Paradoks Politik Kambing Hitam

“Kebiasaan mengkambing- hitamkan (scapegoating) lahir dari keengganan bertanggung jawab: manusia lebih mudah menunjuk setan, kelompok, penjajah, etnis, oligarki, atau mereka daripada mengakui kesalahan, memahami kompleksitas, dan mencari jalan keluar bersama secara nyata”.

Oleh: Bambang Intojo - pengamat transformasi sosial politik era digital, alumni Universitas Indonesia

INVESTORTRUST - Ada satu kebiasaan manusia yang tampaknya tidak pernah berubah: ketika sesuatu berjalan buruk, kita segera buru-buru mencari siapa yang harus disalahkan.

Bukan mencari tahu mengapa sesuatu terjadi. Bukan pula apa yang dapat kita lakukan untuk memperbaikinya. Pertanyaan pertama justru: siapa yang salah?

Di situlah kambing hitam lahir. Dalam bentuk paling tua, manusia menemukan setan. Kejahatan terjadi, setan dituding sebagai penyebabnya. Dengan begitu, manusia tidak perlu terlalu jauh bertanya tentang sumber kejahatan di dalam dirinya sendiri.

Lalu kambing hitam memperoleh wajah manusia. Yahudi pernah dituding sebagai sumber berbagai malapetaka dan kekacauan dalam sejarah Eropa. Juga dalam tradisi beberapa kelompok keagamaan, yang menjadikannya penyebab kekacauan dan degradasi keimanan mereka. Dan akhirnya Yahudi menjadi pihak di luar “kita”, yang dapat menampung segala ketakutan dan kebencian.

Dalam sejarah Indonesia, Belanda menjadi salah satu wajah utama kambing hitam. Kolonialisme adalah kenyataan sejarah, dengan kekerasan, eksploitasi dan ketidakadilan yang nyata. Tetapi sejarah dapat berubah menjadi kambing hitam ketika hampir setiap kegagalan masa kini dikembalikan kepada masa kolonial.

Bahkan ketika menemukan narasi sejarah yang tidak disukai, mudah muncul jawaban: Belanda yang membuatnya. Seolah-olah Belanda masih berada di balik setiap kegagalan kita.

Kemudian ada Cina. Dalam berbagai periode sejarah Indonesia, orang Tionghoa pernah ditempatkan sebagai kambing hitam bagi persoalan ekonomi dan kemiskinan rakyat. Persoalan yang sebenarnya memiliki akar struktural -ketimpangan, penguasaan aset, kebijakan ekonomi dan distribusi sumber daya- dipadatkan menjadi persoalan etnis.

Cina menjadi penyebabnya. Satu kelompok menggantikan kompleksitas.

Padahal persoalan kambing hitam bukan terletak pada ada atau tidak adanya pihak yang memang melakukan kesalahan. Persoalannya muncul ketika satu pihak dijadikan penjelasan total.

Di sinilah pemikiran Mochtar Lubis menjadi relevan. Dalam “Manusia Indonesia” antara lain ia mengkritik kecenderungan tentang “enggan bertanggung jawab”. Kesalahan dilemparkan dari atas ke bawah, dari satu orang kepada orang lain, sampai akhirnya tidak ada yang benar-benar merasa bertanggung jawab.

Kambing hitam adalah bentuk lain dari mentalitas tersebut. Kalau “bukan saya” adalah cara menolak tanggung jawab, maka “salah mereka” adalah cara memindahkannya.

Dalam politik, mekanisme ini menjadi jauh lebih berbahaya. Kekuasaan selalu menghasilkan konsekuensi. Ada keputusan yang menghasilkan keuntungan dan kerugian, ada kebijakan yang berhasil dan gagal, ada uang publik yang digunakan dengan benar dan ada yang disalahgunakan.

Semestinya pertanyaannya sederhana: siapa yang mengambil keputusan dan siapa yang bertanggung jawab? Tetapi politik sering menawarkan jalan yang lebih mudah: mencari kambing hitam.

Ketika pemerintah gagal, salahkan pemerintah sebelumnya. Ketika ekonomi memburuk, salahkan keadaan global. Ketika kebijakan gagal, salahkan pelaksana. Ketika korupsi terjadi, salahkan individu yang tertangkap. Dan ketika demokrasi memburuk, salahkan oligarki.

Di sinilah kita perlu berhati-hati dengan kata oligarki. Oligarki bukan sekadar kambing hitam. Konsentrasi kekayaan dan kekuasaan, hubungan antara modal dan politik, jaringan kepentingan, serta pengaruh terhadap kebijakan adalah persoalan nyata yang layak dianalisis.

Tetapi oligarki dapat berubah menjadi kambing hitam apabila kata itu digunakan untuk menjelaskan hampir segala sesuatu tanpa membongkar mekanismenya.

Harga naik: oligarki. Kebijakan gagal: oligarki. Korupsi: oligarki. Demokrasi mundur: oligarki. Pada titik itu, kita tidak lagi menganalisis oligarki. Kita menciptakan mitologi oligarki.

Pertanyaan yang lebih penting justru: siapa mengambil keputusan, melalui institusi apa, dengan kepentingan siapa, dan siapa yang memperoleh manfaat? Menunjuk oligarki tidak boleh menjadi cara baru untuk mengatakan: “bukan saya.”

Kemudian datang demokrasi digital. Media sosial membuat setiap orang mempunyai panggung. Kita dapat menjadi komentator, jaksa, hakim sekaligus algojo.

