Rp50.000 Buka Rekening Rakyat

JAKARTA, Investortrust.id — Pemerintah berencana mengeluarkan dana sekitar Rp11 triliun untuk membuka rekening bank bagi masyarakat Indonesia dengan saldo awal Rp50.000. Namun, program tersebut bukan pembagian uang tunai secara bebas kepada seluruh rakyat. Dana Rp50.000 merupakan modal pembukaan rekening agar warga yang belum tersentuh layanan perbankan dapat masuk ke dalam sistem keuangan formal.

Program ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto agar setiap warga negara mempunyai rekening bank. Pemerintah ingin menjadikan rekening yang terhubung dengan identitas kependudukan sebagai pintu masuk bagi kegiatan menabung, transaksi digital, penyaluran bantuan sosial, subsidi, beasiswa, dan program pemerintah lainnya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah memperkirakan kebutuhan anggarannya mencapai sekitar Rp11 triliun apabila program tersebut menjangkau 200 juta penduduk. Dana itu direncanakan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN.

“Dari APBN. Totalnya kalau 200 juta penduduk kira-kira 600 juta dolar AS atau sekitar Rp11 triliun,” kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 9 September 2026, sebagaimana diberitakan Antara⁠.

Bukan Bansos Rp50.000

Masyarakat perlu memahami bahwa program tersebut bukan bantuan sosial tunai Rp50.000 yang akan ditransfer ke seluruh rekening yang sudah ada. Pemerintah akan menggunakan dana itu sebagai saldo pembuka bagi warga yang belum mempunyai rekening atau kelompok yang memenuhi kriteria program.

Salah satu kelompok yang diarahkan menjadi sasaran adalah warga negara Indonesia yang baru berusia 17 tahun dan memperoleh KTP untuk pertama kali. Ketika identitas kependudukannya diterbitkan, pemerintah ingin memberikan jalan agar warga tersebut sekaligus memiliki akses terhadap layanan perbankan.

Skema itu diharapkan terhubung dengan Nomor Induk Kependudukan atau NIK dalam sistem Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Integrasi tersebut diperlukan untuk memeriksa identitas, mencegah pembukaan rekening ganda, dan memastikan bahwa satu penduduk tidak memperoleh lebih dari satu rekening dalam program yang sama.

Namun, kriteria final penerima belum diputuskan. Pemerintah masih harus menentukan apakah program hanya berlaku bagi pemilik KTP baru, seluruh penduduk dewasa yang belum mempunyai rekening, atau kelompok lain yang dinilai membutuhkan akses keuangan. Kontan⁠ melaporkan Airlangga belum menjelaskan secara terperinci siapa saja yang akan dibukakan rekening dan menyatakan pemerintah masih akan melakukan konsolidasi dengan Bank Indonesia serta Otoritas Jasa Keuangan.

Karena itu, klaim bahwa seluruh 200 juta penduduk pasti menerima uang Rp50.000 belum dapat dianggap sebagai keputusan final. Angka 200 juta masih merupakan perkiraan cakupan maksimum program, bukan daftar penerima yang telah diverifikasi.

Mengapa Anggarannya Rp11 Triliun?

Secara aritmetika, saldo Rp50.000 untuk 200 juta rekening menghasilkan kebutuhan dana Rp10 triliun. Karena pemerintah menyebut perkiraan sekitar Rp11 triliun, terdapat selisih sekitar Rp1 triliun yang perlu dijelaskan lebih lanjut dalam dokumen resmi.

Selisih tersebut mungkin berasal dari penggunaan perkiraan kurs dolar AS, pembulatan, biaya implementasi, pengembangan sistem, atau jumlah sasaran yang melebihi 200 juta orang. Namun, selama rincian anggaran belum dipublikasikan, penyebab perbedaannya belum dapat dipastikan.

Pemerintah juga belum menentukan apakah keseluruhan anggaran akan dimasukkan ke APBN 2026 atau dialokasikan secara bertahap hingga APBN 2027. Program tidak akan langsung menjangkau 200 juta orang secara serentak karena pemerintah masih harus memadankan data kependudukan, data rekening, sistem perbankan, dan kemampuan fiskal.

