Dari Inklusi ke Literasi, OJK Membangun Masyarakat yang Cerdas Finansial

Oleh Lona Olavia dan Taufiq Al Hakim

JAKARTA, investortrust.id – Di tengah pesatnya digitalisasi dan tumbuhnya akses terhadap berbagai layanan keuangan, pemahaman masyarakat tentang produk, risiko, hak, dan kewajiban sebagai konsumen masih belum mampu mengimbangi kecepatan perkembangan industri.

Indonesia telah mencatat kemajuan luar biasa, mulai dari infrastruktur keuangan, perluasan layanan perbankan, hingga hadirnya teknologi finansial yang membuka akses lebih luas bagi masyarakat. Namun, peningkatan kualitas literasi tidak selalu berjalan seiring dengan inklusi. Banyak masyarakat yang kini memiliki akses ke layanan keuangan, tetapi belum sepenuhnya memahami cara memanfaatkannya dengan aman dan efektif.

Kesenjangan antara inklusi dan literasi ini menjadi perhatian penting, terutama di era ketika keputusan finansial makin kompleks. Memperkuat pemahaman masyarakat adalah langkah strategis untuk memastikan setiap individu mampu mengambil keputusan keuangan yang bijak, bertanggung jawab, dan berkelanjutan.

Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pusat Statistik (BPS), indeks literasi keuangan meningkat ke level 66,46% dan indeks inklusi keuangan 80,51%.

Hasil SNLIK Tahun 2025 menunjukkan segmen masyarakat yang memiliki tingkat literasi atau inklusi keuangan yang lebih rendah dibandingkan tingkat nasional, yakni: Berdasarkan gender/jenis kelamin, yakni penduduk perempuan; Berdasarkan klasifikasi desa, yakni penduduk yang tinggal di perdesaan; Berdasarkan kelompok umur, yakni penduduk umur 15-17 tahun dan 51-79 tahun; Berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan, yakni penduduk dengan pendidikan rendah (tamat SMP/sederajat ke bawah); Berdasarkan pekerjaan/kegiatan sehari-hari, yakni petani/peternak /pekebun/nelayan, pelajar/mahasiswa, ibu rumah tangga, tidak/belum bekerja dan pekerja lainnya (selain pegawai/professional, pengusaha/wiraswasta dan pensiunan/purnawirawan).

Angka ini memang menunjukkan kemajuan dibandingkan tahun lalu, tetapi juga peringatan bahwa peningkatan akses (inklusif) belum cukup tanpa peningkatan pemahaman (literatif). Oleh karena itu, edukasi keuangan harus terus diperkuat, terutama di segmen usia muda, pekerja informal, dan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Artinya dua per tiga orang sudah menggunakan produk keuangan, tapi belum sepenuhnya memahami cara kerjanya secara menyeluruh. Dengan kata lain, banyak masyarakat Indonesia masih belum benar-benar memahami cara menggunakan layanan keuangan secara bijak dan bertanggung jawab.

Akibatnya mereka bisa salah pilih produk, tertipu investasi bodong, terjebak utang yang tidak dikelola dengan baik, dan tidak menyadari risiko atau manfaat jangka panjang. Belum lagi, penipuan atau scamming seperti phising, skimming, love scam dan lain-lain semakin banyak merugikan masyarakat. Ditambah lagi penipuan seperti investasi ilegal dan pinjol ilegal.

Pelindungan -Edukasi

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi menuturkan, OJK sebagai otoritas di sektor jasa keuangan selain berperan menjaga stabilitas sektor jasa keuangan juga memiliki tugas yang penting untuk melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

“Kita percaya pelindungan yang paling utama adalah memberikan edukasi kepada masyarakat semua,” kata Kiki biasa ia disapa, belum lama ini.

Ia menyampaikan bahwa masyarakat yang terliterasi dengan baik, maka dapat terlindungi dan terhindar dari berbagai kejahatan atau penipuan yang dapat merugikan, khususnya di era digital seperti saat ini.

“Bagaimana mungkin kita mengelola keuangan dengan baik untuk menyiapkan masa depan keluarga dengan baik, kalau sekarang saja sudah terkena skema penipuan yang mengatasnamakan sektor jasa keuangan. Alih-alih menyiapkan masa depan, uangnya sudah habis terkena aktivitas keuangan ilegal,” kata Kiki.

