DPR Dorong Kopdes Merah Putih Jadi Pangkalan Resmi LPG 3 Kg demi Genjot Pendapatan

JAKARTA, investortrust.id — Komisi VI DPR mendorong pemerintah untuk menaikkan status Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) atau Kopdes dari subpangkalan menjadi pangkalan resmi LPG 3 kilogram. Langkah ini dinilai strategis untuk memperkuat sumber pendapatan sekaligus menjaga keberlanjutan usaha koperasi di tingkat desa.

Anggota Komisi VI DPR, Darmadi Durianto, meminta Kemenkop segera berkoordinasi dengan Kementerian ESDM agar peran koperasi dalam distribusi energi bersubsidi bisa lebih optimal.

Darmadi menjelaskan, peningkatan status ini sangat krusial untuk menciptakan sumber pendapatan (revenue stream) yang berkelanjutan bagi KDKMP. Pemerintah wajib memastikan model bisnis koperasi mampu menutup tingginya biaya operasional saat seluruh jaringan KDKMP sudah beroperasi penuh.

Darmadi memperkirakan biaya operasional satu unit KDKMP bisa menyentuh angka Rp50 juta hingga Rp100 juta per bulan, yang mencakup gaji pengelola, tagihan listrik, hingga biaya operasional kendaraan. Mengingat margin dari usaha ritel biasa sangat kecil, koperasi membutuhkan volume penjualan komoditas besar seperti LPG 3 kg agar tidak terus bergantung pada sokongan pemerintah.

“Kami minta kepada Presiden, kepada Kementerian ESDM untuk membuat KDKMP itu menjadi pangkalan gas. Kalau enggak ada itu *revenue stream*-nya, itu enggak ada yang lain," ujar Darmadi dalam Rapat Kerja dengan Kementerian Koperasi (Kemenkop) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/7/2026).

Merespons usulan parlemen, Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menyatakan sepakat dan mendukung penuh rencana peningkatan status tersebut. Ferry membenarkan komoditas bersubsidi memang sejak awal diproyeksikan menjadi pilar pendapatan utama KDKMP.

Selain LPG 3 kg, sejumlah komoditas subsidi dan program pemerintah lainnya sudah siap mengalir lewat jaringan KDKMO. Untuk pupuk bersubsidi, payung hukum berupa Peraturan Presiden (Perpres) sudah tersedia, sehingga PT Pupuk Indonesia bisa langsung menyalurkannya ke koperasi desa. Pemerintah juga tengah menyiapkan skema distribusi beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta Minyakita melalui jaringan ini.

“Memang revenue stream yang paling baik adalah ketika barang-barang subsidi itu didistribusikan melalui Koperasi Desa Merah Putih, karena itu menjadi pendapatan utama juga," kata Ferry.

Berdasarkan data Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Simkopdes) hingga pertengahan Juli 2026, performa bisnis KDKMP terus menunjukkan tren positif. Nilai transaksi sepanjang tahun 2026 berjalan telah menembus Rp56,77 miliar dari total 54.128 transaksi.

Khusus untuk komoditas LPG 3 kilogram, saat ini tercatat ada 25.825 transaksi dengan nilai mencapai Rp484,37 juta. Sementara itu, pupuk bersubsidi masih merajai nilai transaksi terbesar di koperasi, dengan rincian pupuk NPK Phonska menyumbang sekitar Rp15,09 miliar dan pupuk Urea sebesar Rp11,27 miliar.