Pelaksanaan secara bertahap juga diperlukan agar pemerintah tidak menggunakan APBN untuk membuka rekening baru bagi masyarakat yang sebenarnya telah mempunyai rekening aktif. Penyaringan menjadi penting untuk menghindari duplikasi, pemborosan anggaran, dan munculnya jutaan rekening pasif.

BRI dan BSI Disiapkan

Dalam rencana awal, pemerintah menyiapkan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk atau BSI sebagai bank pelaksana. BRI mempunyai jaringan luas hingga daerah dan berpengalaman melayani masyarakat serta usaha mikro. BSI dapat menyediakan pilihan layanan keuangan berdasarkan prinsip syariah dan menjangkau wilayah yang memiliki kebutuhan khusus, termasuk Aceh.

Namun, penunjukan, pembagian peran, dan cakupan tugas kedua bank masih harus dituangkan dalam aturan serta perjanjian pelaksanaan. Pemerintah perlu menjelaskan apakah bank lain, termasuk Bank Mandiri, BNI, bank pembangunan daerah, atau lembaga keuangan digital, dapat bergabung pada tahap berikutnya.

Pemerintah juga merancang agar saldo awal Rp50.000 tidak terpotong biaya pembukaan ataupun administrasi. Ketentuan ini penting karena saldo yang sangat kecil dapat habis apabila rekening dikenai biaya bulanan seperti produk tabungan biasa. Rekening tersebut idealnya menggunakan skema berbiaya rendah atau tanpa biaya administrasi, sehingga tetap dapat digunakan oleh masyarakat berpendapatan rendah.

Saldo Rp50.000 juga disebut dapat ditarik atau digunakan seluruhnya oleh pemilik rekening. Namun, ketentuan tersebut masih harus ditegaskan dalam aturan final. Pemerintah perlu menjelaskan apakah penarikan dapat dilakukan segera, apakah dibutuhkan aktivasi terlebih dahulu, dan apa yang terjadi apabila rekening tidak pernah digunakan setelah saldo diambil.

Memperluas Inklusi Keuangan

Tujuan utama program ini adalah meningkatkan inklusi keuangan, terutama bagi generasi muda dan masyarakat yang belum mempunyai akses ke bank. Rekening formal memungkinkan seseorang menyimpan uang dengan lebih aman, menerima pembayaran, melakukan transaksi digital, membangun riwayat keuangan, dan mengakses produk keuangan lain secara bertahap.

Bank Dunia menempatkan kepemilikan rekening sebagai pintu masuk menuju inklusi keuangan. Secara global, kepemilikan rekening penduduk dewasa meningkat dari 51% pada 2011 menjadi 76% pada 2021. Namun, lebih dari satu miliar orang masih berada di luar sistem keuangan formal. Bank Dunia⁠ menegaskan akses rekening dapat membantu masyarakat mengelola keuangan, menghadapi keadaan darurat, dan memanfaatkan peluang ekonomi.

Bagi pemerintah, rekening berbasis identitas juga dapat menjadi saluran langsung untuk membayarkan bantuan sosial, subsidi, insentif usaha, beasiswa, atau bantuan dalam keadaan darurat. Penyaluran langsung berpotensi mengurangi perantara, memperpendek waktu pembayaran, meningkatkan ketepatan sasaran, dan menekan pungutan ilegal.

Rekening tersebut juga dapat dihubungkan dengan transaksi digital, termasuk QRIS, apabila pemiliknya menjalankan usaha mikro. Dengan demikian, program tidak berhenti pada pembukaan rekening, tetapi dapat membantu pedagang kecil menerima pembayaran non-tunai serta mencatat transaksi usahanya.

Jangan Hanya Mengejar Jumlah Rekening

Meskipun tujuannya baik, pembukaan rekening secara massal belum tentu menghasilkan inklusi keuangan yang nyata. Memiliki rekening berbeda dengan menggunakan rekening secara aktif. Jika saldo Rp50.000 langsung ditarik dan rekening kemudian tidak pernah digunakan, negara hanya menghasilkan jutaan rekening dorman.