Di era serba digital dan instan ini, rendahnya literasi memang membuka celah besar terhadap penyalahgunaan, penipuan keuangan, pinjaman online ilegal, hingga jebakan investasi bodong yang kian marak menyasar masyarakat dengan pemahaman terbatas. Kondisi ini memperkuat urgensi peningkatan literasi, bukan hanya agar masyarakat memiliki akses, tetapi juga mampu menggunakan layanan keuangan dengan cerdas, aman, dan berdaya.

Sejak 1 Januari 2025 hingga 24 Oktober 2025, OJK telah menyelenggarakan 4.768 kegiatan edukasi keuangan yang menjangkau 8.341.050 peserta. Platform digital Sikapi Uangmu, yang berfungsi sebagai saluran komunikasi khusus untuk konten edukasi keuangan kepada masyarakat melalui minisite dan aplikasi, telah menerbitkan 277 konten edukasi, dengan total 2.566.422 viewers.

Selain itu, terdapat 39.424 pengguna Learning Management System Edukasi Keuangan (LMSKU), dengan total akses modul sebanyak 26.291 kali dan penerbitan 16.298 sertifikat kelulusan modul.

Melalui Program Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN), pada periode Januari sampai dengan 24 Oktober 2025 juga telah diselenggarakan implementasi GENCARKAN melalui penyelenggaraan 42.121 program yang telah menjangkau 235,77 juta peserta di seluruh Indonesia. Kegiatan tersebut terdiri atas Edukasi Keuangan secara langsung sebanyak 25.958 kegiatan serta Edukasi Keuangan Digital sebanyak 16.163 konten.

Upaya peningkatan literasi keuangan tersebut, kata Kiki, didukung oleh penguatan program inklusi keuangan melalui kolaborasi dalam Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di seluruh provinsi (38 Provinsi) dan Kabupaten/Kota (514 Kabupaten/Kota) di Indonesia.

Sasaran Prioritas

Generasi muda sendiri merupakan salah satu dari sepuluh sasaran prioritas penerima program GENCARKAN. “Mahasiswa dan generasi muda merupakan salah satu dari sepuluh segmen yang kita prioritaskan dalam memberikan edukasi dan literasi. Jadi, pelajari keuangan dengan baik, mau jadi insinyur, dokter, dan lain-lain, tetap harus mengerti tentang keuangan, karena itulah yang menjadi modal kalian untuk bisa sukses di masa yang akan datang," kata Kiki saat berbicara di sebuah kampus.

Selain generasi muda, Kiki juga menyampaikan pentingnya perempuan memiliki pengetahuan keuangan dasar, yang berguna untuk pengambilan keputusan dalam keluarga maupun untuk menghindari risiko kejahatan keuangan digital dan entitas illegal sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan keluarga.

“Ibu adalah center keluarga. Ibu yang bahagia dan teredukasi akan membawa kebahagiaan bagi anak dan suaminya. Karena itu penting bagaimana kita meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat Indonesia melalui literasi keuangan,” katanya.

Kiki juga menekankan perlunya kehati-hatian dalam mengelola keuangan, termasuk harus memahami risiko penggunaan layanan keuangan seperti paylater, pinjaman daring, serta investasi keuangan.

“Kami sering mendapat pengaduan dari masyarakat, termasuk ibu-ibu yang menjadi korban pinjol ilegal atau investasi bodong. Inilah mengapa edukasi keuangan sangat penting," tegas Kiki.

Makanya OJK memberikan edukasi keuangan bagi Pengurus Pusat dan Anggota Dharma Pertiwi pada 22 Oktober 2025 di Gedung Gatot Soebroto, Denma Mabes TNI, Jakarta Timur. Kegiatan ini diselenggarakan guna meningkatkan literasi keuangan bagi kaum perempuan yang memegang peran kunci dalam mengatur perekonomian keluarga.

Menggeber program itu OJK pun menyelenggarakan edukasi keuangan syariah Sahabat Ibu Cakap Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah (SICANTIKS) dengan mengusung tema “Perempuan Berdaya, Masyarakat Sejahtera. Program ini terlaksana di berbagai daerah dengan melibatkan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

“Saya ingin titip tiga hal. Pertama, edukasi keuangan untuk perempuan. Kedua, Ibu harus memahami literasi dan inklusi keuangan syariah yang menciptakan generasi masa depan melek keuangan. Ketiga, sinergi dan kolaborasi, OJK tidak bisa kerja sendiri jadi ini harus disinergikan dan dikolaborasikan,” katanya.

