Seusai Bertemu Prabowo, Panglima Jilah Bantah Anggapan Peladang Adat Picu Karhutla Kalimantan
JAKARTA, investortrust.id - Pemimpin besar pasukan merah Tariu Borneo Bangkule Rajakng (TBBR) dari suku Dayak Kanayatn Panglima Jilah atau Pangalangok Jilah menyambangi Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (28/8/2026). Seusai pertemuan, Panglima Jilah menjelaskan pertemuannya dengan Prabowo membahas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) Kalimantan.
Dalam pernyataan seusai pertemuan, Panglima Jilah membantah anggapan yang aktivitas berladang masyarakat adat memicu karhutla di Kalimantan Barat. Panglima Jilah menjelaskan masyarakat adat tidak membuka lahan gambut untuk menanam padi. Aktivitas berladang masyarakat dilakukan di kawasan lahan mineral dengan menerapkan kearifan lokal serta pengawasan yang ketat.
Baca Juga
Kemenkes Catat 4.082 Kasus ISPA Akibat Karhutla, 5,3 Juta Masker Didistribusikan
"Di Kalimantan Barat itu karhutla itu sebenarnya sudah sering terjadi, tetapi yang menjadi pemikiran kita itu peladang itu disalahkan. Jadi peladang itu dengan perkebunan itu kadang-kadang bersamaan waktunya. Akhirnya peladang yang disalahkan. Tetapi sebenarnya orang berladang tidak di lahan gambut. Orang berladang itu di lahan mineral," kata Panglima Jilah.
Panglima Jilah mengatakan, masih banyak pihak yang belum memahami pola pertanian serta kehidupan masyarakat adat di Kalimantan. Hal ini yang memunculkan anggapan peladang adat menjadi pemicu karhutla.
"Akhirnya menuduh peladang yang menjadi sumber asapnya. Tetapi bukan. Orang berladang tidak akan mungkin mau menanam padinya ke tempat yang gambut. Itu saja logikanya," katanya.
Menurut Panglima Jilah, tradisi berladang masyarakat adat sudah dilakukan sejak ribuan tahun lalu. Dengan demikian, aktivitas tersebut sudah dilakukan jauh sebelum perusahaan perkebunan berskala besar berkembang di Kalimantan.
Dalam praktiknya, masyarakat adat juga mengawasi proses pembukaan lahan menggunakan untuk memastikan api tetap terkendali dan tidak menjalar ke kawasan hutan.
"Ya kita masyarakat adat itu memang selalu monitoring Pak. Jadi kalau kita membakar di mana lahan ladang kita dibakar, di situ lah kita yang akan monitoring-nya. Dan itu tidak pernah terjadi namanya ada kebakaran hutan. Sebelum adanya perkebunan ya, di Kalimantan itu sudah ada namanya berladang. Dari zaman dulu, ribuan tahun yang lalu bahkan," jelasnya.
Untuk itu, Panglima Jilah mengatakan, ketentuan yang melarang pembukaan lahan dengan cara membakar seharusnya ditujukan kepada aktivitas perkebunan yang dilakukan korporasi, bukan praktik berladang masyarakat adat yang mengikuti kearifan lokal.
Panglima Jilah juga menyebut Presiden Prabowo mendukung keberadaan masyarakat adat dan peladang.
"Beliau mendukung masyarakat adat. Peladang didukung."
Untuk mencegah kebakaran meluas, masyarakat adat melalui para tokoh adat terus mengedukasi masyarakat. Sosialisasi tersebut bertujuan agar proses pembukaan lahan tetap dilakukan dengan memperhatikan keselamatan dan kelestarian lingkungan.
"Masyarakat adat bersosialisasi lewat tokoh-tokoh adat agar tidak sembarangan membakar hutan. Karena masyarakat adat itu identik dengan dekat dengan alam. Tentunya tidak ada alam, tidak ada masyarakat adat. Begitu dia. Kita menjaga," kata Panglima Jilah.
Terkait informasi mengenai adanya peladang adat yang ditindak secara hukum, Panglima Jilah menduga adanya kesalahan identifikasi oleh aparat di lapangan. Panglima Jilah memastikan akan membantu memastikan pihak yang diproses hukum merupakan peladang atau justru menjalankan aktivitas perkebunan.
"Kemungkinan ada, tetai kemungkinan salah tangkap. Mungkin ada yang berladang mungkin dikira berkebun. Nanti akan kita seleksi," ungkapnya.
Di luar persoalan aktivitas berladang, Panglima Jilah mengapresiasi langkah cepat pemerintah dalam menangani karhutla di Kalimantan Barat. Ia menyoroti dukungan berupa penambahan personel, armada helikopter, hingga pelaksanaan modifikasi cuaca dalam sepekan terakhir.
Baca Juga
Kaji Tepung Singkong Padamkan Karhutla, Kepala BRIN: Secara Teori Masuk Akal
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat atas sejumlah dukungan untuk pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat adat di Kalimantan Barat.
"Presiden banyak membantu kita, terutama di Kalimantan Barat itu rumah adat, sekolah, beasiswa, jalan infrastruktur, rumah sakit, beasiswa, dan TNI Polri Pak," tegasnya.