Evaluasi Bank Dunia menunjukkan program transfer sosial yang terlalu berfokus pada pembukaan rekening jangka pendek dapat meningkatkan risiko rekening menjadi tidak aktif. Independent Evaluation Group Bank Dunia⁠ menekankan bahwa keberhasilan inklusi harus dilihat dari penggunaan layanan, bukan sekadar jumlah rekening yang dibuka.

Karena itu, ukuran keberhasilan program seharusnya mencakup persentase rekening yang masih aktif setelah enam bulan atau satu tahun, jumlah transaksi, pertumbuhan tabungan, pemanfaatan pembayaran digital, serta akses pemiliknya terhadap produk keuangan yang aman. Pemerintah juga perlu mendampingi pembukaan rekening dengan pendidikan mengenai menabung, anggaran rumah tangga, keamanan PIN, penipuan digital, pinjaman daring, dan investasi ilegal.

Bagi warga yang baru berusia 17 tahun, literasi keuangan menjadi sangat penting. Tanpa pengetahuan yang memadai, rekening baru justru dapat digunakan sebagai rekening penampung hasil penipuan, perjudian daring, pencucian uang, atau transaksi ilegal oleh pihak lain yang meminjam identitas pemiliknya.

Perlindungan Data Harus Dijamin

Integrasi NIK Dukcapil dengan sistem bank membawa manfaat besar, tetapi juga menimbulkan risiko keamanan dan privasi. Pemerintah dan bank harus memastikan adanya persetujuan nasabah, verifikasi identitas, perlindungan data pribadi, keamanan siber, serta mekanisme pengaduan apabila terjadi pembukaan rekening tanpa sepengetahuan warga.

Pembukaan rekening tetap harus memenuhi prinsip mengenali nasabah atau know your customer, ketentuan pencegahan pencucian uang, serta aturan OJK dan Bank Indonesia. Status seseorang sebagai pemilik KTP tidak dengan sendirinya menghapus kewajiban bank untuk memastikan bahwa rekening benar-benar dikuasai oleh pemilik identitas.

Pemerintah juga perlu berhati-hati menjelaskan fungsi pemantauan rekening. Sistem bank memang dapat mendeteksi transaksi tidak wajar dan melaporkannya kepada lembaga berwenang. Namun, penggunaan rekening untuk transaksi yang dicurigai berkaitan dengan judi daring tidak berarti pemiliknya dapat “langsung ditangkap” secara otomatis. Penindakan tetap memerlukan pemeriksaan, bukti, dan proses hukum sesuai ketentuan perundang-undangan.

Masih Rencana, Belum Dibagikan

Hingga pertengahan September 2026, program tersebut masih dalam tahap persiapan. Pemerintah belum membagikan saldo Rp50.000 dan belum mengumumkan tata cara pendaftaran atau aktivasi rekening kepada masyarakat. Anggaran final, kriteria penerima, bank pelaksana, jadwal, serta ketentuan biaya masih dibahas bersama Bank Indonesia dan OJK.

Airlangga menyatakan pemerintah menargetkan program mulai digulirkan sebelum akhir 2026. Namun, target tersebut masih bergantung pada kesiapan regulasi, anggaran, integrasi data Dukcapil, dan sistem perbankan. Masyarakat sebaiknya menunggu pengumuman melalui kanal resmi pemerintah dan tidak memberikan NIK, foto KTP, kode OTP, PIN, atau data pribadi kepada pihak yang mengaku dapat mendaftarkan program.

Jika dirancang dengan baik, program rekening bersaldo awal Rp50.000 dapat membangun infrastruktur penyaluran dana pemerintah yang lebih cepat, transparan, dan tepat sasaran. Namun, efektivitasnya tidak ditentukan oleh berapa juta rekening yang berhasil dibuka, melainkan oleh berapa banyak warga yang benar-benar menggunakan rekening itu untuk menabung, bertransaksi, mengembangkan usaha, dan memperkuat ketahanan keuangannya.

Rp50.000 mungkin hanya cukup untuk membuka rekening. Tantangan sesungguhnya adalah memastikan rekening itu tidak langsung kosong, terlupakan, dan akhirnya hanya menjadi angka mahal dalam statistik pemerintah.

Rujukan: AntaraKontan⁠, Warta Ekonomi⁠, Dewan Nasional Keuangan Inklusif⁠, dan Bank Dunia⁠.