Program SICANTIKS merupakan hasil kolaborasi antara OJK dan PT PNM yang akan terus dilaksanakan sepanjang 2025 di berbagai wilayah Indonesia, antara lain Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan, dan Sulawesi.

Untuk memastikan keberlanjutan program SICANTIKS ke seluruh Indonesia, OJK juga telah menyiapkan modul edukasi yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh duta literasi keuangan syariah terkait keuangan syariah, pengelolaan keuangan yang bijaksana, serta lebih waspada dalam menghadapi fenomena kejahatan keuangan di era digital saat ini.

Literasi Syariah dan Kripto Jadi Perhatian

Literasi keuangan syariah dan kripto juga masih menjadi tantangan di Indonesia. Meskipun inklusi keuangan digital meningkat, pemahaman masyarakat tentang produk dan prinsip keuangan syariah, serta investasi kripto, masih relatif rendah. Hal ini dapat dilihat dari indeks literasi keuangan syariah yang masih di bawah target, dan kesadaran masyarakat mengenai risiko investasi kripto yang belum memadai.

Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK Hasan Fawzi menekankan bahwa kehadiran teknologi seperti blockchain, artificial intelligence, dan big data telah menghadirkan berbagai peluang sekaligus tantangan baru dalam pengelolaan keuangan. Hasan menyebutkan bahwa generasi muda, khususnya Gen Z, memiliki peran strategis sebagai katalis transformasi digital sektor keuangan Indonesia.

“Gen Z memiliki peran penting sebagai agen perubahan dan ujung tombak transformasi digital di Indonesia Timur. Literasi keuangan digital bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan mendasar untuk menghadapi ekosistem keuangan yang terus berkembang,” ujar Hasan.

Hasan juga mengingatkan mahasiswa untuk bijak dalam mengelola keuangan digital dan mewaspadai potensi penipuan di era layanan keuangan berbasis teknologi. Ia menggaris bawahi bahwa saat ini angka penipuan di keuangan digital masih tinggi karena literasi keuangan masyarakat Indonesia juga masih tergolong rendah.

Sejak peluncuran pada November 2024 sampai dengan 31 Oktober 2025, Indonesia Anti Scam Center (IASC) mencatat telah menerima 323.841 laporan penipuan keuangan dengan kerugian mencapai Rp 7,5 triliun. Oleh karena itu, pemahaman mengenai legalitas, logika investasi, dan risiko harus menjadi dasar masyarakat sebelum memilih produk keuangan digital.

Apalagi saat ini tingkat inklusi dan literasi keuangan di Indonesia masih ada kesenjangan signifikan. Bahkan berdasarkan data dari cryptoliteracy.org untuk periode 2023–2024, secara global hanya sekitar 32% masyarakat yang memahami (literasi) cara melakukan transaksi kripto. Angka global tersebut, relatif sama jika diterapkan pada konteks Indonesia.

Sementara Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyebutkan, tingkat literasi keuangan syariah masyarakat Indonesia mencapai 43,42%, lebih tinggi dibanding tingkat inklusinya yang hanya 13,41%. Sebaliknya, pada keuangan konvensional, inklusi lebih tinggi daripada literasi.

“Gap ini saya istilahkan sebagai good problem, karena menunjukkan adanya demand yang kuat terhadap layanan keuangan syariah. Tantangannya adalah bagaimana menyediakan akses yang memadai agar kebutuhan tersebut bisa terpenuhi,” ujar Dian.

Menurut Dian, pendalaman pasar keuangan syariah harus mencakup perluasan akses layanan, peningkatan inklusi keuangan, percepatan digitalisasi, serta inovasi produk perbankan syariah yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Ia menegaskan, hanya dengan strategi komprehensif tersebut, bank syariah dapat meningkatkan daya saing, efisiensi operasional, dan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

“Perbankan syariah wajib memperkuat kapasitas teknologi informasi, meningkatkan kenyamanan layanan bagi nasabah, serta memperkuat sistem keamanan siber untuk memastikan transformasi digital yang berkelanjutan,” paparnya.

