Belajar dari Jepang, Kemenko PMK Dorong Kolaborasi Dunia Usaha untuk Tangani Bencana

JAKARTA, investortrust.id - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) mendorong kolaborasi dunia usaha untuk memperkuat pemulihan ekonomi masyarakat yang terdampak bencana.

Penguatan sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) serta koperasi dinilai menjadi salah satu kunci agar masyarakat dapat kembali bangkit dan tidak terjebak dalam kemiskinan pascabencana.

Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kemenko PMK Lilik Kurniawan mengungkapkan, dampak bencana tidak hanya menyangkut kerusakan fisik, tapi juga dapat memukul sektor ekonomi masyarakat, terutama UMKM dan koperasi.

“Bencana itu tidak sekadar gempa buminya, tidak sekadar tsunaminya, atau banjir dan tanah longsornya, tetapi masalah ekonominya, masalah UMKM, dan masalah koperasi,” ujarnya, dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) 2026 Bidang Koperasi & UMKM dan Bidang Sosial Kadin Indonesia, di Jakarta, Kamis (8/10/2026).

Baca Juga

Kadin Perkuat Peran Sosial Dunia Usaha untuk Lindungi UMKM dari Dampak Bencana

Menurut Lilik, masyarakat yang terdampak bencana berisiko mengalami penurunan kesejahteraan. Bahkan, kelompok yang sebelumnya berada di kelas menengah dapat jatuh miskin, sementara masyarakat miskin semakin sulit keluar dari kemiskinan.

Oleh karena itu, ia menilai dunia usaha memiliki peran penting dalam membantu pemulihan ekonomi masyarakat di daerah rawan maupun terdampak bencana.

Salah satu gagasan yang didorong adalah pembentukan Pasar Penyintas, yaitu ruang khusus untuk memasarkan produk-produk masyarakat yang terdampak bencana. Produk itu dapat berupa makanan, kerajinan, produk industri hingga sektor pariwisata.

“Kita bisa mengumpulkan merkea yang sudah kita ajak ekonominya untuk meningkat, kita branding produk-produknya dengan baik untuk membuat Pasar Penyintas di Banda Aceh, Medan, Padang,” kata Lilik.

Baca Juga

Jepang Perkenalkan Pemurni Air untuk Kondisi Darurat Bencana

Ia menyebut, konsep tersebut dapat dilakukan secara sederhana, misalnya melalui kegiatan akhir pekan selama dua hari. Para pelaku usaha dan pejabat dapat diajak datang dan membeli produk masyarakat penyintas bencana sekaligus memperkenalkan produk tersebut kepada pasar yang lebih luas.

Menurut Lilik, pendekatan serupa pernah dilakukan Jepang setelah tsunami Sendai pada 2011. Pemerintah dan dunia usaha memberikan dukungan kepada masyarakat terdampak agar dapat kembali memiliki akses pasar dan mengembangkan produk ekonominya.

“Itu yang dilakukan oleh Jepang setelah tsunami di Sendai tahun 2011. Mereka sangat berpihak pada masyarakat yang terdampak dan mereka memberikan akses untuk kemudian menyampaikan produk-produk luar biasa mereka,” ucapnya.

Lilik menambahkan, Indonesia menghadapi risiko bencana yang tinggi dengan lebih dari 3.000 kejadian bencana setiap tahun. Mayoritas bencana tersebut merupakan bencana hidrometeorologi, baik basah maupun kering.

Kondisi tersebut membuat penguatan ketangguhan ekonomi menjadi penting. Menurutnya, pembangunan kembali pascabencana tidak cukup hanya berfokus pada infrastruktur, tapi juga harus memastikan masyarakat memiliki sumber penghidupan yang berkelanjutan.

“Bisnis itu tidak akan ada artinya kalau masyarakat akan tetap rawan kalau akar permasalahannya tidak bisa kita selesaikan bersama,” ujar Lilik.

Ia mengajak Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bersama pemerintah, akademisi, komunitas, media, dan pelaku usaha memperkuat kolaborasi dalam membangun ketangguhan masyarakat.

“UMKM dan koperasi ini adalah bagian dari bagaimana menata kembali ekonomi di level lokal, di level komunitas. Ini yang harus kita perjuangkan bersama-sama,” kata Lilik.