Ruang digital dipenuhi kemarahan. Pemerintah goblok. Pejabat bajingan. Politisi pengkhianat. Pendukungnya bodoh. Lawan politiknya tolol. Kata-kata semakin keras, tetapi argumen sering semakin tipis.

Ketika orang yang gemar mencaci ditanya: “Kalau kebijakannya salah, lalu apa yang seharusnya dilakukan?” Jawabannya: “Itu tugas pemerintah. Saya pembayar pajak.”

Tentu warga negara tidak harus menjadi perancang kebijakan. Membayar pajak memang memberikan hak untuk mengawasi dan menuntut pemerintah bekerja dengan benar.

Tetapi demokrasi tidak berhenti pada hak untuk mengkritik. Demokrasi membutuhkan warga yang bersedia memahami persoalan, memeriksa informasi, mengawasi pelaksanaan dan, bila mampu, menawarkan jalan keluar.

Tidak semua orang harus mempunyai solusi. Tetapi jika partisipasi politik berhenti pada mencaci dan menyalahkan, demokrasi berubah menjadi parade kemarahan.

Kita mempunyai hak untuk mengatakan “tidak”. Tetapi kita seakan kehilangan kebiasaan untuk bertanya: “lalu apa yang seharusnya dilakukan?”

Di sinilah the others, atau “liyan”, bekerja. Dulu liyan itu setan. Kemudian Yahudi. Kemudian penjajah. Kemudian Cina.

Dalam politik kontemporer, liyan dapat berupa siapa saja yang berbeda dari kita. Mereka!.

Mereka penyebabnya. Mereka yang menghancurkan negara. Mereka yang memilih orang yang salah. Mereka yang goblok.

Dengan satu kata -mereka- kita dapat mengeluarkan seluruh kelompok manusia dari lingkaran “kita”.

Media sosial membuat proses itu semakin mudah. Kemarahan, penghinaan dan konflik menghasilkan perhatian. Algoritma memperbesar apa yang mendapatkan perhatian. Kambing hitam memperoleh panggung yang hampir tidak terbatas.

Sampailah kita pada kambing hitam yang paling dekat dengan demokrasi elektoral: pemilih.

Pemerintah menjalankan kebijakan buruk. Korupsi terjadi. Program amburadul. Keputusan pemerintah menimbulkan masalah. Lalu muncul kalimat: “Salah sendiri memilih Prabowo.”

Sebagai kritik politik, kalimat itu dapat dimengerti. Pilihan politik memang mempunyai konsekuensi. Tetapi ada batas yang harus dijaga. Pemilih bertanggung jawab atas pilihannya. Pemerintah bertanggung jawab atas kebijakannya.

Jangan sampai tanggung jawab yang kedua dihapus dengan terus mengulang kesalahan yang pertama. Lebih buruk lagi jika jutaan pemilih kemudian terus digoblokkan karena pilihan politik mereka.

Di sini kambing hitam menemukan bentuk baru. Dulu kita menyalahkan kelompok yang berbeda. Sekarang kita dapat menyalahkan rakyat sendiri.

Mereka yang memilih dianggap bodoh. Mereka yang berbeda pilihan dianggap tidak mampu berpikir. Dan ketika pemerintahan gagal, kegagalan itu dilemparkan kembali kepada mereka.

“Salah kamu sendiri.” Sebuah cara yang nyaman untuk menghindari pertanyaan tentang siapa yang sekarang memegang kekuasaan.

Mungkin inilah paradoks politik kambing hitam. Kita menggunakannya karena kita tidak suka bertanggung jawab. Semakin banyak dan keras kita menuduh kesalahan liyan, semakin kuat pula kita menempatkan diri sebagai pemilik kebenaran. Kita menciptakan musuh, lalu berhalusinasi sebagai pejuang kebenaran, semacam narcissistic grandiosity: merasa diri paling benar karena merasa diri paling bermoral.

Ketika kita gagal, kita mencari sebab di luar diri kita. Ketika pemerintah gagal, ia dapat mencari alasan di luar dirinya. Ketika oposisi gagal, ia dapat menyalahkan pemerintah. Ketika masyarakat gagal, ia dapat menyalahkan elite. Ketika pilihan politik menghasilkan pemerintahan yang buruk, kita dapat menyalahkan pemilih lain.

Semua orang menunjuk ke arah lain. Tidak ada yang menunjuk ke dirinya sendiri. “Bukan saya.” Lalu berubah menjadi: “Salah mereka.”

Barangkali inilah yang membuat kambing hitam selalu hidup. Setan pernah menjadi kambing hitam. Yahudi pernah menjadi kambing hitam. Belanda pernah menjadi kambing hitam. Cina pernah menjadi kambing hitam.

Sekarang kita mempunyai oligarki, asing, pemerintah sebelumnya, londo ireng, lawan politik, buzzer, kelompok agama, kelompok etnis, dan akhirnya - mereka.

The others. Liyan. Nama-namanya berubah. Tetapi mekanismenya tetap sama.

Kita mencari seseorang untuk disalahkan agar kita tidak perlu terlalu lama bertanya: siapa yang bertanggung jawab?

Mungkin karena itu, persoalan kita bukan sekadar terlalu banyak kambing hitam. Persoalan yang lebih dalam adalah kenyataan bahwa manusia Indonesia yang memang enggan untuk bertanggung jawab.

Selama kita lebih suka menemukan siapa yang salah daripada memahami apa yang salah, kambing hitam akan selalu tersedia. Dan mungkin, pada akhirnya, kambing hitam yang paling kita butuhkan adalah orang yang berani mengatakan: “Saya bertanggung jawab.” ***