Berdasarkan sektor jasa keuangan, indeks literasi dan inklusi keuangan masih ditopang paling tinggi oleh sektor perbankan, yakni sebesar 65,50% dan 70,65%. Meski demikian, Presiden Prabowo memerintahkan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk terus gencar meningkatkan literasi masyarakat mengenai perbankan. Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengungkap isi rapat Presiden Prabowo Subianto dengan empat direktur utama bank yang tergabung di Himbara, akhir Maret lalu, sepupar upaya mendongkrak inklusi keuangan.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Inarno Djajadi, mengapresiasi peran Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia (GI BEI) dalam meningkatkan literasi keuangan dan akses informasi mengenai pasar modal bagi masyarakat luas. Menurutnya, OJK akan terus mendukung pertumbuhan ekosistem pasar modal melalui berbagai kebijakan dan program kerja yang menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, serta perlindungan investor.

Hingga akhir Oktober 2025, jumlah investor pasar modal Indonesia telah mencapai 19.154.487 single investor identification (SID). Inarno menuturkan pasar modal menyediakan berbagai peluang investasi menarik yang bisa diakses oleh siapa saja, seperti investasi saham, surat utang atau sukuk, instrumen derivatif, dan reksa dana. Ia mengimbau masyarakat untuk berhati-hati dan selalu mengedepankan 2L yaitu legal dan logis sebelum melakukan investasi.

Duta Literasi Keuangan

Sementara itu, Plt. Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK M Ismail Riyadi mengatakan, OJK tengah menggeber Diskusi dan Training of Trainers (ToT): OJK Penggerak Duta Literasi Keuangan Indonesia (OJK PEDULI). Di mana duta-duta literasi keuangan yang dibentuk OJK diharapkan dapat menjadi pengajar edukasi keuangan di berbagai tempat seperti di komunitas ataupun melalui sosial media.

Materi edukasi keuangan yang disampaikan diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat dalam memanfaatkan produk dan layanan sektor jasa keuangan serta terhindar dari penipuan dan praktik keuangan yang tidak benar.

“Duta literasi keuangan akan membekali masyarakat dengan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku keuangan yang diperlukan untuk mendukung kesejahteraan keuangan mereka, serta mendorong perilaku keuangan yang sehat, seperti menabung, berinvestasi, serta mengelola keuangan dengan baik,” katanya.

Berdasarkan data OJK pada periode April sampai Juni 2025, sudah terdapat 3.462 Duta Literasi Keuangan yang tercatat di dalam sistem OJK PEDULI. OJK PEDULI melibatkan perencana keuangan bersertifikat atau Certified Financial Planner (CFP), perempuan yang bergabung di organisasi massa, mahasiswa, dan penyuluh agama. Termasuk mengajak media massa untuk bersama-sama meningkatkan literasi keuangan masyarakat yang penting dalam meningkatkan kesejahteraan dan melindungi masyarakat.

Bulan Literasi Keuangan

Upaya lain OJK adalah menggelar Bulan Literasi Keuangan (BLK) guna meningkatkan literasi dan inklusi keuangan secara masif dan merata di seluruh daerah di Tanah Air. Untuk BLK 2025, berlangsung dari bulan Mei sampai dengan Agustus tahun 2025, dengan rangkaian champion program antara lain Financial Literacy Series dan Financial Literacy Campaign, serta ditutup dengan pemberian Financial Literacy Award.

Sementara Financial Expo (FinExpo) 2025, sebagai puncak kegiatan bulan Inklusi Keuagan (BIK) 2025 pada 23–26 Oktober 2025 di Tunjungan Plaza Surabaya. FinExpo menjadi wujud kolaborasi antara Kementerian/Lembaga, PUJK, asosiasi, dan UMKM, dalam memberikan edukasi, konsultasi, serta layanan keuangan langsung kepada masyarakat. Rangkaian Bulan Inklusi Keuangan 2025 diawali dengan Road to BIK pada September – Oktober 2025, yang diikuti oleh Kantor OJK Daerah, regulator, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan PUJK di seluruh Indonesia.

Kegiatan BIK 2025 berhasil menjangkau 180 Desa Tertinggal yang tersebar di 73 Kabupaten/Kota di wilayah “3T” (tertinggal, terdepan, dan terluar). Selama periode BIK 2025, tercatat 5.182 kegiatan literasi dan inklusi keuangan di seluruh Indonesia; 10.874.634 peserta edukasi keuangan yang berhasil secara signifikan meningkatkan jangkauan peserta sebesar 67,87% dibandingkan BIK tahun lalu.

Serta akses keuangan baru yang terbuka yaitu 3,55 juta rekening perbankan; 47 juta rekening pinjaman perusahaan pembiayaan; 720 ribu akun fintech; 951 ribu polis asuransi; 643 ribu rekening pasar modal; dan 5,01 juta rekening pergadaian.​***