pemerintah Provinsi di 4 Daerah Otonom Baru (DOB) di Papua, Selasa (10/10/2023).
“Di laporan tadi dalam rapat, menurut Pj. Gubernur [Papua Pegunungan], tidak ada masalah. Jadi, tidak ada masalah dan semuanya sudah beres,” tutur Wapres dalam keterangan pers usai Rapat BPP, di Kantor Gubernur Papua, Provinsi Papua, seperti dilansir laman Setwapres,
Baca Juga
Lebih jauh, Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo menjelaskan, kurang lebih 13 suku adat setempat sudah berdialog berulang kali membahas masalah ini. Adapun aksi protes yang mengemuka, berasal dari satu warga bernama Bonny Lani, padahal secara prinsip masyarakat pemilik hak ulayat telah bersepakat untuk menyerahkan hak mereka.
“Jadi, saya pikir sebenarnya ini sudah selesai sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Pj. Gubernur Papua Pegunungan,” ujarnya.
John Wempi mengungkapkan, masyarakat setempat justru tidak mau menerima penggantian uang. Sebagai gantinya, mereka meminta, generasi anak-anaknya akan diberikan ruang pekerjaan dalam proses pembangunan Provinsi Papua Pegunungan.
“Dan, komitmen itu akan dilakukan dan telah ditandatangani bersama di notaris,” ucapnya.
Untuk itu, John Wempi memastikan, proses peletakan batu pertama pembangunan pusat perkantoran Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan di Wamena bisa dihadiri oleh Wapres pada Kamis (12/10/2023) mendatang, sebagaimana prosesi groundbreaking serupa di Provinsi Papua Tengah dan Papua Barat Daya.
“Saya kebetulan juga dari Wamena. Kita sudah proses ini [penyelesaian masalah lahan] dan pada prinsipnya kehadiran Pak Wapres tidak mungkin ada masalah. Kami sudah clear,” pungkas John Wempi.
Hadir pula mendampingi Wapres dalam keterangan pers ini, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Pj. Gubernur Papua Ridwan Rumasukun, Pj. Gubernur Papua Tengah Ribka Haluk, dan Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Daya Edison Siagian.