Pemerintah Ungkap Tantangan Membangun Kota Cerdas
JAKARTA, Investortrust.id - Pemerintah tengah mengupayakan pembangunan kota cerdas (smart city) di Indonesia. Salah satunya adalah dengan menerbitkan Permen PUPR No 10 Tahun 2023 tentang Bangunan Gedung Cerdas. Meski begitu, ada beberapa hal yang dinilai menjadi tantangan.
Analis Kebijakan Ahli Madya Direktorat Kawasan, Perkotaan, dan Batas Negara Kementerian Dalam Negeri, Gensly memaparkan, setidaknya ada enam tantangan yang dihadapi dalam upaya membangun kota cerdas. Pertama adalah masih mengakarnya budaya ‘business as usual.'
“Kemudian kota cerdas dimaknai sebagai sekadar proyek pengadaan IT, bukan perubahan budaya kerja. Jadi kalau ada operational room, warna lampunya biru, udah kayak Wakanda, banyak CCTV, langsung dianggap smart city,” kata Gensly dalam acara Sosialisasi Nasional Permen PUPR No 10 Tahun 2023 tentang Bangunan Gedung Cerdas, Rabu (24/1/2024).
Selain itu yang menjadi tantangan lainnya adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM), utamanya terkait dengan rendahnya literasi dan pemahaman IT. Rendahnya infrastruktur IT pun dinilai menjadi tantangan.
Baca Juga
Masyarakat dan Digital Teknologi Jadi Faktor Penting Pembangunan Kota Cerdas
Lebih lanjut Gensly menyebut tantangan juga datang dari para pemimpin, di mana komitmen kepala daerah, termasuk pemerintah daerah untuk membangun kota cerdas ini masih belum maksimal. Ditambah lagi belum adanya regulasi pengaturan kota cerdas.
“Yang penting adalah komitmen kepala daerah. Political will. Itu yang perlu juga. Kita tidak bisa bekerja sendiri. Terus juga kita tagih komitmen dari private sector, partner-partner ini,” ungkap Gensly.
Menurut Gensly ada beberapa hal yang harus dilakukan untuk mewujudkan pembangunan kota cerdas ini. Pertama adalah mengubah pola pikir pemimpin dan aparatur, yakni kesadaran pentingnya penggunaan IT untuk pengambilan keputusan, serta memberikan pelatihan dan pendidikan untuk peningkatan kemampuan.
Selain itu, regulasi mengenai pengaturan perkotaan dengan pendekatan kota cerdas perlu dibuat. Begitu pun dengan penggunaan single data base, transaksi non-tunai, sistem keuangan inklusif, dan memperluas jaringan infrastruktur.
“Saya bertemu dengan teman-teman dari hulu Sungai Mahakam. Mereka bilang, ‘Pak kami saja sinyal tidak ada. Jangan bicara smart city.’ Nah siap gak infrastruktur kita?” ucap Gensly.

