34 Rekor Ditorehkan Pemerintahan Prabowo, Transformasi yang Ubah Wajah Indonesia

JAKARTA, Investortrust.id — Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mencatat sejumlah kebijakan dan program yang merupakan bagian dari transformasi Indonesia di berbagai sektor.

Setidaknya, terdapat 34 kebijakan Prabowo yang dapat disebut sebagai rekor karena baru dilakukan setelah Indonesia merdeka selama 81 tahun. Berbagai kebijakan itu menyangkut sektor pertahanan, reformasi birokrasi, pengelolaan sumber daya alam, pangan, kesehatan, pendidikan, hingga pelindungan konsumen.

Di sektor pertahanan, salah satu catatan yang menonjol adalah penguatan alat utama sistem senjata (alutsista). Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) untuk pertama kalinya memiliki kapal induk ringan multiguna yang dapat membawa helikopter dan mendukung berbagai misi, mulai dari rumah sakit terapung, evakuasi bencana hingga operasi kemanusiaan.

TNI AU juga disebut memiliki pesawat tempur generasi 4,5 Rafale. Pesawat buatan Dassault Aviation Prancis ini memiliki kemampuan multi-peran. Mulai dari superioritas udara, serangan darat, hingga misi pengintai.

Sementara itu, TNI AD memperluas perannya dalam menjaga kedaulatan dan mengabdi pada rakyat hingga seluruh kabupaten melalui Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan. Batalyon tersebut tidak hanya diarahkan untuk fungsi pertahanan, tetapi juga mendukung pelayanan kesehatan, penanggulangan bencana dan pembangunan wilayah.

Baca Juga

Prabowo Kerahkan 1.200 Prajurit TNI Tambahan dari Jawa untuk Jinakkan Karhutla Kalimantan

Di sektor transportasi, baru kali ini KAI memiliki kereta khusus petani dan pedagang, serta kereta wisata Nusantara Explorer. Bandara Soekarno-Hatta juga mengalami pembenahan dan dipercantik untuk meningkatkan kualitas fasilitas serta daya saingnya dengan bandara-bandara terbaik dunia.

Sementara di sektor otomotif, Presiden Prabowo disebut menjadi presiden pertama yang menggunakan mobil buatan dalam negeri sebagai kendaraan dinas kepresidenan.

Di panggung internasional, Prabowo juga mendapat kesempatan menjadi pembicara setelah dua pembicara tetap dalam sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang dihadiri negara-negara dari seluruh dunia.

Reformasi Birokrasi dan Pengelolaan Negara

Transformasi juga menyentuh tata kelola pemerintahan. Salah satunya melalui penerapan batas waktu pelayanan perizinan atau service level agreement (SLA) berdasarkan PP Nomor 28 Tahun 2025.

Pemerintah juga mulai menerapkan prinsip fiktif-positif. Dengan mekanisme tersebut, permohonan yang tidak diproses birokrasi hingga melewati tenggat waktu tertentu dapat dianggap disetujui dan dilanjutkan ke tahap berikutnya sesuai ketentuan.

Presiden Prabowo juga disebut sebagai presiden pertama yang mememeriksa APBN secara lebih detail. hingga satuan kesembilan. Pemerintahan Prabowo pun memangkas belanja yang dinilai tidak produktif dengan nilai mencapai ratusan triliun rupiah.

Selain itu, pengadaan pemerintah senilai sekitar Rp 1.200 triliun akan dikonsolidasikan. Langkah tersebut ditujukan agar barang atau kebutuhan yang sama tidak lagi dibeli secara terpisah oleh ribuan instansi pemerintah.

Baca Juga

Prabowo Bidik Efisiensi Rp 360 Triliun dari Belanja Pengadaan Pemerintah

Di sektor BUMN, pemerintah menutup ratusan perusahaan negara dan anak usaha merug. Kebijakan tersebut diarahkan untuk mengurangi beban terhadap keuangan konsolidasi BUMN.

Dividen BUMN juga didorong tidak hanya digunakan untuk belanja rutin, tetapi diarahkan untuk mendukung investasi dan industrialisasi jangka panjang.

Penertiban Hutan dan Sumber Daya Alam

Penegakan hukum di sektor kehutanan menjadi bagian lain yang ditonjolkan. Pemerintah disebut melakukan penyitaan kawasan hutan dalam skala jutaan hektare melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan.

Penindakan juga tidak hanya diarahkan pada hukuman pidana. Korporasi yang melanggar ketentuan kawasan hutan disebut dapat dikenai denda administratif dengan nilai mencapai ratusan triliun rupiah.

Pemerintah juga mengarahkan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) agar tidak berhenti pada pelaku di lapangan. Pihak yang menyuruh, membiayai, memfasilitasi, menikmati keuntungan atau sengaja membiarkan terjadinya pelanggaran juga menjadi sasaran penindakan.

