The Habibie Center Bagikan 7 Rekomendasi untuk Jaga Demokrasi
JAKARTA, investortrust.id - Habibie Democracy Forum membagikan tujuh rekomendasi agar demokrasi Indonesia terjaga. Direktur Program dan Pengembangan The Habibie Center, Julia Novrita mengatakan tujuh rekomendasi ini merupakan hasil dari diskusi di forum tersebut.
“Rekomendasi yang pertama adalah memperkuat demokrasi melalui peran masyarakat sipil dalam memajukan nilai-nilai dan praktik demokrasi yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945,” kata Julia saat diskusi publik Pasca Debat Capres dan Peluncuran Rekomendasi Kebijakan Habibie Democracy Forum 2023 di kantornya, Jakarta, Selasa (06/02/2024).
Julia mengatakan upaya memperkuat demokrasi dapat dilakukan dengan penciptaan ruang partisipasi politik yang bermakna dengan mendorong kerja sama dan kolaborasi antarmasyarakat sipil. Baik dalam penyampaian berbagai aspirasi maupun penghargaan terhadap keberagaman Indonesia.
“Yang kedua, memastikan penyelenggaraan Pemilu 2024 berjalan secara bebas dan adil tanpa ada intervensi dan intimidasi dari pihak manapun yang dapat mencederai prinsip-prinsip demokrasi,” kata dia.
Baca Juga
Ilham Habibie: Demokrasi Bukan Jatuh dari Langit, Harus Diperjuangkan
Julia, membacakan rekomendasi ketiga, juga meminta pemerintah mendorong peran dan keterwakilan perempuan dalam politik. Caranya, melalui penguatan dan pengawasan regulasi dan mekanisme afirmasi, peningkatan kapasitas calon pemimpin atau legislator perempuan, dan akses untuk terlibat politik.
Rekomendasi keempat Habibie Democracy Forum juga meminta pemerintah untuk peningkatkan literasi media dan edukasi politik. Kegiatan yang sifatnya partisipatif dan mendorong critical thinking perlu terus dirawat.
“Yang kelima, melakukan berbagai upaya untuk meminimalkan ancaman polarisasi dalam masyarakat, politik identitas, politik dinasti, manipulasi hukum, dan dominasi oligarki, serta memastikan netralitas aparat negara dalam penyelenggaraan pemilu 2024,” kata dia.
Baca Juga
Dominasi Elit hingga Sempitnya Ruang Partisipasi Publik Lemahkan Demokrasi Indonesia
Julia menyebut, Habibie Democracy Forum juga menyoroti peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam pengawasan, pemantauan, dan pemberitaan terkait pemilu 2024.
Ketujuh, rekomendasi yang disampaikan yaitu memilih pemimpin negara yang berintegritas. Ini dicerminkan dengan kemampuan merawat demokrasi dan memberi keteladanan dalam proses transformasi Indonesia, serta dalam proses penegakan hukum. Selain itu, pemimpin yang terpilih harus memberantas korupsi, melindungi kebebasan pers dan kebebasan sipil, serta pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
“Pembangunan ekonomi rakyat yang berkelanjutan, penguatan institusi dan kelembagaan yang menjadi pilar demokrasi,” kata dia.