YESI Sentil Perguruan Tinggi, Hadapi AI Tak Bisa Cuma Buka Prodi Baru

JAKARTA, investortrust.id - Ketua Pengurus Yayasan Edukasi Siber Indonesia (YESI), Julia Rezeki mengingatkan perguruan tinggi agar tidak hanya mengandalkan pembukaan program studi (prodi) baru untuk menghadapi perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

Menurut Julia, penataan program studi di perguruan tinggi harus diarahkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan relevansi kompetensi lulusan, bukan sekadar menambah atau mengurangi jumlah program studi.

Ia mendukung arahan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto serta penjelasan Wakil Menteri Stella Christie mengenai tantangan AI sebagai momentum untuk mengevaluasi arah pendidikan tinggi di Indonesia.

“Persoalan utama pendidikan tinggi bukanlah bagaimana memperbanyak nama program studi, melainkan bagaimana meningkatkan mutu dan manfaat pendidikan yang diselenggarakan,” kata Julia dalam keterangannya, Jumat (9/10/2026).

Julia menambahkan, perkembangan AI, robotika, otomatisasi, dan keamanan siber menuntut perguruan tinggi menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan zaman. Namun, respons terhadap perubahan teknologi tidak harus selalu diwujudkan melalui pembukaan program studi baru.

Dikatakan, setiap program studi harus memiliki tujuan pendidikan yang jelas, kurikulum yang relevan, tenaga pengajar kompeten, serta sarana pembelajaran yang memadai.

Baca Juga

Telkom Perkuat Kolaborasi Pentahelix, Dorong Kedaulatan Digital Pendidikan Tinggi

“Yang lebih mendasar adalah memastikan bahwa setiap program studi memiliki tujuan pendidikan yang jelas, kurikulum yang sesuai perkembangan ilmu pengetahuan, dosen yang kompeten, sarana pembelajaran yang memadai, serta kemampuan menghasilkan lulusan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat,” ujar Julia.

Ia menilai program studi yang terlalu terfragmentasi berpotensi menimbulkan duplikasi kurikulum, penggunaan sumber daya yang kurang efisien, serta kesulitan membangun konsentrasi keilmuan yang kuat.

Ihwal itu, penggabungan program studi serumpun dapat menjadi pilihan apabila mampu meningkatkan mutu dan efektivitas pengelolaan.

Julia turut menegaskan, kebijakan penataan program studi perlu membedakan antara pembukaan program studi yang hanya menambah nomenklatur dan pengembangan program studi yang didukung kebutuhan keilmuan serta kesiapan sumber daya.

“Kebijakan yang baik harus mampu membedakan antara penambahan program studi yang hanya memperbanyak nomenklatur tanpa memberikan perbedaan kompetensi yang berarti dan pengembangan program studi yang didukung kebutuhan keilmuan serta kesiapan sumber daya,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia menyebut relevansi pendidikan tinggi terhadap dunia kerja memang penting, tetapi tidak boleh menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan.

Perguruan tinggi juga perlu membangun kemampuan berpikir kritis, etika, kreativitas, dan daya adaptasi mahasiswa agar mampu menghadapi perubahan pekerjaan pada masa mendatang.

“Indonesia membutuhkan program studi yang tepat, bermutu, relevan, dan mampu menghasilkan manusia yang siap menghadapi perkembangan teknologi,” pungkas Julia.