Kunker ke Aceh, Wapres Gibran Tinjau Perkembangan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana
JAKARTA, investortrust.id - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Aceh, Kamis (6/8/2026). Dalam kunjungan kerja ini, Gibran akan meninjau proses rehabilitasi dan rekonstruksi sejumlah infrastruktur pascabencana Sumatra.
Gibran dan rombongan terbatas bertolak ke Aceh melalui Pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma sekitar pukul 06.00 WIB. Setibanya di Aceh, Gibran langsung meninjau lokasi perkembangan pembangunan Jembatan Kuta Blang, Bireuen, Kabupaten Bireuen, Aceh.
Kehadiran Gibran di lokasi tersebut langsung disambut masyarakat yang telah menantinya. Wapres menyalami dan berdialog dengan warga.
Baca Juga
Dukung Ekosistem Kendaraan Listrik, Wapres Gibran Dorong Link and Match Pendidikan-Industri
Dalam dialog tersebut, Gibran memastikan pemerintah akan memberikan perhatian kepada warga terdampak bencana. Saat ini, katanya, pemerintah fokus memperbaiki infrastruktur, termasuk jembatan untuk memudahkan mobilitas warga.
Setelah berdialog dengan warga, Gibran meninjau dan menyimak pemaparan dari Kementerian PU mengenai proses pembangunan Jembatan Kuta Blang.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang juga Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra Muhammad Tito Karnavian mengimbau 16 kementerian/lembaga segera mengeksekusi program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatra.
"Saya sekali lagi berharap rekan-rekan kepala pimpinan kementerian/lembaga yang sudah tersalurkan anggarannya agar segera bekerja cepat untuk mengeksekusi program kegiatan," kata Tito dalam konferensi pers kantor Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah, Jakarta, Rabu (5/8/2026).
Tito mengatakan, dari 32 kementerian/lembaga yang menjadi pelaksana rencana induk rehab-rekon, sebanyak 16 K/L di antaranya telah menerima alokasi anggaran. Ke-16 kementerian/lembaga itu meliputi BMKG, BNPB, BPS, Kemendagri, Kemendikdasmen, Kemenhub, Kementerian PKP, Kementerian PU, KKP, Kemenkes, KLH, Kementan, Kemensos, Kemenekraf, Kemenko IPK, dan Kemenpan RB.
Berdasarkan rencana, pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatra akan berlangsung mulai 2026 hingga 2028 dengan kebutuhan anggaran Rp100,1 triliun. Dokumen tersebut disusun Kementerian PPN/ Bappenas dengan menghimpun usulan kebutuhan dari masing-masing daerah terdampak melalui kementerian/lembaga terkait
Tito mengungkapkan akan menyampaikan daftar perincian program kementerian/lembaga kepada pemda terdampak.Dengan demikian, provinsi maupun kabupaten/kota dapat menyesuaikan langkah penanganan yang belum dipenuhi oleh program pemerintah pusat.
Baca Juga
Selain itu, Tito mengusulkan daerah terdampak memperoleh tambahan dana transfer ke daerah (TKD) pada 2026 sehingga dapat melakukan penanganan secara paralel dengan kementerian/lembaga. Sementara dukungan daerah tersebut dapat dilakukan dengan memanfaatkan tambahan TKD Rp 10,6 triliun yang telah diterima seluruh daerah di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Tito mengingatkan agar anggaran tersebut digunakan untuk kepentingan mitigasi bencana. Ditambah lagi, daerah juga telah mendapatkan bantuan dari Presiden Prabowo Subianto berupa belanja tidak terduga (BTT) senilai Rp 268 miliar.
"Jadi, kalau saya bilang kapal kecilnya itu, yang Rp 10,6 triliun dan bantuan presiden Rp 268 miliar dibagikan kepada pemda. Itu kapal kecil. Kapal besarnya adalah dari kementerian/lembaga," ujarnya.