Maruarar: Berkat Semangat Gotong Royong, Setahun Terakhir, Akad Kredit Massal Capai 138.740 Unit KPR

JAKARTA, Investortrust.id – Semangat gotong royong yang digelorakan Presiden Prabowo Subianto dalam membangun Indonesia mulai menunjukkan hasil nyata di sektor perumahan.Melalui kolaborasi erat antara pemerintah, perbankan, pengembang, dunia usaha, dan masyarakat, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) berhasil mencatatkan 138.740 unit akad massal Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dalam kurun sekitar satu tahun terakhir dan yang terbesar adalah di Batang, Jawa Tengah sebayak 62.710 unit. Capaian tersebut menjadi tonggak penting dalam percepatan Program Tiga Juta Rumah yang menjadi salah satu prioritas pemerintahan Presiden Prabowo.

Sejak Kementerian PKP mulai beroperasi pada pemerintahan Presiden Prabowo, realisasi pembangunan dan pembiayaan rumah melalui skema KPR telah mencapai 400.231 unit rumah. Dari jumlah tersebut, sebanyak 138.740 unit direalisasikan melalui tiga kali akad massal KPR FLPP yang digelar di berbagai daerah dan melibatkan puluhan ribu debitur secara serentak.

“Ini semua bisa terwujud karena semangat gotong royong sebagaimana acap diarahkan oleh Presiden Prabowo Subianto,” kata Menteri Perumahan dan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait kepada Investortrust, Minggu (1/8/2026).

Baca Juga

Lapor ke Prabowo, Maruarar Sirait Ungkap Akad Massal 62.710 Unit KPR Cetak Rekor

Maruarar memberikan apresiasi kepada berbagai pihak —di antaranya para pengusaha, perbankan, berbagai kementerian dan lembaga, serta pemda— yang membantu suksesnya pembangunan rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Rangkaian akad massal dimulai di Cileungsi, Bogor, pada September 2025 sebanyak 26.000 unit, kemudian meningkat menjadi 50.030 unit di Serang, Banten, pada Desember 2025. Puncaknya berlangsung di Batang, Jawa Tengah, pada 30 Juli 2026 dengan 62.710 unit KPR FLPP, yang menjadi akad massal KPR subsidi terbesar dalam sejarah Indonesia. Rekor tersebut melampaui dua penyelenggaraan sebelumnya sekaligus menunjukkan semakin kuatnya kapasitas pemerintah dalam mempercepat penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Dalam laporannya kepada Presiden Prabowo di Batang, Kamis (30/8/2026), Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, keberhasilan penyediaan rumah rakyat tidak mungkin dicapai hanya mengandalkan pemerintah, tetapi membutuhkan kolaborasi seluruh kekuatan ekonomi nasional.

Keberhasilan itu juga mencerminkan kepiawaian Maruarar membangun sinergi dengan berbagai pelaku usaha nasional. Sejak memimpin Kementerian PKP, Maruarar aktif merangkul perbankan, asosiasi pengembang, badan usaha milik negara (BUMN), perusahaan swasta, hingga kelompok-kelompok usaha besar untuk ikut bergotong royong mempercepat pembangunan rumah rakyat.

Melalui pendekatan tersebut, berbagai perusahaan ikut memberikan dukungan melalui program corporate social responsibility (CSR), antara lain untuk pembangunan dan renovasi rumah, penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU), pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial, penyediaan rumah bagi kelompok masyarakat tertentu, hingga penataan kawasan permukiman. Skema kolaborasi ini memungkinkan pembangunan perumahan bergerak lebih cepat tanpa sepenuhnya bergantung pada kemampuan fiskal pemerintah.

Pendekatan yang ditempuh Maruarar sejalan dengan semangat Indonesia Incorporated yang terus didorong Presiden Prabowo, yakni menyatukan kekuatan pemerintah dan dunia usaha untuk bekerja sebagai mitra strategis dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dalam berbagai kesempatan, Maruarar berhasil mengajak para pemimpin perusahaan nasional, pengembang besar, perbankan, dan berbagai asosiasi bisnis untuk menjadikan penyediaan rumah rakyat sebagai gerakan nasional, bukan semata-mata program pemerintah.

Arahan Presiden Prabowo juga menjadi landasan penting dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Presiden menegaskan bahwa pembangunan ekonomi harus memberikan manfaat hingga ke daerah dan membuka kesempatan bagi pengusaha lokal untuk tumbuh. Karena itu, pemerintah mendorong agar ekosistem perumahan tidak hanya didominasi pemain besar, tetapi juga menjadi ruang bagi pengembang daerah untuk berkembang dan menciptakan lapangan kerja.

Hal itu tercermin dalam pelaksanaan akad massal di Batang. Maruarar mencontohkan pengembang Perumahan Puri Delta City Side, Widodo, yang memulai karier sebagai seorang salesman sebelum berkembang menjadi pengembang sukses dengan keuntungan sekitar Rp30 miliar per tahun. Kisah tersebut, menurut Maruarar, merupakan bukti bahwa kebijakan pemerintah mampu mendistribusikan kesempatan ekonomi secara lebih merata sesuai arahan Presiden.

