Menko Muhaimin Minta Anggaran Program SMK Go Global Tepat Sasaran

JAKARTA, investortrust.id — Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk program SMK Go Global harus tepat sasaran.

Keberhasilan program prioritas nasional ini tidak boleh hanya diukur dari banyaknya peserta pelatihan atau besarnya anggaran yang terserap, melainkan dari jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang benar-benar terserap dan bekerja di luar negeri.

"Kita ingin proses ini berjalan dengan sangat produktif. Harus ada keseimbangan antara APBN yang kita keluarkan dengan produktivitas pemberangkatan, sehingga di tahun 2027 kita bisa melaksanakannya dengan lebih optimal," ujar Muhaimin saat memimpin Rapat Tingkat Menteri (RTM) bersama Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Christina Aryani dan jajaran Kementerian P2MI di Kantor Kemenko PM, Jakarta, Rabu (9/9/2026) dikutip dari siaran pers.

Dalam rapat evaluasi tersebut terungkap bahwa pemerintah menanggung biaya rata-rata sekitar Rp 21 juta per peserta. Anggaran tersebut mencakup biaya pelatihan, sertifikasi kompetensi, hingga biaya hidup peserta selama masa pelatihan. Sementara itu, untuk biaya keberangkatan seperti tiket pesawat dapat ditanggung oleh peserta melalui fasilitas pembiayaan maupun oleh pemberi kerja di negara tujuan.

Muhaimin menekankan pentingnya evaluasi mekanisme anggaran dan efektivitas satuan biaya (unit cost) pada pengalaman tahun pertama ini agar pelaksanaan program pada 2027 mendatang dapat berjalan lebih efisien. Ia juga mendorong agar SMK Go Global menjadi instrumen pemetaan daerah-daerah yang memiliki kesiapan vokasi serta potensi penempatan kerja internasional.

Menurutnya, intervensi APBN harus terhubung ke dalam satu ekosistem utuh—mulai dari pendidikan vokasi, sertifikasi, penempatan, hingga pelindungan PMI. Ekosistem ini diharapkan dapat tetap berkelanjutan secara mandiri jika kelak dukungan anggaran negara berkurang.

Selain itu, Menko PM juga mendorong dikajinya desain pembiayaan alternatif ke depan, seperti skema subsidi bunga atau dana talangan berbunga rendah, guna meringankan beban calon PMI tanpa harus terjebak utang yang tinggi.

"Ukuran keberhasilan kita bukan hanya berapa banyak anggaran yang terserap atau berapa orang yang ikut pelatihan. Ukurannya adalah berapa banyak yang benar-benar berangkat dan bekerja secara aman," tegas Muhaimin.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri P2MI Christina Aryani menjelaskan bahwa hadirnya intervensi pemerintah melalui program SMK Go Global memberikan skema pembiayaan yang jauh lebih transparan sekaligus memperkuat perlindungan bagi calon pekerja.

"Ekosistem LPK untuk Jepang memang sudah berjalan karena ada business partnership dengan offtaker di sana. Tetapi biasanya pekerja kita harus berutang sekitar Rp30–35 juta untuk pelatihan bahasa selama enam bulan. Dalam program pemerintah ini, biayanya transparan, ditanggung negara, dan pelindungannya jauh lebih terjamin," jelas Christina.