Di sektor sumber daya alam, pemerintah disebut membangun tata niaga ekspor yang lebih terpadu dengan tujuan menjaga devisa, memperbaiki kualitas data, meningkatkan transparansi harga serta memastikan manfaat ekonomi sumber daya alam lebih banyak dinikmati di dalam negeri.

Indonesia juga untuk pertama kalinya memiliki bank emas atau bullion bank. Kehadiran lembaga tersebut diarahkan agar emas yang ditambang di Indonesia dapat disimpan, dikelola dan memberikan nilai tambah di dalam negeri.

Pangan dan Ekonomi Rakyat

Pada sektor pangan, pemerintahan Prabowo menempatkan swasembada sebagai salah satu agenda utama.

Salah satu kebijakan yang ditonjolkan adalah penyederhanaan 145 aturan mengenai penyaluran pupuk menjadi satu peraturan presiden. Penyederhanaan tersebut ditujukan agar pupuk dapat lebih cepat diterima petani.

Pemerintah juga menetapkan dan menegakkan harga pembelian gabah sebesar Rp6.500 per kilogram.

Baca Juga

9 Kabar Baik Indonesia di Agustus 2026, dari Swasembada Pangan hingga Energi Hijau

Tak hanya itu, Indonesia telah mencapai swasembada pada delapan komoditas pangan sekaligus. Cadangan beras pemerintah juga disebut telah menembus 5 juta ton yang merupakan rekor tertinggi sepanjang sejarah.

Di sektor energi, penerapan B50 mulai 1 Juli 2026 yang membawa Indonesia menuju kondisi swasembada bahan bakar minyak jenis solar. Dengan demikian, Indonesia mencatatkan rekor sebagai negara pertama yang menerapkan B50.

Penguatan ekonomi masyarakat juga dilakukan melalui pembangunan lebih dari 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) atau Kopdes Merah Putih yang diproyeksikan menjadi jaringan ekonomi rakyat di berbagai daerah.

MBG hingga Sekolah Rakyat

Program sosial menjadi bagian penting dari daftar transformasi tersebut. Program makan bergizi gratis (MBG) dijalankan sebagai program nasional dengan sasaran anak sekolah, balita, ibu hamil dan ibu menyusui.

Pemerintah juga menjalankan program cek kesehatan gratis yang memberikan kesempatan kepada seluruh warga untuk memeriksa kesehatan secara berkala tanpa harus menunggu sakit.

Masih di sektor kesehatan, layanan jantung lengkap diperluas ke puluhan rumah sakit di berbagai kabupaten dan kota, termasuk wilayah yang sebelumnya memiliki keterbatasan layanan.

Pemerintah juga menyiapkan renovasi sekitar 10.000 puskesmas untuk memperkuat layanan kesehatan primer.

Pada sektor pendidikan, sekolah rakyat diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga paling miskin dengan konsep pendidikan gratis dan berasrama. Fasilitas yang disiapkan mencakup makan, seragam, pendidikan serta pendampingan.

Pemerintah juga menetapkan target seluruh sekolah rusak di Indonesia selesai direnovasi paling lambat 2029.

Untuk memperkecil kesenjangan kualitas pembelajaran antara daerah perkotaan dan pedesaan, pemerintah menyiapkan sekitar dua juta papan pembelajaran digital.

Baca Juga

Kemenaker Buka MagangHub Batch 2, Ini Jadwal dan Syarat Mitra

Sementara itu, program magang nasional ditargetkan mampu membuka kesempatan bagi hingga 150.000 peserta untuk memperoleh pengalaman kerja secara langsung.

Bansos dan Pelindungan Konsumen

Perbaikan ketepatan sasaran bantuan sosial dilakukan melalui data tunggal sosial ekonomi nasional (DTSEN), yang mengintegrasikan berbagai basis data penerima bantuan yang sebelumnya tidak sinkron.

Penyaluran bansos juga mulai diarahkan menggunakan verifikasi digital dengan memanfaatkan biometrik dan data kependudukan, serta pencocokan dengan informasi kendaraan dan daya listrik. Tujuannya adalah memastikan bantuan diberikan kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan.

Di sektor telekomunikasi, pemerintah memperkuat pelindungan konsumen dengan melarang operator menghanguskan sisa kuota internet yang telah dibayar pelanggan. Operator juga dilarang membebankan biaya tambahan kepada pelanggan untuk mempertahankan kuota tersebut.

Puluhan kebijakan yang mencatatkan rekor itu menggambarkan agenda pemerintahan Prabowo yang mencakup sektor pertahanan, birokrasi, fiskal, BUMN, sumber daya alam, pangan, kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial hingga ekonomi rakyat.

Namun, transformasi tersebut tidak serta-merta seluruh persoalan Indonesia telah terselesaikan. Efektivitasnya tetap akan sangat bergantung pada implementasi, pengawasan, pemerataan manfaat serta kemampuan pemerintah memastikan kebijakan berjalan secara konsisten di lapangan. Namun, berbagai kebijakan itu menunjukkan negara hadir sebagai pelindung, pelayan, penggerak pembangunan, dan penjaga kekayaan rakyat.