Penerima manfaat KPR FLPP juga berasal dari berbagai lapisan masyarakat, mulai dari guru, perawat, anggota TNI dan Polri, pengemudi ojek daring, asisten rumah tangga, buruh, petani, pedagang kecil, penjual jamu, hingga tokoh agama. Dengan bunga rendah dan tenor panjang, program KPR subsidi membuka kesempatan lebih luas bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah layak.

Capaian 400.231 unit rumah KPR sejak Kementerian PKP berdiri serta keberhasilan menyelenggarakan 138.740 unit akad massal, termasuk rekor nasional 62.710 unit di Batang, menunjukkan bahwa percepatan penyediaan rumah rakyat dapat diwujudkan melalui kolaborasi yang erat antara pemerintah, dunia usaha, lembaga pembiayaan, perbankan, pengembang, dan masyarakat. Di bawah arahan Presiden Prabowo serta kepemimpinan Maruarar Sirait di Kementerian PKP, semangat gotong royong dan Indonesia Incorporated semakin menjadi fondasi baru pembangunan perumahan nasional.

Cileungsi, Awal Sejarah Baru

Keberhasilan itu juga mencerminkan kemampuan Maruarar Sirait membangun sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk kalangan pengusaha besar, perbankan, asosiasi pengembang, dan perusahaan swasta yang turut memberikan dukungan melalui berbagai program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) maupun kemitraan strategis. Di bawah arahan Presiden Prabowo, Kementerian PKP tidak hanya mengandalkan anggaran negara, tetapi juga berhasil menggerakkan partisipasi sektor swasta untuk mempercepat penyediaan rumah layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Model kolaborasi inilah yang menjadi salah satu fondasi utama percepatan Program 3 Juta Rumah.

Tonggak pertama terjadi pada 29 September 2025 di Pesona Kahuripan 10, Cileungsi, Kabupaten Bogor, ketika Presiden Prabowo memimpin akad massal 26.000 unit KPR Sejahtera FLPP yang dilaksanakan serentak di 33 provinsi. Saat itu, sebanyak 200 debitur mengikuti akad secara langsung, sementara sekitar 25.800 debitur lainnya melaksanakan akad secara daring melalui 100 titik layanan. Kegiatan tersebut menjadi akad massal KPR FLPP terbesar dalam sejarah Indonesia pada saat itu dan menandai dimulainya model percepatan penyaluran rumah subsidi secara nasional.

Momentum di Cileungsi juga menunjukkan bahwa Program 3 Juta Rumah bukan sekadar proyek pembangunan fisik, melainkan program pemerataan kesejahteraan. Presiden Prabowo menyerahkan kunci rumah secara simbolis kepada masyarakat dari 17 profesi, mulai dari buruh, petani, guru, perawat, anggota TNI dan Polri, pengemudi ojek, hingga asisten rumah tangga. Kehadiran berbagai profesi tersebut menegaskan bahwa akses terhadap rumah layak harus dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat berpenghasilan rendah.

Serang Perkuat Akselerasi Nasional

Keberhasilan tersebut kemudian diperbesar melalui akad massal 50.030 unit KPR FLPP di Perumahan Pondok Banten Indah, Serang, Banten, pada 20 Desember 2025. Presiden Prabowo kembali hadir untuk meresmikan kegiatan yang saat itu menjadi rekor baru penyaluran KPR subsidi secara massal. Akad tersebut berlangsung ketika realisasi penyaluran KPR FLPP nasional telah mencapai lebih dari 263 ribu unit yang didukung puluhan bank penyalur, ribuan pengembang, serta jaringan perumahan yang tersebar di hampir seluruh Indonesia.

Pelaksanaan akad massal di Serang memperlihatkan semakin kuatnya koordinasi antara pemerintah, BP Tapera, BTN dan bank-bank penyalur lainnya, asosiasi pengembang, serta pemerintah daerah. Ekosistem pembiayaan perumahan semakin matang sehingga proses penyaluran subsidi menjadi lebih cepat dan efisien. Model kolaborasi tersebut sekaligus memperkuat keyakinan bahwa target pembangunan rumah rakyat dapat dicapai apabila seluruh pemangku kepentingan bergerak dalam satu visi yang sama.

Batang Pecahkan Rekor Baru

Rekor tersebut kembali terlampaui pada 30 Juli 2026 ketika Presiden Prabowo meresmikan akad massal 62.710 unit KPR FLPP yang dipusatkan di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Sebanyak 200 debitur hadir secara langsung, sedangkan lebih dari 62 ribu debitur mengikuti prosesi secara daring. Bersamaan dengan itu juga dilakukan akad Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan bagi 7.100 debitur dengan nilai pembiayaan mencapai sekitar Rp880 miliar.

Dalam laporannya kepada Presiden, Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa akad massal di Batang merupakan pencapaian terbesar sepanjang sejarah penyelenggaraan KPR subsidi di Indonesia. Ia juga menyoroti lahirnya pengembang-pengembang daerah yang tumbuh dari bawah sebagai bagian dari arahan Presiden agar manfaat pembangunan tidak hanya terkonsentrasi di kota-kota besar. Menurut Maruarar, keberhasilan seorang pengembang lokal di Batang yang sebelumnya berprofesi sebagai salesman menjadi contoh nyata bagaimana Program 3 Juta Rumah juga menciptakan peluang usaha dan pemerataan ekonomi di daerah.